Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSIK TRADISIONAL YANG TELAH DIMODIFIKASI MENJADI ELECTRONIC DANCE MUSIC OLEH DISJOKI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN INDIKASI ASAL TAHU CIBUNTU SEBAGAI PRODUK KHAS DAERAH BANDUNG JAWA BARAT YANG DIJUAL SECARA CURAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN INDIKASI ASAL PRODUK PEUYEUM BANDUNG SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG PEREKONOMIAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM BANK SENTRAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS CIPTAAN SENI UKIR DALAM SENGKETA JOHN HARDY LTD. v. BALIJEWEL INC.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN ANGGOTA DPR YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP SENGKETA ANTARA INDONESIA MELAWAN AUSTRALIA TENTANG CERTAIN MEASURES CONCERNING TRADEMARKS, GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND OTHER PLAIN PACKAGING REQUIREMENTS APPLICABLE TO TOBACCO PRODUCTS AND PACKAGING (ACT NO. 148 OF 2011) B

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN TARI REOG PONOROGO SEBAGAI SALAH SATU ASPEK KEBUDAYAAN NASIONAL OLEH NEGARA MALAYSIA DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN MEREK BUDDHA BAR DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM TRIPS SERTA AKIBAT YANG DAPAT TIMBUL BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT ADAT AMUNGME OLEH PT. FREEPORT INDONESIA DIKAITKAN DENGAN THE UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN KHOE SENG SENG SELAKU TERGUGAT DALAM PERKARA GUGAT GANTI RUGI ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM SURAT PEMBACA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN PENYEBARAN HASIL SCANLATION DARI SUATU KARYA CIPTA KOMIK KE DALAM MEDIA INTERNET TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INF OR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perkawinan Dihubungkan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/Menkes/SK/2002 Tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS Dan Penyakit Menular Seksual Juncto Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1285/MENKES/SK/2002 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYAKIT MENULAR SEKSUAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM HUKUM HAK AZASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUKUM HAK CIPTA DAN MEREK SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI GLOBAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL MEREK BERDASARKAN PROTOKOL MADRID 1989 TERHAAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang musik dalam jaringan antar rekan sekerja dihubungkan dengan UU No.19 th 2002 ttg Hak Cipta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR DAN BENTUK PERALIHAN KEPEMILIKAN YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA DALAM DJARUM BLACK INNOVATION AWARD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SUATU NEGARA BERDASARKAN DEKLARASI MATAATUA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP BATIK BANDUNG DI DESA NEGLASARI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DIKAITKAN DENGAN KONVENSI PARIS & PERJANJIAN TRIPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA ARSITEKTUR TRADISIONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002 DAN KEKOSONGAN PENGATURANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI RUMAH SAKIT DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPMENKES NOMOR 432 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KESEHATAN DAN KE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BORDEAUX WINE SEBAGAI SALAH SATU INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN TRADE RELATED ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPs)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTOGRAFI PARODI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK EKSLUSIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI GAYO MILIK INDONESIA YANG DIDAFTARKAN OLEH HOLLAND COFEE (PERUSAHAAN BELANDA) DIKAITKAN DENGAN HAK EKLUSIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 51 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL YANG TERKAIT DENGAN SUMBER DAYA GENETIK DENGAN SISTEM PERIZINAN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KOMUNAL DARI KOMUNITAS LOKAL BERDASARKAN PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INDIGENOUS PEOPLES (MASYARAKAT HUKUM ADAT) DALAM KAITANNYA DENGAN PEMANFAATAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI BIDANG OBAT-OBATAN BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM DOHA DEVELOPMENT AGENDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPENTINGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TARIAN TRADISONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL YANG DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT BUKAN PENGEMBAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUNDINGAN WIPO MENGENAI KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEPENTINGAN NEGARA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIKELOLA OLEH DAERAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK HTC DAN LOGO CORPORATION TAIWAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Terhadap Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENGHORMATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS THE RIGHTS OF PRIVACY" SESEORANG SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA"NALISIS YURIDIS KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DIKAITKAN DENG"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PERS DALAM MERAHASIAKAN IDENTITAS DAN KEBERADAAN PELAKU TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) KHUSUSNYA PATEN DI BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK DENGAN ENERGI TERBARUKAN DI TIMOR-LESTE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN MERATA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP UMUM KONVENSI HAK ANAK 1989 PADA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PERIODE 2004-2009 DI PROVINSI JAWA BARAT TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN 'KERAMIK PLERED' SEBAGAI PRODUK YANG DILINDUNGI INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ASASI BUDAYA KELOMPOK MINORITAS ETNIS (ETHNIC MINORITIES) DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOSMETIK TRADISIONAL SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL KOMUNITAS LOKAL INDONESIA DIKAITKAN DENGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA-UPAYA ALTERNATIF PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENGETAHUAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DAYAK DI KALIMANTAN TIMUR

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog