Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL GEDEBAGE BANDUNG DITINJAU DAR PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 JO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANA

Betty Rubiati, S.H., M.H. - Fitra Anisa - Mulyani Djakaria, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PERALIHAN HAK TANGGUNGAN PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SEBAGAI AKIBAT ADANYA SECONDARY MORTAGE FACILITY (SMF)

Andi Widyanto - Hj. Etty Haryati Djukardi, S.H.,M.H.,CN. - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM TANAH TERLANTAR TERHADAP LAHAN HGU (PERKEBUNAN) KABUPATEN TASIKMALAYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Ai Lina Cahyati - Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H. - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PT. JDA YANG INGKAR TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERKAITAN DENGAN KLAIM ATAS ASURANSI PEKERJA YANG MENINGGAL DUNIA PADA SAAT MELAKUKAN PEKERJAAN

Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H. - Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H. - RINANTI AYUNINGTIAS

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM PEKERJA DALAM MENUNTUT HAK-HAKNYA TERHADAP PENGUSAHA YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Atje, S.H.,M.H. - Busye Maulana Busori - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERTAMINA DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH MILIK PERTAMINA

Fanny Rahadja - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H. - Tri Handayani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PERATURAN PERUSAHAAN DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK X" DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN"ENERAPAN PERATURAN PERUSAHAAN DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK "X" DITINJAU DARI U"NERAPAN PERATURAN "

Cadam Aviandra Taher - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H. - Tri Handayani, S.H.,M>H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK KOMUNAL BAGI MASYARAKAT ADAT DIATAS TANAH PERUSAHAAN PEMEGANG HAK PAKAI OLEH MENTERI AGRARIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

ACHMAD FAISAL RACHMAN - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGAMBILALIHAN TANAH YANG DITERLANTARKAN OLEH MASYARAKAT ADAT DI SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Betty Rubiati, S.H., M.H. - Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H. - Ratih Puji Permatasari

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN PEKERJA OUTSOURCING PADA SEKTOR INTI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG KETENAGAKERJAAN

Carissa Yufitasari - Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H. - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA ALAM TSUNAMI DI KOTA BANDA ACEH, DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H. - Muhammad Farid - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HAL PHK DI HOTEL GRAND AQUILA BANDUNG BERKAITAN DENGAN KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 21 TAHUN 2000 JUNCTO UU NOMOR 2 TAHUN 2004

Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H. - RIZKY EKA SUSANTI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI LELANG DALAM PROSES LELANG EKSEKUSI YANG DIGUGAT OLEH PEMILIK TANAH SEBELUMNYA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Dr. Hj. Yani Pujiwati,S.H.,M.H. - Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H. - RAMADHAN MUAWAD

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - Christy Giri Putri - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERBEDAAN PEMBERIAN UPAH GURU YANG BEKERJA DI YAYASAN THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

ANGGI MARTIKA PRIANTINI - Hj. Mulyani Djakaria, S.H.,M.H. - Rr. Yanti Surjanti, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEREJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH TANPA BATAS WAKTU DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H. - Sri Bimo Haryo Tejo

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN BUILD, OPERATE, AND TRANSFER (BOT) DALAM RANGKA PEMANFAATAN TANAH DI DAERAH MENURUT PP NO. 6 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Dr.Hj. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H. - Fitri Faulinoor - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA PADA PETANI KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Dr. Supraba Sekarwati W, S.H.,CN. - Hj. Mulyani Djakaria, S.H.,M.H. - PUTERI HARDIANTY

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA KHUSUSNYA DI PT. DARYA VARIA LABOLATORIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Atje, S.H.,M.H. - Budiyanto - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA BANK BRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Dewi Rachmayani - Mulyani Djakaria, S.H., M.H. - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDAUNGAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI MALAYSIA SEBAGAI KORBAN DARI PELAKU KEJAHATAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - M. Romi Devianos - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH WARGA KAPUK MUARA ATAS PENGGUSURAN TANAH UNTUK PROYEK PENGEMBANGAN LINGKUNGAN, SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA SERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS NAMA PEMDA DKI JAKARTA

Damayana - Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011

Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H. - Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H. - M KHAIRI

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERATURAN PERUSAHAAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN JILBAB OLEH PEKERJA WANITA DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNNDAG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Mochammad Arifin Zouari - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H. - Rosi Rosmawati, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERALIHAN TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU MENJADI HAK GUNA USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

HERIS PRIANDIKA - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H. - Prof.Dr.H.R. Otje Salman Soemadiningrat, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENDAFTARAN TANAH BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFT

Betty Rubiatai, S.H.,M.H. - Fajar Perkasa - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT ADANYA SERTIPIKAT PALSU YANG DITERBITKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Bintang Elva Yustian - Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H. - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

URGENSI AKTA KELAHIRAN SEBAGAI PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HAK SIPIL ANAK JALANAN DI INDONESIA

Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H. - DWINTA NURUL PUTERI - Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Koleksi

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL GEDEBAGE BANDUNG DITINJAU DAR PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 JO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANA

ASPEK HUKUM PERALIHAN HAK TANGGUNGAN PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SEBAGAI AKIBAT ADANYA SECONDARY MORTAGE FACILITY (SMF)

ASPEK HUKUM TANAH TERLANTAR TERHADAP LAHAN HGU (PERKEBUNAN) KABUPATEN TASIKMALAYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

TANGGUNG JAWAB PT. JDA YANG INGKAR TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERKAITAN DENGAN KLAIM ATAS ASURANSI PEKERJA YANG MENINGGAL DUNIA PADA SAAT MELAKUKAN PEKERJAAN

TINDAKAN HUKUM PEKERJA DALAM MENUNTUT HAK-HAKNYA TERHADAP PENGUSAHA YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERTAMINA DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH MILIK PERTAMINA

PENERAPAN PERATURAN PERUSAHAAN DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK X" DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN"ENERAPAN PERATURAN PERUSAHAAN DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK "X" DITINJAU DARI U"NERAPAN PERATURAN "

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK KOMUNAL BAGI MASYARAKAT ADAT DIATAS TANAH PERUSAHAAN PEMEGANG HAK PAKAI OLEH MENTERI AGRARIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

PENGAMBILALIHAN TANAH YANG DITERLANTARKAN OLEH MASYARAKAT ADAT DI SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

PENGGUNAAN PEKERJA OUTSOURCING PADA SEKTOR INTI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG KETENAGAKERJAAN

PENYELESAIAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA ALAM TSUNAMI DI KOTA BANDA ACEH, DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HAL PHK DI HOTEL GRAND AQUILA BANDUNG BERKAITAN DENGAN KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 21 TAHUN 2000 JUNCTO UU NOMOR 2 TAHUN 2004

PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI LELANG DALAM PROSES LELANG EKSEKUSI YANG DIGUGAT OLEH PEMILIK TANAH SEBELUMNYA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PERANAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERBEDAAN PEMBERIAN UPAH GURU YANG BEKERJA DI YAYASAN THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PEREJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH TANPA BATAS WAKTU DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PERJANJIAN BUILD, OPERATE, AND TRANSFER (BOT) DALAM RANGKA PEMANFAATAN TANAH DI DAERAH MENURUT PP NO. 6 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA PADA PETANI KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA KHUSUSNYA DI PT. DARYA VARIA LABOLATORIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA BANK BRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

PERLINDAUNGAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI MALAYSIA SEBAGAI KORBAN DARI PELAKU KEJAHATAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH WARGA KAPUK MUARA ATAS PENGGUSURAN TANAH UNTUK PROYEK PENGEMBANGAN LINGKUNGAN, SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA SERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS NAMA PEMDA DKI JAKARTA

TINJAUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERATURAN PERUSAHAAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN JILBAB OLEH PEKERJA WANITA DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNNDAG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERALIHAN TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU MENJADI HAK GUNA USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENDAFTARAN TANAH BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFT

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT ADANYA SERTIPIKAT PALSU YANG DITERBITKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

URGENSI AKTA KELAHIRAN SEBAGAI PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HAK SIPIL ANAK JALANAN DI INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi