Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 5 Tahunan Di Kantor SAMSAT Bandung Timur

Mas Halimah - MUHAMMAD HAEKAL 170110130091 - Rita Myrna

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELINDUNGAN HUKUM INDIKASI ASAL SEPATU CIBADUYUT TERHADAP PENGGUNAAN NAMA SECARA TANPA HAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5

Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H - Helitha Novianty Muchtar, S.H., M.H - MUHAMMAD JAFAR HASIBUAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS PADA PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XIV/2016 TENTANG PENGUJIAN UU NO. 5/1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MENGENAI PERUBAHAN FRASA PIHAK LAIN DALAM PASAL 22

Dr. Elisatris Gultom, S.H., M.Hum - FAUZAN MUHAMMAD - H. Artaji S.H.. M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN RESTORAN AYAM GORENG DI ATAS TANAH YANG BERKEPEMILIKAN GANDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

DIMAS MUHAMMAD A - Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H - Sridewi Anggraeni, S.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemberitaan Detik.Com : Analisis Framing Model Robert M. Entman pada Pemberitaan Korupsi Massal DPRD Kota Malang di Media Online Detik.com Edisi 3-5 September 2018 dalam Mengonstruksikan Citra PDIP

Aat Ruchiat Nugraha - MUHAMMAD Fairuz Satria Ananda - Suwandi Sumartias

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PRAKTIK PERSEKONGKOLAN PINJAM NAMA PERUSAHAAN DALAM TENDER DIKAITKAN DENGAN U NDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Agus Suwandono , S.H., LL.M. - Muhammad Fauzan Muflih - Prof. Dr. Tarsisius Murwadji , S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan Program Usaha Kemandirian Bagi Waria di Yayasan Srikandi Pasundan (Studi Kasus di Jl . Maleber Utara No. 14 Rt 5/3 Kel. Garuda Kec. Andir, Kota Bandung)

Hafidramdhani 170310110081 - Muhammad Fedryansyah - Soni Akhmad Nulhaqim

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENYEDIA PLATFORM ONLINE BERBASIS USER GENERATED CONTENT (UGC) ATAS TINDAKAN PEDAGANG (MERCHANT) YANG MENJUAL PRODUK MELANGGAR HUKUM PASCA TERBITNYA SURAT EDARAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BATASAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA PLATFORM ONLINE DAN PEDAGANG (MERCHANT) PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (ELECTRONIC COMMERCE) YANG BERBENTUK USER GENERATED CONTENT

Muhammad Amirulloh - SHABRINA CESSARIA NAFISHA - Susilowati S. Dajaan

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS INFORMASI SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PP NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PE

BELLIA KERNA TENIRO - Dr. Muhammad Amirulloh, S.H., M.H. - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Deviana Yuanitasari, S.H.,M.H. - Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H. - Muhammad Hidayat

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BANDUNG NOMOR REGISTER 675/PID/B/2011/PN.BDG TENTANG TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM YANG TERLALU RENDAH 10 (SEPULUH) BULAN PENJARA BILA DIBANDINGKAN DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN DALAM PENERAP

Muhammad Alfarisi - Sofjan Sastrawidjaja, S.H. - Somawidjaya, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penguasaan dang pengusahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat Melayu Riau dihubungkan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no. 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat

Ida Nurlinda, SH.,MH - Muhammad Nur - Prof.Dr.HR. Otje Salman S., SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELARANGAN OJEK BERBASIS ONLINE DALAM MELAYANI KONSUMEN OLEH PERKUMPULAN OJEK KONVENSIONAL DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KITAB UND

Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN. - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - MUHAMMAD BAGUS LUFTHY

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 5 Tahunan Di Kantor SAMSAT Bandung Timur

PELINDUNGAN HUKUM INDIKASI ASAL SEPATU CIBADUYUT TERHADAP PENGGUNAAN NAMA SECARA TANPA HAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5

ANALISIS PADA PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XIV/2016 TENTANG PENGUJIAN UU NO. 5/1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MENGENAI PERUBAHAN FRASA PIHAK LAIN DALAM PASAL 22

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN RESTORAN AYAM GORENG DI ATAS TANAH YANG BERKEPEMILIKAN GANDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemberitaan Detik.Com : Analisis Framing Model Robert M. Entman pada Pemberitaan Korupsi Massal DPRD Kota Malang di Media Online Detik.com Edisi 3-5 September 2018 dalam Mengonstruksikan Citra PDIP

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PRAKTIK PERSEKONGKOLAN PINJAM NAMA PERUSAHAAN DALAM TENDER DIKAITKAN DENGAN U NDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Pelaksanaan Program Usaha Kemandirian Bagi Waria di Yayasan Srikandi Pasundan (Studi Kasus di Jl . Maleber Utara No. 14 Rt 5/3 Kel. Garuda Kec. Andir, Kota Bandung)

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS INFORMASI SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PP NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PE

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BANDUNG NOMOR REGISTER 675/PID/B/2011/PN.BDG TENTANG TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM YANG TERLALU RENDAH 10 (SEPULUH) BULAN PENJARA BILA DIBANDINGKAN DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN DALAM PENERAP

Penguasaan dang pengusahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat Melayu Riau dihubungkan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no. 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELARANGAN OJEK BERBASIS ONLINE DALAM MELAYANI KONSUMEN OLEH PERKUMPULAN OJEK KONVENSIONAL DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KITAB UND

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi