Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Penerapan Ketentuan Tentang Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL GUNA MENANGGULANGI KEJAHATAN DALAM BIDANG KEPAILITAN (BANKRUPCY FRAUD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Guna Menanggulangi Kejahatan Dalam Bidang Kepailitan (Bankruptcy Fraud)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Lebaga Paksa Badan Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUSTENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2/K/Pid/SUS/2008 MENGENAI UNSUR KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT BERDASARKAN PASAL 360 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Reklamasi Pantai Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG TERKAIT PERMOHONAN PEMINDAHAN TEMPAT PEMERIKSAAN PERSIDANGAN OLEH TERSANGKA MUHTADI ASNUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA MARTHA HAMZAH TERHADAP PERBUATAN OTTO CORNELIUS KALIGIS YANG MEMBUKA BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN AHLI DALAM BERKAS PERKARA BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA MARTHA HAMZAH KEPADA P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DEPUTI DIREKTUR [T. PLN (PERSERO) BAGIAN PEMBANGKIT DAN ENERGI PRIMER DALAM HAL TERJADINYA DUALISME PENYIDIKAN DALAM PERKARA DUGAAN KORUPSI PLTG BORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT DALAM HAL PRAKTIK PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING) YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH SURWA TERHADAP WANITA ASAL KABUPATEN SUBANG KE MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP AHMED DAN NANDA DALAM KASUS VCD PORNO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN KEPOLISIAN UNTUK MENDAMAIKAN TAWURAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Judex Facti dihubungkan dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewakili Dan Melindungi Kepentingan Korban Pada Sistem Peradilan Pidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Qanun Jinayat Aceh Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Imunitas Aparat Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI BAGI TERPIDANA MATI TIBO DKK DALAM HAL DITEMUKANNYA NOVUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Ajaran Kausalitas (Hubungan Sebab Akibat) Dalam Konteks Pengakanan Hukum Yang Berkeadilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENGAJUAN KEBERATAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PERAMPASAN BARANG MILIK PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Penggunaan Hak Politik Perempuan Melalui Lembaga Legislatif Dalam Mewujudkan Prinsip Persamaan Hak Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-IX/2011 TENTANG PEMBATALAN KATA PENYELIDIKAN DI PASAL 16 AYAT 1 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PROSES PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Integralitas Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Penal Dan Non Penal Dalam Rangka Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jurisdiksi Peradilan Militer Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Hukum Sebagai Membangun Independensi Peradilan Militer Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Viktimologis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Hal Kelayakan Bekerja Dihubungkan Dengan Konvensi Internasional Labour Organization (OLI) No. 189 Tentang Decent Work for Domestic Workers

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENAHANAN GINANJAR KARTASASMITA OLEH JAKSA AGUNG DALAM PERKARA PRA PERADILAN NO. 11/PID.PRAD/2001/PN. JAKSEL MENGENAI TINDAK PIDANA KONEKSITAS DITINJAU DARI UU NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 19

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hakim Pengawas Dan Pengamat Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dalam Mengawasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Islam Dalam Politik Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Proses Sidang Pengadilan Perkara Pidana Dan Implikasinya Terhadap Kepentingan Korban Dalam Putusan Pengadilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Saksi Dalam Menemukan Kebenaran Materiil Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Teleconfrence Sebagai Alat Bukti Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Langsung Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Atas Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang2 No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Hak Terpidana Berdasarkan Standart Minimum Rules For The Teatment Of Prisoner Dihubungkan Dengan UU Nomor 12 Tahun 1995.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTIK SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pemulihan Korban dalam Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan Pihak Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PIHAK LAIN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Polri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Keimigrasian.

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog