Koleksi

No Pict

Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum Dalam Sengketa Tanah Serta Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum.

No Pict

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI PERADILAN USAHA TATA NEGARA

No Pict

WISATA RUANG ANGKASA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP WISATAWANNYA

No Pict

Ruang Lingkup Wewenang Dan Pelaksanaan Bentuk Kerjasama Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

No Pict

SISTEM PENGAMBILAN PUTUSAN OLEH MPR MENURUT UUUD 1945 DAN KETETAPAN MPR

No Pict

KOMPETENSI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II DALAM PENGATURAN PENATAAN RUANG

No Pict

PELAKSANAAN HAK ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Pusat Mengawasi Peraturan Daerah Dalam Sistem Otonomi Luas Di Indonesia.

No Pict

Tanggung Jawab Negara Menjamin Dan Melindungi Kebebasan Beragama Dan Berkepercayaan Berdasarkan UUD 1945

No Pict

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN TITIK BERAT OTONOMI PADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP

No Pict

FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA BERDASRKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

HAMBATAN-HAMBATAN HAK MEMAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI BAWAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

No Pict

HUBUNGAN KERJA ANTARA PRESIDEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang

No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET GRATIS DI INDONESIA

No Pict

KEDAULATAN RAKYAT DAN IMPLEMENTASINYA SETELAH DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

No Pict

KEDUDUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MEMERIKSA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BDAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH OTONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1993 DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

No Pict

KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI ALASAN PENANGGUHAN ATAU PEMBATALAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH

No Pict

Perlindungan Hukum atas Desain Produk Industri (Industrial Designs) Dlam rangka Trips dan Implikasinya Terhadap Hukum Nasional Indonesia

No Pict

Pengawasan Terhadap Penggunaan Di9skresi Oleh Polisi dan Jaksa Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

No Pict

PERANAN BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI PENYELENGGARA KEPENTINGAN UMUM

No Pict

PERANAN BAPPEDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

No Pict

Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia


//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog