Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

SUMPAH POCONG DALAM SENGKETA TANAH WARIS ADAT MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PT. ASIAN AGRI GROUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tenta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIHUBUNGKAN DENGAN PERIKATAN TANGGUNG MENANGGUNG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MODUS OPERANDI RESTITUSI PAJAK FIKTIF YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA KEUANGAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP PT TIMOR PUTERA NASIONAL DALAM HAL PENAGIHAN UTANG PAJAK ATAS PRODUK KENDARAAN BERMOTOR TIMOR"INDAK"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap jaminan kesehatan kerja bagi tenaga kerja berdasarkan Undang Undang No.3 Tahun 1992 tentang jaminan Sosial Tenaga Kerja

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PROFESI GURU SEBAGAI BENTUK REMUNERASI AKIBAT DIHAPUSKANNYA TUNJANGAN KINERJA BAGI GUTU PASCA DI BERLAKUKAN PERATURAN PRESIDEN NO 88 THN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI UNIT JEMBATAN TIMBANG SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN DI BIDANG ANGKUTAN BARANG DAN KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi penjabat pembuatan akte tanah PPAT dalam pemungutan pajak yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan atau bangunan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK BAGI HASIL PEMERINTAH DAERAH ATAS SUMBER DAYA PANAS BUMI DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pengawasan Kepabeanan Terhadap Perizinan Impor sebagai Upaya Penyelesaian Dwelling Time

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum akta-akta notaris tertentu yang berisi perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN KONSESI YANG DIBERIKAN OLEH OTORITAS PELABUHAN SELAKU REGULATOR KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) SELAKU OPERATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian yuridis terhadap perlakuan pajak penghasilan atas hasil investasi yang diperoleh reksa dana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF DASAR LISTRIK OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 9PLN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan eksekutorial surat paksa dalam praktek penagihan pajak dihubungkan dengan Undang Undang No.19 Tahun 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KENAIKAN TARIF JALAN TOL YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP PENGGUNA JALAN TOL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL BERDASARKAN KONSEP PAJAK PENGHASILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak berdasarkan undang-undang perpajakan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENYEDIAAN PINTU LINTASAN KERETA API TERKAIT PELAYANAN DAN KESELAMATAN KERETA API DAN PENGGUNA JALAN RAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASPEK PAJAK PENGHASILAN DALAM PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGENAAN PAJAK TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai pengenaan pajak terhadap Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTN BHMN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis pembayaran zakat maal sebagai pengurangan penghasilan kena pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN LIÆAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG N0. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ISTRI SELAMA PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA BERDASARKAN PERSEPSI HUKUM PERSAINGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN PERIZINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PAJAK BERGANDA TENAGA KERJA ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Alokasi Kewenangan Pemerintah Dan Lembaga Independen Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Kebijaksanaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA TERHADAP SP3 YANG DITERBITKAN JAKSA AGUNG DALAM KASUS PENGGELAPAN PAJAK OLEH PAULUS TUMEWU DIMANA PERKARANYA SUDAH DINYATAKAN P-21 (BERKAS SUDAH LENGKAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP OTORITAS PERPAJAKAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA DUNIA MAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERIZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEMANFAAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT DITINJAU DARI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 39/C/PK/PJK/2007 TTG PENOLAKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PT PANASONIC GOBEL ELECTRONIC COMPONENT DIKARENAKAN LEWATNYA BATAS WAKTU PENGAJUAN BANDING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENYEDIA JASA INTERNET DI INDONESIA DALAM KEGIATAN ELECTRONIC COMMERCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSPEK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN BADAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM DALAM PENYODETAN SUNGAI CITANDUY SEBAGAI USAHA KONSERVASI LAGUNA SEGARA ANAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PEMBERIAN INSENTIF PAJAK ATAS SUMBANGAN BENCANA ALAM DI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) DALAM MENDORONG PENINGKATAN INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Raya Ciawi-Singaparna Dalam Rangka Pengambangan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PAJAK BERGANDA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PAJAK PENGHASILAN DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA MENINGJATKAN SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PERIZINAN PENGELOLAAN PENGAMBILAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TANAH DALAM RANGKA UPAYA UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TANAH DALAM RANGKA UPAYA UNTUK MENDUKUNG PENGE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS EKOLABEL DENGAN PENERAPAN SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT PRINCIPLES DALAM PENGATURAN SISTEM PENGUSAHAAN HUTAN PRODUKSI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Prinsip Self Assessment Dalam Sistem Kepabeanan Indonesia Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT DALAM PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog