Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN SAKSI DAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Permohonan Pengesahan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Oleh Terlapor Dan Intervensi Pelapor Dalam Perkara Pra Peradilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSIDANGAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Bidang Ototmotif Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU NO. 15 TAHUN 2002 JO UU NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyedia Dana Pembuatan Psikotropika Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Masih Dibawah Umur Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Melindungi Keselamatan Pasien Didasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Pemidanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aktivitas Perbankan Dalam Hubungannya Dengan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pembiayaan Kegiatan Terorisme.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Alternatif Model Penahanan Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKA UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisa Yuridis Mengenai Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dan Implementasinya Dalam Praktik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Tolok Ukur Pencekalan Saksi Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tahap Penyelidikan Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Tolok Ukur Pencekalan Saksi Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi SDalam Tahap Penyelidikan Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Umum di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Pidana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGNA HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS TELUK BUYAT KAB. MINAHASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISKRESI KEPOLISIAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Diskresi Kepolisian Di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Dualisme Kewenangan Penyidikan Yang Dilakukan Antara PPNS Dan Penyidik POLRI Dalam Penanganan Tindak Pidana Ketertiban Umum Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIFITAS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM MENEGAKKAN ASAS KEMERDEKAAN PERS DIKAITKAN DENGAN CONTEMPT OF COURT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektifitas Pidana Penjara Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Dari Putusan Hakim Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENGELIMINIR TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Persidangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Penegak Hukum Peradilan Pidana Militer Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pembuktian pada Sidang Praperadilan dengan Objek Penerapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi manusia Dihubungkan dengan Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota POLRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Unsur Perencanaan Dalam Perkara Pembunuhan Yang Direncanakan Dengan Pemberian Sanksi Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN UNSUR PERENCANAAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAJUAN PRAPERADILAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PID

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan dan Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Dan Praktik Pra Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Kembali Mengenai Prosedur Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Mengenai Korporasi Sebagai Subjek Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu dan Implementasi Penuntutannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Seseorang Berkenaan Dengan Putusan Bebas Oleh Pengadilan Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA MELALUI MEKANISME HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yuncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Melalui Mekanisme Hukum Per

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Dikaitikan Dengan Protokol Perdagangan Orang Pelengkap Konvensi Kejatahan Transnasional Terorganisasi 2000 di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Fiktif Pada Bank Pemerintah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN L/C FIKTIF PADA BANK PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Praktik Penegakkan Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota POLRI Dalam Tahap Penyidikan Dan Sanksi Yang Ditetapkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Perspektif Restorative Justice.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyidikan Kasus Santet Dalam Sistem Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENYIMPANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA.

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog