Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Prevalensi Hipodonsia pada Sindrom Down (Scoping Review)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EGAL MEMORANDUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DHANI(DPO) SELAKU PERANTARA DAN RIAN SUBROTO SEBAGAI PENGGUNA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANAINDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMAKNAAN DAN PERLUASAN UNSUR ANCAMAN KEKERASAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemberian dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Pangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Pembatasan Jangka Waktu Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan No 51/PID.SUS/2016/PN.KBU Ttg Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Saksi Korban Yg Dikategorikan Berperilaku Dewasa Dlm Tindak Pidana Asusila Dihubungkan Dgn UU Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA BERBADAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DENGAN STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) YANG MENGAJUKAN PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANADAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANAI NOMOR 12/PID.SUS - PRK/2016/PN RAN TENTANG PERKARA YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU MEMUTUS DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600/Pid/2009 Tentang Pencabutan Aduan Yang di ajukan Oleh Saksi Korban Yang telah Melampaui Batas Waktu Pencabutan Ditinjau dari Tujuan Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.1133/Pid.Sus/2015/PN.Bdg DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SEMA NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
Korelasi Usia Kronologis dan Pola Tumbuh Kembang Gigi Molar Ketiga Mandibula Perempuan Ditinjau dari Radiograf Panoramik

Korelasi Usia Kronologis dan Pola Tumbuh Kembang Gigi Molar Ketiga Mandibula Perempuan Ditinjau dari Radiograf Panoramik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEMPATAN WARGA NEGARA ASING DALAM RUANG DETENSI IMIGRASI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 116 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DAN PASAL 22 KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. REG. 77 PK/PID.SUS/2015 MENGENAI PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PERBUATAN PEMANFAATAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO OLEH PT. INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
Perbedaan Rehidrasi Sekresi Saliva Setelah Mengonsumsi Air Mineral dan Minuman Pengganti Ion

Perbedaan Rehidrasi Sekresi Saliva Setelah Mengonsumsi Air Mineral dan Minuman Pengganti Ion

Detail CantumanXML DetailCite
Pola Kejadian Internal Derangement Sendi Temporomandibula Akibat Odontektomi Gigi Molar Ketiga Bawah Impaksi di Klinik Bedah Mulut RSHS Bandung

Pola Kejadian Internal Derangement Sendi Temporomandibula Akibat Odontektomi Gigi Molar Ketiga Bawah Impaksi di Klinik Bedah Mulut RSHS Bandung

Detail CantumanXML DetailCite
Perah Human Papilloma Virus Terhadap Terjadinya Karsinoma Sel Skuamosa

Perah Human Papilloma Virus Terhadap Terjadinya Karsinoma Sel Skuamosa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, & Manajemen (1 a-o)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, & Manajemen (2 p-z)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENETAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRASAK) PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH YENYEN HAMBALI DAN HENDI BIN HERMAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 1300/PID/B/2007/PN.BDG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN ENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDUNG NOMOR 1058/Pid/B/2010/PN.Bdg. MENGENAI PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU DAN ANAK KANDUNG TERHADAP MANTAN SUAMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 862K/ PID.SUS/ 2010 TENTANG SUBYEK HUKUM YANG MENJADI TERDAKWA DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH PT. DONGWOO ENVIRONTMENTAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 87 PK/Pid/2013 MENGENAI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 33/Pid.Prap/2012/PN.JKT.SEL TENTANG PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2407 K/PID.SUS/2011 MENGENAI PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA DRS. EEP HIDAYAT bin P. OEKING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO 1511/PID.B/2001/PN.BDG TENTANG PERBUATAN CABUL YG DILAKUKAN OLEH ANOM YUNI SETIAWAN TERHADAP ANAK DIKAITKAN DGN UU NO 23 THN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO: 209/Pid.B/2010/PN.Bdg TENTANG PUTUSAN HAKIM DENGAN KUALIFIKASI YANG BERBEDA DARI TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DAN TIDAK DIDASARKAN KEPADA UNSUR-UNSUR YANG TERBUKTI DI SIDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST TENTANG TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH M. NAZARUDDIN, S.E., BERDASARKAN PASAL 11 UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PN ENDE NO. REG. 55/ PID.B/ 2012/ PN. END.MENGENAI PERBUATAN MENODAI KESUCIAN RITUAL KEAGAMAAN YANG DILAKUKAN OLEH RONALD TAMBUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN TAFSIRAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PT. NOMOR 84/Pen/Pid/2008/PT.BDG TANGGAL 26 FEBRUARI 2008 TENTANG PERBUATAN CABUL OLEH WANITA DEWASA TERHADAP LAKI-LAKI YANG DIKETAHUINYA BELUM CUKUP UMUR (BELUM DEWASA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN KREDIT YANG MENJADI KREDIT MACET OLEH EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA NO. 04/KPPU-L/2005 MENGENAI LELANG GULA ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3329.K/PDT/1991 TANGGAL 18 MARET 1993 TENTANG KASUS TRANSAKSI GADAI TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO : 310/Pid.B/2010/PN.Bdg TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT ATAS NAMA TERDAKWA DEDI ROMANSAH BIN ASO DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG KEALPAAN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM KASUS RAFFI AHMAD YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 22 TH 1997 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERANTASAN KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NO.8 TAHUN 1981 DAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL.SKEP/1205/IX/2000 TENTANG REVISI HIMPUNAN JUKLAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA (AIRSOFT GUN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 56 UNDNAG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLDA JABAR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 103 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-IX/2011 TENTANG PEMBATALAN KATA PENYELIDIKAN DI PASAL 16 AYAT 1 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PROSES PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PIDANA PENJARA SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG SELAIN RUPIAH UNTUK TRANSAKSI KEUANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA DARI KEKERASAN SEBAGAI AKSI MAIN HAKIM SENDIRI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog