Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK REAKTIVASI JALUR KERETA API RANCAEKEK- TANJUNGSARI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN ATAS TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 22/CIGANJUR TERKAIT AKTA JUAL BELI DIBUAT SECARA MELAWAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM KLAUSULA PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) PENGALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Kitab Un

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP PETANI PADI ATAS TANAH TERENDAM DAERAH ALIRAN SUNGAI CIMANUK UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR WADUK JATIGEDE DITINJAU DARI PERATURAN PERTANAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN RESTORAN AYAM GORENG DI ATAS TANAH YANG BERKEPEMILIKAN GANDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOADI YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL-BELI OBJEK TANAH YANG HANYA MENGGUNAKAN KWITANSI TANPA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) DI KECAMATAN KEMILING, BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS PENETAPANBATAS USIA PENSIUN SECARA SEPIHAK SEBAGAI KEBIJAKAN PERUSAHAAN DITINJAUUNDANG-UNDANG NOMOR13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAANAKIBAT MENOLAK SURAT KEPUTUSAN MUTASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG –UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENJUALAN TANAH TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM HAL TERDAPAT SITUASI MAFQUD DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA BERUPA UPAH YANG DIBAYARKAN SECARA BERTAHAP DAN TIDAK UTUH DI FEMINA GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PKWT TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PERJANJIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

T INDAKAN PENGEMBANG PERUMAHAN ATAS PEMBANGUNAN TEMBOK BETON YANG MENGAKIBATKAN TERTUTUPNYA AKSES JALAN WARGA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA DI TANAH ULAYAT DALAM SENGKETA TANAH ULAYAT SIBAYAK LAU CIH DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN ) II

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG GREEN PRAMUKA CITY TERKAIT PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN MILIK PENGHUNI DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG BELUM DIDAFTARKAN OLEH PENGUSAHA DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI PT. KAHATEX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT ADANYA SERTIPIKAT PALSU YANG DITERBITKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI AKTA KELAHIRAN SEBAGAI PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HAK SIPIL ANAK JALANAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 670K/PDT.SUS-PHI/2015 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT. TAMINDO PERMAI GLASS TERHADAP LARIYADI DKK YANG DIPEKERJAKAN MELALUI PERJANJIAN KERJA LISAN DITINJAU DARI UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA RI NO3435 K/ PDT/1995 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH DAN RUMAH DI JALAN TURANGGA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM SENGKETA TANAH MERAH DI KELURAHAN KALI BARU KECAMATAN MEDAN SATRIA KOTA BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSAAAN JUAL BELI TANAH DENGAN CARA DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TH 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JO PERA TURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHAAP PENGADAAN TANAH UMTUK PEMBANGUNAN JALUR ALTERNARIF LINGKAR NAGREG DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 jo. PERATURAN PRESIDEN NO. 65 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI PT. PLN (PERSEROA0 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI HOTEL GUCI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEBAGAI UPAYA PENANGULANGAN KECELAKAAN KERJA DI PT. HIMALAYA TUNAS TEXINDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KELURAHAN SUKAHATI, KECAMATAN CIBINONG, KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MERUMAHKAN PEKERJA DI PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KABUPATEN BEKASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PARA PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TH 2003 TTG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MELALUI HUKUM TERHADAP PEKERJA MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1992 TENTANG JAMSOS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI DESA BOJONG KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN DAN PENGGARAPAN ATAS TANAH OLEH PETANI DI DESA KARANG MUKTI KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG DIATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PT. TEXMACO GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN RUANG DIATAS TANAH NEGARA YAN DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN UPAH PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA SAAT BULAN RAMADHAN DI PERUSAHAAN KARAOKE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH INSTANSI PEMERINTAH SECARA TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 350/KMK.03/1994 TENTANG TATA CARA TUKAR MENUKAR BARANG MILIK KEKAYAAN NEGARA JO SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCATATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK BERKELAMIN GANDA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Jo. PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK DAN SPORADIK DI DESA CINGCIN KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS FUNGSI SOSIAL ATAS TANAH PADA TANAH PT. KERETA API INDONESIA YANG BERADA PADA JALUR REL NON AKTIF CIREBON-KADIPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JUNCTO UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. JDA YANG INGKAR TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERKAITAN DENGAN KLAIM ATAS ASURANSI PEKERJA YANG MENINGGAL DUNIA PADA SAAT MELAKUKAN PEKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PEKERJA DALAM MENUNTUT HAK-HAKNYA TERHADAP PENGUSAHA YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERTAMINA DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH MILIK PERTAMINA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH WARGA KAPUK MUARA ATAS PENGGUSURAN TANAH UNTUK PROYEK PENGEMBANGAN LINGKUNGAN, SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA SERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS NAMA PEMDA DKI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog