Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BACHTIAR ABDUL FATTAH BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 38/PID.PRAP/2012/PN. JAKSEL TERHADAP TINDAKAN PENYIDIK KEJAKGUNG YANG TETAP MELANJUTKAN PERKARANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NASABA KOPERASI LANGIT BIRU TERKAIT PENIPUAN, PENGGELAPAN, DAN PENCUCIAN UANG OLEH PENGURUS KOPERASI LANGIT BIRU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLDA METRO JAYA TERHADAP KK DHEERAJ SELAKU PRODUSER FILM ôMR. BEAN KESURUPAN DEWI PERSIKö ATAS PENGGUNAAN NAMA MR. BEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PERWIRA PENYERAH PERKARA(PAPERA) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH LETNAN KOLONEL ADMINISTRASI ROBERT ADAM SIMANJUNTAK TERHADAP DIDIK HERWANTO DI PEKANBARU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK MABES POLRI TERKAIT GAMBAR KORBAN KECELAKAAN PESAWAT SUKHOI SUPERJET-100 YANG DIDUGA GAMBAR PALSU YANG DIUNGGAH MELALUI MEDIA JEJARING SOSIAL TWITTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERPKAN OLEH PENYIDIK POLRESTABES BANDUNG TERHADAP SUNARYA (SECURITY APARTEMENT CIUMBULEUIT) TERKAIT DUGAAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP MEGA TRIPRATIWI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN SISTEM PEMASYARAKATN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN POLITIK KRIMINAL MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA" "TINJAUAN POLITIK KRIMINAL MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA" "IN"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 56 UNDNAG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLDA JABAR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 103 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-IX/2011 TENTANG PEMBATALAN KATA PENYELIDIKAN DI PASAL 16 AYAT 1 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PROSES PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PIDANA PENJARA SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG SELAIN RUPIAH UNTUK TRANSAKSI KEUANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA DARI KEKERASAN SEBAGAI AKSI MAIN HAKIM SENDIRI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERUSAKAN BARANG MELALUI SANKSI PIDANA DALAM KONTEKS TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK ATAS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR TERHADAP NASABAH BANK TERKAIT TAGIHAN KARTU KRDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS ATAS PEMBERITAAN YANG MEMUAT PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA INTERNET DIKAITKAN DENGAN UU NO. 40 TH 1999 TENTANG PERS DAN U NO. 11 TH 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KOMISI KEJAKSAAN SEBAGAI PENGAWAS TINDAKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENUNTUT UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1026 K/PDT/2010 TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN ........ 1997 TENTANG PENDAFTARAN T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PEMASUNGAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PELAKU ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLWILTABES BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN AN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PEREDARAN OBAT-OBATAN KADALUARSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGEMISAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 49 AYAT (1) HURUF WW PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005 DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENJUALAN ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG DI WILAYAH DKI JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN TANDA KEPANGKATAN ATAU LAMBANG LEMBAGA NEGARA KHUSUSNYA DPR DAN POLRI PADA KENDARAAN PRIBADI DI KOTA BANDUNG DAN JAKARTA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 228 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG TELAH DIAJUKAN LEBIH DAHULU OLEH TERPIDANA DI MAHKAMAH AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK NAKAL DARI KELUARGA KURANG MAMPU (MISKIN) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA-PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ISTRI YG MENERIMA NAFKAH DR HASIL TINDAK PIDANA DIKAITKAN DGN PSL 5 UU NO 8 THN 2010 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PETUGAS PENJAGA PINTU PERLINTASAN KERETA API PADA KASUS KECELAKAAN DI PERLINTASAN TERJAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEADILAN GENDER BAGI WANITA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BATAS WAKTU PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI) TINDAK PIDANA UMUM BERUPA PIDANA PENJARA OLEH JAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KOSMETIK BERBAHAYA DAN TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN EKSEKUTORIAL JAKSA PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UU NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GRASI BAGI TERPIDANA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN TINDAKAN (MAATREGELS) PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA/WALI/ORANG TUA ASUH DIHUBUNGKAN DENGAN UU No 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK Jo UU No 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM KEPADA ANAK DLM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DGN UU NO 11 THN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING YANG DILAKUAKN SECARA BERSAMA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH AFRIYANI SUSANTI DAN MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUALAN SAPI GLONGGONGAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 15

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MENGADILI PERKARA ANTARA PT. SAPTASARANA PERSONAPRIMA DENGAN CONOCOPHILLIPS YANG TELAH TERIKAT KLAUSULA ARBITRASE DI DALAM KONTRAKNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS JOKI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis yuridis terhadap konsolidasi Bank Badan Usaha Milik Negara dalam upaya penyehatan perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog