Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PURNAWIRAWAN DAN/ATAU WARAKAWURI TNI AD TERHADAP HAK KEPEMILIKAN RUMAH DINAS DETASEMEN INTEL KODAM JAYAKARTA CIBUBUR DENGAN ADANYA SURAT KEPUTUSAN KASAD NO. Skep 89/III/1973 tanggal 29 Maret 1973 DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG COVERNOTE DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARATE EXECUTIE (EKSEKUSI LANGSUNG) OBYEK HAK TANGGUNGAN TERHADAP CONSERVATOR BESLAG (SITA JAMINAN) BERDASARKAN UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG DIKAITKAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH BENGKOK DESA RAWA KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM REKAMAN SUARA SEBAGAI ALAT BUKTI PENYELESAIAN SENGKETA PHONE BANKING DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA LAGU SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI BARANG DI DASARKAN PADA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DI TINJAU DARI BUKU III KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESAMAANSUBSTANSIAL DALAM SUATU CIPTAAN LAGU ATAU MUSIK TERKAIT DENGAN PELANGGARAN HAK CIPTA BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMULIAAN TANAMAN BERBASIS PENGETAHUAN TRADISIONAL DIKAITKAN DENGAN UPOV CONVENTION DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI WNI TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG DIAJUKAN OLEH SUAMI WNA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWTT) TERKAIT HAL PENGALIHAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN ALIH DAYA BERDASARKAN UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG PD POLIS BERBASIS NAMED PERIL PD ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR I LA GALIGO YANG DIPENTASKAN OLEH ROBERT WILSON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA ARSITEKTUR TRADISIONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002 DAN KEKOSONGAN PENGATURANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA FREE BOOK ONLINE DALAM PRAKTIK PENGUNGGAHAN ULANG TERKAIT HAK EKSKLUSIF PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA YANG DISULIH SUARA DALAM PENAYANGAN FILM ASING PADA TELEVISI SWASTA ATAU LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIJUAL OLEH SHOWROOM SECARA TIDAK ASLI DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN MEMBALONG BELITUNG ATAS TANAH HUTAN YANG DIKUASAI OLEH PARA PENGUSAHA PERKEBUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGûUNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT KEGAGALAN AUTO DEBET UNTUK PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS BUKU ASLI DALAM HAL JUAL BELI BUKU BAJAKAN DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENGTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA TULIS BERFORMAT DIGITAL (ELECTRONICBOOK (E-BOOK)) DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT AKIBAT PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI YANG MENOLAK EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INTERNA RATIONAE DAN EXTERNA RATIONAE TERHADAP GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN PRAKTEK DI BEBERAPA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA LAGU DALAM PENYEDIAAN KONTEN LAGU SECARA GRATIS PADA SITUS INTERNET DIKAITKAN DENGAN HAK EKSKLUSIF BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DI FORUM JUAL BELI (FJB) KASKUS DIHUBUNGKAN DENGANUNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN MEREK DALAM SISTEM PENDAFTARAN NAMA DOMAIN BERDASARKAN UU NO 15 TAHUN 2008 TENTANG MEREK DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Merek Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PENYIARAN FILM TANPA IZIN DENGAN TEKNOLOGI STREAMING MELALUI SITUS SHARING VIDEO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PERCERAIAN YANG DIDASARI ATAS DATA PALSU DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ISRAEL-PALESTINA DI JALUR GAZA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA SITUS GANOOL TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN AKSES UNDUH FILM YANG DILINDUNGI OLEH HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN SISTEM PENGAMANAN PERANGKAT LUNAK (UNLOCKING) TELEPON GENGGAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 780 K/Pdt.Sus/2009 TENTANG PENETAPAN MEREK SPESIAL SLIMING TEA TIDAK SESUAI DENGAN ETIKET MEREK SERTIFIKAT NOMOR : IDM-000151837 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP OTORITAS PERPAJAKAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA DUNIA MAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KRITIS CIRI-CIRI ESENSIAL SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG IKUT SERTA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN TASIKMALAYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN WNA DI PENGADILAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2640 K/PDT/2009)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 834 K/PDT.SUS/2009 TENTANG PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT ANTARA PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA VERSUSCROWM CAPITAL GLOBAL LIMITED

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 8 K/PDT.SUS/2012 MENGENAI SENGKETA PENGGUNAAN MEREK SINGAPORE SHOES ANTARA RAPOIBO THOMAS MELAWAN HARDY SUKAMTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 841 K/PDT/2012 MENGENAI HAK WARIS WARGA INDONESIA KETURUNAN TIMUR ASING TIONGHOA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 618/PID.SUS/2013/PN.PBR MENGENAI TINDAK PIDANA PENYIARAN TANPA IZIN LEMBAGA PENYIARAN OLEH PT MEKAR VISION DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INPRES NO. 7 TAHUN 1999 TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT DALAM MELAKSANAKAN RENCANA STRATEGIS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENANGKAPAN IKAN PAUS OLEH MASYARAKAT TRADISIONAL LAMALERA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN YANG MENGANDUNG UNSUR CAUSA YANG TIDAK HALAL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3038 K/PDT/2009)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 017 PK/Pdt.Sus/2007 MENGENAI SENGKETA DESAIN INDUSTRI MESIN BROILER ANTARA PT. HITACHI CONSTRUCTION MECHINERY INDONESIA DENGAN PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 123K/Pdt.Sus/2008 TENTANG PELANGGARAN MEREK TASBIH ANTAR H.ELON DACHLAN MELAWAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN (BANK SUMSEL) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 200

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 535 K/PDT.SUS/2009 TENTANG GUGATAN MEREK TERKENAL XANGO" ANTARA DBC LLC DAN KENNY WIRYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK"NALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 261 K/PDT.SUS/2011 MENGENAI SENGKETA MEREK DAGANG KOPITIAM ANTARA ABDUL ALEX SOELYSTO DAN PAIMIN HALLIM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 366K/PDT.SUS/2012 MENGENAI SENGKETA MEREK DAGANG KI-KO ANTARA STEVEN ERWIN WIJAYA MELAWAN PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 400K/PDT.SUS/2011 MENGENAI SENGKETA MEREK THE INTERCONTINENTAL ANTARA INTER-CONTINENTAL HOTELS CORPORATION DENGAN PT. LIPPO KARAWACI, TBK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog