Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN PERUBAHAN STATUS HAK ATAS TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK TERHADAP RUMAH SEDERHANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA Jo KEPUTUSAN MENTERI NEGAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERALIHAN TANAH HAK ULAYAT MENJADI HAK MILIK DI KABUPATEN KAMPAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 1000 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG KONSOLIDASI TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERPRES NOMOR 10 TAHUN 2006 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERUBAHAN STATUS HUBUNGAN KERJA DARI PEKERJA TETAP MENJADI PEKERJA KONTRAK DI PT. MARGAJAYA CIMAHI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KONSTRUKSI BAGI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN RS DAN RSS PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG BOGOR DIHUBUNGKAN DENGAN SKBI NO. 30/46/KEP/DIR TAHUN 1997 TENTANG PEMBATASAN PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK ULAYAT MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH DI MINANGKABAU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA/BURUH DI PT ANGGREK GOLDEN HOTEL BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IKATAN KERJASAMA ANTARA PEJAMIN BADAN HUKUM PERKUMPULAN SOFTBALL SEMI PROFESIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH PASCA KEBAKARAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL EPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN BENCANA DAN PENGAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN DEVELOPER UNTUK MEMBANGUN RUMAH SUSUN UMUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGARAPAN TANAH OLEH PETANI DESA MESOYI DAN DUSUN KEPROK DESA DONOWANGUN, KECAMATAN TALUN DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PTPN IX JOLOTIGO PEKALONGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN APOTIK ANTARA APOTEKER DENGAN PEMILIK SARANA APOTIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENKES RI NO. 992/MENKES/PER/X/1993 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO) DAN KEGIATAN RECLAIMING OLEH MASYARAKAT ATAS TANAH KEBUN JALUPANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERAUTRAN DASAR POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN YANG LAYAK BAGI PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Informasi Manajemen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEPEMILIKAN PULAU POPOLE DAN PULAU LIWUNGAN DI KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 2014 JO UU NO 27 THN 2007 TENTANG PENGATURAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1916 K/PDT/1991 TANGGAL 28 AGUSTUS 1996 TENTANG PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA KEPADA PIHAK KETIGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 670K/PDT.SUS-PHI/2015 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT. TAMINDO PERMAI GLASS TERHADAP LARIYADI DKK YANG DIPEKERJAKAN MELALUI PERJANJIAN KERJA LISAN DITINJAU DARI UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 368.K/AG/1995 TANGGAL 16 JULI 1998 TENTANG HARTA WARISAN DARI SEORANG PEWARIS ISLAM YANG MEMPUNYAI ANAK MUSLIM DAN NON MUSLIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1368 K/PDT/1989 TANGGAL 28 FEBRUARI 1994 MENGENAI PENENTUAN BESARNYA GANTI KERUGIAN TERHADAP PENCABUTAN HAK GARAP DI PEJATEN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA RI NO3435 K/ PDT/1995 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH DAN RUMAH DI JALAN TURANGGA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2731 K/Pdt/1995 TANGGAL 30 MEI 1996 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM SENGKETA TANAH MERAH DI KELURAHAN KALI BARU KECAMATAN MEDAN SATRIA KOTA BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSAAAN JUAL BELI TANAH DENGAN CARA DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TH 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JO PERA TURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHAAP PENGADAAN TANAH UMTUK PEMBANGUNAN JALUR ALTERNARIF LINGKAR NAGREG DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 jo. PERATURAN PRESIDEN NO. 65 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI PT. PLN (PERSEROA0 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI HOTEL GUCI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEBAGAI UPAYA PENANGULANGAN KECELAKAAN KERJA DI PT. HIMALAYA TUNAS TEXINDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KELURAHAN SUKAHATI, KECAMATAN CIBINONG, KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MERUMAHKAN PEKERJA DI PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KABUPATEN BEKASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PARA PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TH 2003 TTG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MELALUI HUKUM TERHADAP PEKERJA MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1992 TENTANG JAMSOS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI DESA BOJONG KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN DAN PENGGARAPAN ATAS TANAH OLEH PETANI DI DESA KARANG MUKTI KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG DIATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PT. TEXMACO GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN RUANG DIATAS TANAH NEGARA YAN DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagian harta gono gini dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN HIBAH TERHADAP HAK ATAS TANAH YG DIBERIKAN MELALUI WASIAT MENURUT HKM ISLAM DIHUBUNGKAN DGN UU NO 5 THN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA DAN KOMPLIKASI HKM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN HAK ATAS TANAG MASYARAKAT ADAT UNTUK PEMBANGUNAN JALAN ALTERNATIF TELUK KABUNG BUNGUS KOTA PADANG DIKAITKAN DGN UU NO 2 THN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAG BAGI PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN UPAH PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA SAAT BULAN RAMADHAN DI PERUSAHAAN KARAOKE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH INSTANSI PEMERINTAH SECARA TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 350/KMK.03/1994 TENTANG TATA CARA TUKAR MENUKAR BARANG MILIK KEKAYAAN NEGARA JO SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCATATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK BERKELAMIN GANDA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Jo. PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH PUSAKO TINGGI DILINGKUNGAN ADAT MINGKABAU DIHUBUNGKAN DGN PP NO 24 THN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN PERATURAN DAERAH SUMBAR NO 16 THN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK DAN SPORADIK DI DESA CINGCIN KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS FUNGSI SOSIAL ATAS TANAH PADA TANAH PT. KERETA API INDONESIA YANG BERADA PADA JALUR REL NON AKTIF CIREBON-KADIPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog