Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Penemuan Hukum Nasional dan Internasional

Idris - Iman Mulyana - Rachminawati

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRAKTIK PEMBUANGAN AIR LIMBAH RADIOAKTIF PLTN FUKUSHIMA OLEH PEMERINTAH JEPANG KE LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (FUKUSHIMA DAIICHI RADIOACTIVE WATER DISCHARGE CASE)

Dr. Idris, S.H., MA - Imam Mulyana, S.H., M.H., Ph.D - LAMBOY SALOMO BUTAR-BUTAR

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENYANDERAAN WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF DI FILIPINA BERDASARKAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST THE TAKING OF HOSTAGES 1979 (HOSTAGES CONVENTION)

Fitrilia Citra Ramadani - Imam Mulyana, S.H., M.H. - Raden Achmad Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM PENOLAKAN ISRAEL UNTUK MEMATUHI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR S/RES/2334 TENTANG PENDUDUKAN ISRAEL DI PALESTINA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Idris, S.H., M.A. - Eka Virdiani Yofitasari - Imam Mulyana, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

DAMPAK PENGELOLAAN SUNGAI NIL OLEH MESIR DAN SUDAN SEBAGAI NEGARA SUKSESOR DARI PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM NILE WATERS AGREMEENTS 1929 DAN 1959 TERHADAP PEMBANGUNAN GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Irawati Handayani, S.H., LL.M. - Imam Mulyana, S.H., M.H. - MUHAMMAD YAHUSAFAT

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA

Atip Latipulhayat - Imam Mulyana - Primarily Ramadian

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1070 K/Pid/2000 TANGGAL 13 OKTOBER 2000 TENTANG PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERKREDITAN YANG DILAKUKAN OLEH SHOFWAN SUMBAHAN, SE. SELAKU KEPALA CABANG BPD METRO DI LAMPUNG

Asep Ilyas Mulyana - H. Pontang Moerad B. M., SH. - Munadi, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Sanksi Dalam Tindak Pidana DiBidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Upaya Peningkatan Penerimaan Negara

Asep N. Mulyana - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahamdi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGALITAS RESERVASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PASAL 6 DAN PASAL 7 INTERNATIONAL GOVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966 BERDASARKAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW TREATIES 1969

ATIP LATIPULHAYAT,S.H.,LL.M.,Ph.D - IMAM MULYANA S.H.,M.H - RHEZA ASTRA ADIZORA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERIAN KEKEBALAN KEPADA PASUKAN MULTINASIONAL PBB (UN MULTINATIONAL FORCE) DI IRAK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Ietje K. Andreas, S.H.,M.H. - Idris, S.H.,M.A. - Imam Mulyana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Atas Surat Paksa Dalam Penagihan Pajak Melalui Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak

ASEP NURSIAN SETIA MULYANA - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEADILAN PEMULIHAN (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN PERKARA ANAK KONFLIK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Asep Mulyana - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan hukum bagi pembeli objek lelang hak tanggungan dalam hal adanya gugatan dari debitor selaku pemilik tanah terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dihubungkan dengan peraturan lelang dan UU no. 4 thn 1996 ttg hak tanggungan

Asep Mulyana - Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Dewinta Sinulingga - Mulyana Djakaria, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Veronica Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DIINDUSTRI BORDIR KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PELINDUNGAN ANAK JO. UNDNAG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dr.H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Eva Nurlaela Sutarya - Mulyana Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS PUTUSAN MA NO 2375K/PDT/2008 MENGENAI SENGKETA PEMBAYARAN KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN ANTARA PT.SUMBER REJEKI JABAR (ISUZU) DAN MUHAMMAD AWUD ABDAT

ARTAJI SH MH - DR H AGUS MULYANA KARSONO SH MH - RIZQIANA SARI

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK TANAH ULAYAT TERHADAP HAK PENGUSAHA HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK PENGUASAAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Indra Iskandar - Mulyana Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

Dr. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Imam Mulyana - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIPILIH MELALUI JALUR PERSEORANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Inna Junaenah, S.H., M.H. - Mulyana

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Dadang Epi Sukarsa, S.H.,M.H. - H. Amirudin Dajaan Imami, S.H.,M.H. - Rahmat Mulyana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Penemuan Hukum Nasional dan Internasional

PRAKTIK PEMBUANGAN AIR LIMBAH RADIOAKTIF PLTN FUKUSHIMA OLEH PEMERINTAH JEPANG KE LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (FUKUSHIMA DAIICHI RADIOACTIVE WATER DISCHARGE CASE)

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENYANDERAAN WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF DI FILIPINA BERDASARKAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST THE TAKING OF HOSTAGES 1979 (HOSTAGES CONVENTION)

AKIBAT HUKUM PENOLAKAN ISRAEL UNTUK MEMATUHI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR S/RES/2334 TENTANG PENDUDUKAN ISRAEL DI PALESTINA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

DAMPAK PENGELOLAAN SUNGAI NIL OLEH MESIR DAN SUDAN SEBAGAI NEGARA SUKSESOR DARI PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM NILE WATERS AGREMEENTS 1929 DAN 1959 TERHADAP PEMBANGUNAN GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

PENGATURAN PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1070 K/Pid/2000 TANGGAL 13 OKTOBER 2000 TENTANG PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERKREDITAN YANG DILAKUKAN OLEH SHOFWAN SUMBAHAN, SE. SELAKU KEPALA CABANG BPD METRO DI LAMPUNG

Konsep Sanksi Dalam Tindak Pidana DiBidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Upaya Peningkatan Penerimaan Negara

LEGALITAS RESERVASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PASAL 6 DAN PASAL 7 INTERNATIONAL GOVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966 BERDASARKAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW TREATIES 1969

PEMBERIAN KEKEBALAN KEPADA PASUKAN MULTINASIONAL PBB (UN MULTINATIONAL FORCE) DI IRAK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Tinjauan Atas Surat Paksa Dalam Penagihan Pajak Melalui Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak

KEADILAN PEMULIHAN (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN PERKARA ANAK KONFLIK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Perlindungan hukum bagi pembeli objek lelang hak tanggungan dalam hal adanya gugatan dari debitor selaku pemilik tanah terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dihubungkan dengan peraturan lelang dan UU no. 4 thn 1996 ttg hak tanggungan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DIINDUSTRI BORDIR KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PELINDUNGAN ANAK JO. UNDNAG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

ANALISIS PUTUSAN MA NO 2375K/PDT/2008 MENGENAI SENGKETA PEMBAYARAN KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN ANTARA PT.SUMBER REJEKI JABAR (ISUZU) DAN MUHAMMAD AWUD ABDAT

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK TANAH ULAYAT TERHADAP HAK PENGUSAHA HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK PENGUASAAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIPILIH MELALUI JALUR PERSEORANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi