Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSIK TRADISIONAL YANG TELAH DIMODIFIKASI MENJADI ELECTRONIC DANCE MUSIC OLEH DISJOKI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN INDIKASI ASAL TAHU CIBUNTU SEBAGAI PRODUK KHAS DAERAH BANDUNG JAWA BARAT YANG DIJUAL SECARA CURAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN

Detail CantumanXML DetailCite
KEKAYAAN INTELEKTUAL PENGANTAR INDIKASI GEOGRAFIS

KEKAYAAN INTELEKTUAL PENGANTAR INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN INDIKASI ASAL PRODUK PEUYEUM BANDUNG SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG PEREKONOMIAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Exspresi Budaya Tradisional Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual; Indikasi Geografis

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Sumber Daya Genetik Pengetahuan Tradisional dan Exspresi Budaya Tradisional di Indonesia

Hukum Sumber Daya Genetik Pengetahuan Tradisional dan Exspresi Budaya Tradisional di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Exspresi Budaya Tradisional di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN LOGO OBAT-OBATAN TERDAFTAR YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA YANG DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN CIPTAAN LAGU SERTA PEMBAYARAN ROYALTY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOSMETIK TRADISIONAL SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL KOMUNITAS LOKAL INDONESIA DIKAITKAN DENGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA-UPAYA ALTERNATIF PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENGETAHUAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI IMPLEMENTASI MEKANISME PENTAAN BERDASARKAN PROTOKOL NAGOYA TENTANG ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DAYAK DI KALIMANTAN TIMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM BANK SENTRAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA BERDASARKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS CIPTAAN SENI UKIR DALAM SENGKETA JOHN HARDY LTD. v. BALIJEWEL INC.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 356K/PDT.SUS-HAKI/2013 MENGENAI SENGKETA MEREK KS ANTARA KRAKATAU STEEL PERSERO TBK MELAWAN PT PERWIRA ASHITAMA SEJATI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO 89/MEREK/2006/PN.NIAGA.JKT.PST TGGL 28 MARET 2007 MENGENAI PEMBATALAN MEREK WINGKO BABAT N.N MENIKO CAP EKSEKUTIF DIHUBUNGKAN DGN UU NO 15 THN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN ANGGOTA DPR YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMERSIALISASI HASIL PERUBAHAN ARANSEMEN KARYA CIPTA LAGU DAN TAU MUSIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM KASUS MEREK DAGANG CELINE MILIK CELINE VIPIANA MELAWAN NINA RICCI BERDASARKAN UU NO 15 THN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP SENGKETA ANTARA INDONESIA MELAWAN AUSTRALIA TENTANG CERTAIN MEASURES CONCERNING TRADEMARKS, GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND OTHER PLAIN PACKAGING REQUIREMENTS APPLICABLE TO TOBACCO PRODUCTS AND PACKAGING (ACT NO. 148 OF 2011) B

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PROSES NATURALISASI WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN TARI REOG PONOROGO SEBAGAI SALAH SATU ASPEK KEBUDAYAAN NASIONAL OLEH NEGARA MALAYSIA DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembajakan Ciptaan Lagu Tradisional Indonesia Oleh Pihak Asing Menurut Perspektif Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN MEREK BUDDHA BAR DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM TRIPS SERTA AKIBAT YANG DAPAT TIMBUL BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN SUBTITLED DALAM BAHASA INGGRIS TERHADAP KARYA ANIMASI JEPANG OLEH FANSUB DALAM BENTUK DIGISUB YANG DAPAT DI DOWNLOAD SECARA BEBAS DI INTERNET DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA MENURUT KONVENSI BERN DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT ADAT AMUNGME OLEH PT. FREEPORT INDONESIA DIKAITKAN DENGAN THE UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN KHOE SENG SENG SELAKU TERGUGAT DALAM PERKARA GUGAT GANTI RUGI ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM SURAT PEMBACA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN PENYEBARAN HASIL SCANLATION DARI SUATU KARYA CIPTA KOMIK KE DALAM MEDIA INTERNET TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INF OR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADINYA FORCED SELL DI PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perkawinan Dihubungkan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/Menkes/SK/2002 Tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS Dan Penyakit Menular Seksual Juncto Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1285/MENKES/SK/2002 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYAKIT MENULAR SEKSUAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM HUKUM HAK AZASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUKUM HAK CIPTA DAN MEREK SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI GLOBAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL MEREK BERDASARKAN PROTOKOL MADRID 1989 TERHAAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP MASYARAKAT PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DLM HKM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang musik dalam jaringan antar rekan sekerja dihubungkan dengan UU No.19 th 2002 ttg Hak Cipta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Moral Penulis Naskah (Script Writer) Dalam Perjanjiann Lisensi Nskahn Sinetron (Script) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANGKLUNG SEBAGAI PRODUK EKSPRESI BUDAYA TRADIONAL INDONESIA DITINJAU DARI UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN KONVENSI BERN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR DAN BENTUK PERALIHAN KEPEMILIKAN YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA DALAM DJARUM BLACK INNOVATION AWARD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Negara sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SUATU NEGARA BERDASARKAN DEKLARASI MATAATUA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP BATIK BANDUNG DI DESA NEGLASARI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DIKAITKAN DENGAN KONVENSI PARIS & PERJANJIAN TRIPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA ARSITEKTUR TRADISIONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002 DAN KEKOSONGAN PENGATURANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog