Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO DI KECAMATAN LELES KABUPATEN DATI II GARUT DIBANDINGKAN DENGAN SISTEM PEWARISAN ADAT SUNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG WAKAF AL-QURAN SECARA ONLINE OLEH LEMBAGA WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DIHUBUNGKANDENGAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS KHUNTSA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DI MASYARAKAT KAMPUNG TAMBANG RAMBANG SUMATERA SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NGELAMAR DAN TIDAK NGELAMAR MENURUT HUKUM ADAT BETAWI DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN KEDUDUKAN TERGUGAT YANG MENINGGAL DUNIA DALAM HUKKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGURUS PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP PERKAWINAN ANAK ASUHNYA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN BIRO JODOH ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN SEPERSUSUAN DI KECAMATAN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA YANG PERKAWINANNYA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA YANG DILANGSUNGKAN MENURUT HUKUM AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM NIKAH MUT'AH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN TANAH WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGANIKRARNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN JIKA MEMPELAI PRIA PADA SAAT IJAB KABUL DIWAKILKAN OLEH ADIK KANDUNG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEWARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA MENURUT HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat hukum putusnya perkawinan karena perpindahan agama dalam kerangka UU no. 1 tahun 1974 ttg perkawinan dan kompilasi hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERKAWINAN FASID MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 503/K/PDT/2009 TENTANG HAK MEWARIS ANTARA ANAK ANGKAT BESERTA ANAK HASIL PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN TERHADAP HARTA AYAHNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1331 K/PDT/2010 TENTANG HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM ADAT MASYARAKAT DI BALI TERHADAP HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK WARIS BAGI ORANG YANG MELAKUKAN TRANSGENDER DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN CERAI TAMBA DI DESA SUKAWERA KECAMATAN KERTASEMAYA KABUPATEN INDRAMAYU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM DARI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU INDIKATOR PELAKSANAAN ASAS DESENTRALISASI MENURUT UU. NO. 5 TAHUN 1974 (STUDI KASUS : PROPINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM OPSI TERHADAP KEABSAHAN PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN ISLAM YANG DISELESAIKAN DENGAN HUKUM ADAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENATAAN FREKUENSI THIRD GENERATION (3G) OLEH KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA DI SEKTOR TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGENDALIAN PERUSAHAAN TIDAK LANGSUNG OLEH PIHAK ASING AKIBAT NOMINEE ARRANGEMENT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BAGI HASIL TAMBAK UDANG DI DAERAH ADAT PESISIR KALIANDA LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (PARIBAN) KHUSUSNYA PADA SUKU BATAK TOBA DI TAPANULI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGELOLAAN TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT BADUY MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG PERLINDUNGAN ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN HARTA WARISAN SEBAGAI AGUNAN DALAM MENGAJUKAN KREDIT MODAL KERJA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI SECARA HUKUM PERDATA BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA PERUBAHAN FUNGSI OBJEK WAKAF AKIBAT PERGANTIAN NADZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ANAK LAKI-LAKI DENGAN ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU SAMBAS DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT MELAYU SAMBAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peralihan hak atas tanah pemberian dalam perkawinan Angkap pada Masyarakat Gayo Aceh Tengah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP KEJAHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN KARENA SUAMI HILANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERGESERAN KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP KEMENAKAN PADA MASYARAKAT PARIAMAN PERANTAU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA JAMBI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTRI DI HADAPAM NOTARIS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DANB KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN ADAT BAJAMPUIK DAERAH PARIAMAN SUMATERA BARAT DIHUBUNGAN DENGAN SYARAT SAH PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN DIBAWAH UMUR YANG TERJADI DI KEC.ARJASARI KAB.BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KENYAH DI SAMARINDA YANG DILAKSANAKAN SECARA ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DINIKAHKAN SEORANG WALI NIKAH YANG SEDANG MENJALANKAN HUKUMAN PENJARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGA N HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN POLOGAMI DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANGNG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KOMPOLASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKU ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA PROSES PENYIDIKAN DARI PEMBERITAAN IDENTITASMELALUI SIARAN TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJUAN YURIDIS TENTANG HAK WARIS ORANG HILANG DITINJAU DARI SUDUT HUKUM ISLAM DIBANDINGKAN DENGAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN DI DAERAH MUARA ANGKE JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

WARIS ADAT TERHADAP HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DI DESA ADAT MULYASARI KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Link and Match Di PT Telekomunikasi Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tesis Skripsi Disertasi Makalah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog