Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1916 K/PDT/1991 TANGGAL 28 AGUSTUS 1996 TENTANG PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA KEPADA PIHAK KETIGA

Ila Kamilah - Muh. Hasan Wargakusumah, SH. - Mulyani Djakaria, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1368 K/PDT/1989 TANGGAL 28 FEBRUARI 1994 MENGENAI PENENTUAN BESARNYA GANTI KERUGIAN TERHADAP PENCABUTAN HAK GARAP DI PEJATEN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

Febiyanto - Hj. Maemunah Ahmad, SH., MH - Mulyani Djakaria, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2731 K/Pdt/1995 TANGGAL 30 MEI 1996 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

Mulyani Djakaria, SH. - Wina Mayasari - Yani Pujiwati, SH., MH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG BEKERJA DI MALAYSIA, SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM MALAYSIA

HJ MULYANI DJAKARIA SH MH - MUTIARA FADILA - RR JANTI SURJANTI SH MSI

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJA BAKU YANG DIBUAT OLEH PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) UNTUK TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG DIPEKERJAKAN DI LUAR NEGERI

Atje, SH., MH. - Mulyani Djakaria, SH., MH. - Pratiwi Widya Riyanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI UU N 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

DR AGUS MULYA KARSONA SH MH - MULYANI DJAKARIA SH MH - SEPTIAN BAGJA WIJAYA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI PELANDAKAN KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON YANG TELAH DI LEPASKAN OLEH KERATON KASEPUHAN MASIH DALAM SENGKETA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKO

LIA LISTIANI - MULYANI DJAKARIA, SH.,MH. - ZUL AFDI ARDIAN, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN BAGI PT MUSTIKA SANGKURIANG WISATA TERHADAP FANDAM DARMAWAN ATAS HAK GUNA MILIK BANGUNAN DI JALAN SUKAWARNA

Dewi Agriani - M. Hasan Wargakusumah, SH. - Mulyani Djakaria, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KONSTRUKSI BAGI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN RS DAN RSS PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG BOGOR DIHUBUNGKAN DENGAN SKBI NO. 30/46/KEP/DIR TAHUN 1997 TENTANG PEMBATASAN PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK UMUM

Hj. Etty Haryati Djukardi, SH., CN. - Mulyani Djakaria, SH. - Yukasanu Santihapsari

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA PROGRAM LANDREFORM TERHADAP TANAH BEKAS PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 JUUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1964 TENTANG PELAKSANAAN PEMBA

Alia Wulandari - Betty Rubiati, SH., MH. - Mulyani Djakaria, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG PADA RUMAH YANG DIPINDAHTANGANKAN OLEH PEGAWAI NEGRI SIPIL PENERIMA RUMAH DI PERUMAHAN PURI SUBANG ASRI YANG DISUBSIDI OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

DR HJ YANI PUJIWATI SH MH - HJ MULYANI DJAKARIA SH MH - RIZKI DWI INSANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1916 K/PDT/1991 TANGGAL 28 AGUSTUS 1996 TENTANG PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA KEPADA PIHAK KETIGA

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1368 K/PDT/1989 TANGGAL 28 FEBRUARI 1994 MENGENAI PENENTUAN BESARNYA GANTI KERUGIAN TERHADAP PENCABUTAN HAK GARAP DI PEJATEN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2731 K/Pdt/1995 TANGGAL 30 MEI 1996 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG BEKERJA DI MALAYSIA, SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM MALAYSIA

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJA BAKU YANG DIBUAT OLEH PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) UNTUK TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG DIPEKERJAKAN DI LUAR NEGERI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI UU N 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI PELANDAKAN KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON YANG TELAH DI LEPASKAN OLEH KERATON KASEPUHAN MASIH DALAM SENGKETA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKO

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN BAGI PT MUSTIKA SANGKURIANG WISATA TERHADAP FANDAM DARMAWAN ATAS HAK GUNA MILIK BANGUNAN DI JALAN SUKAWARNA

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KONSTRUKSI BAGI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN RS DAN RSS PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG BOGOR DIHUBUNGKAN DENGAN SKBI NO. 30/46/KEP/DIR TAHUN 1997 TENTANG PEMBATASAN PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK UMUM

ASPEK HUKUM REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA PROGRAM LANDREFORM TERHADAP TANAH BEKAS PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 JUUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1964 TENTANG PELAKSANAAN PEMBA

PERAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG PADA RUMAH YANG DIPINDAHTANGANKAN OLEH PEGAWAI NEGRI SIPIL PENERIMA RUMAH DI PERUMAHAN PURI SUBANG ASRI YANG DISUBSIDI OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi