Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK REAKTIVASI JALUR KERETA API RANCAEKEK- TANJUNGSARI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN ATAS TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 22/CIGANJUR TERKAIT AKTA JUAL BELI DIBUAT SECARA MELAWAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM KLAUSULA PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) PENGALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Kitab Un

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP PETANI PADI ATAS TANAH TERENDAM DAERAH ALIRAN SUNGAI CIMANUK UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR WADUK JATIGEDE DITINJAU DARI PERATURAN PERTANAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN RESTORAN AYAM GORENG DI ATAS TANAH YANG BERKEPEMILIKAN GANDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOADI YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL-BELI OBJEK TANAH YANG HANYA MENGGUNAKAN KWITANSI TANPA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) DI KECAMATAN KEMILING, BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS PENETAPANBATAS USIA PENSIUN SECARA SEPIHAK SEBAGAI KEBIJAKAN PERUSAHAAN DITINJAUUNDANG-UNDANG NOMOR13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAANAKIBAT MENOLAK SURAT KEPUTUSAN MUTASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG –UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENJUALAN TANAH TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM HAL TERDAPAT SITUASI MAFQUD DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA BERUPA UPAH YANG DIBAYARKAN SECARA BERTAHAP DAN TIDAK UTUH DI FEMINA GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PKWT TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PERJANJIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

T INDAKAN PENGEMBANG PERUMAHAN ATAS PEMBANGUNAN TEMBOK BETON YANG MENGAKIBATKAN TERTUTUPNYA AKSES JALAN WARGA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI BAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA DI TANAH ULAYAT DALAM SENGKETA TANAH ULAYAT SIBAYAK LAU CIH DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN ) II

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG GREEN PRAMUKA CITY TERKAIT PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN MILIK PENGHUNI DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG BELUM DIDAFTARKAN OLEH PENGUSAHA DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI PT. KAHATEX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM HUBUNGAN KERJA DENGAN PT. SIEMENS INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN RUMAH DENY AKUNG DI JALAN CAKRA NEGARA YANG DITUTUP AKSES JALANNYA OLEH WARGA PEDULI PERUMAHAN BUKIT MAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PEMILIK TANAH TERHADAP KASUS WANPRESTASI OLEH PENGEMBANG DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PERUMAHAN BAMBU PETUNG RESIDENCES DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PEMILIK TANAH TERHADAP KASUS WANPRESTASI OLEH PENGEMBANG DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PERUMAHAN BAMBU PETUNG RESIDENCES DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONSINYASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL CIKOPO – PALIMANAN (CIPALI) DI DESA PEGAGAN KABUPATEN CIREBON BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEPAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 1262 K/PDT/2004 TENTANG KEKUATAN HUKUM GRONDKAART SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA TANAH DITINJAU DARI HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ACARA PERDATA POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK JUAL BELI TANAH SENGKETA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK – POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 467 K/PDT.SUS-PHI/2015 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PEKERJA LUAR HUBUNGAN KERJA (TKLHK) AGEN PERSEORANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA DI PT MEGARIA MAS SENTOSA TERKAIT PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NO 4 TAHUN 1994 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN TAMBANG BATUAN TANPA IZIN PEMERINTAH DAERAH DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 266 K/PDT/2015 MENGENAI BANTAHAN TEREKSEKUSI ATAS PENETAPAN SITA EKSEKUSI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT CQ. DINAS PETERNAKAN MELAWAN AHLI WARIS RADEN ADIKOESOEMAH DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya Gulf Indonesia Resources (Grissik) LTD Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah Dengan PT. Sentosa Mulia Bahagia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT ADANYA SERTIPIKAT PALSU YANG DITERBITKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI AKTA KELAHIRAN SEBAGAI PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HAK SIPIL ANAK JALANAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEPEMILIKAN PULAU POPOLE DAN PULAU LIWUNGAN DI KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 2014 JO UU NO 27 THN 2007 TENTANG PENGATURAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1916 K/PDT/1991 TANGGAL 28 AGUSTUS 1996 TENTANG PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA KEPADA PIHAK KETIGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 670K/PDT.SUS-PHI/2015 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT. TAMINDO PERMAI GLASS TERHADAP LARIYADI DKK YANG DIPEKERJAKAN MELALUI PERJANJIAN KERJA LISAN DITINJAU DARI UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 368.K/AG/1995 TANGGAL 16 JULI 1998 TENTANG HARTA WARISAN DARI SEORANG PEWARIS ISLAM YANG MEMPUNYAI ANAK MUSLIM DAN NON MUSLIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1368 K/PDT/1989 TANGGAL 28 FEBRUARI 1994 MENGENAI PENENTUAN BESARNYA GANTI KERUGIAN TERHADAP PENCABUTAN HAK GARAP DI PEJATEN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA RI NO3435 K/ PDT/1995 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH DAN RUMAH DI JALAN TURANGGA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2731 K/Pdt/1995 TANGGAL 30 MEI 1996 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM SENGKETA TANAH MERAH DI KELURAHAN KALI BARU KECAMATAN MEDAN SATRIA KOTA BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSAAAN JUAL BELI TANAH DENGAN CARA DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TH 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JO PERA TURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHAAP PENGADAAN TANAH UMTUK PEMBANGUNAN JALUR ALTERNARIF LINGKAR NAGREG DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 jo. PERATURAN PRESIDEN NO. 65 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI PT. PLN (PERSEROA0 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI HOTEL GUCI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEBAGAI UPAYA PENANGULANGAN KECELAKAAN KERJA DI PT. HIMALAYA TUNAS TEXINDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KELURAHAN SUKAHATI, KECAMATAN CIBINONG, KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MERUMAHKAN PEKERJA DI PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KABUPATEN BEKASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PARA PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TH 2003 TTG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog