Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Aspek Hukum Mengenai Wansprestasi Berupa Keterlambatan Penyediaan Tempat Usaha Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Dainectra Abadi Dengan PT.Para Bandung Propertindo

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI HATIAN OLEH BANK TERHADAP PENYALURAN KREDIT KEPADA PIHAK ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN PBI TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT UNTUK KEGIATAN USAHA YANG BERPOTENSI MENYEBABKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN DAN PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA X-TRA DANA DI BANK CIMB NIAGA Tbk DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN LIBOR SEBAGAI NISBAH BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN SINDIKASI PERBANKAN SYARIAH MELALUI AKAD MUSYARAKAH DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN FATWA DSN NOMOR 91/DSNMUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN S

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN DALAM INDUSTRI HIBURAN YANG DILAKUKAN ARTIS TERHADAP MANAJEMEN ARTIS YANG WANPRESTASI DIKAITKAN DENGAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS ANAH HAK PENGELOLAAN TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN KREDIT DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN PERBANKAN BERDASARKAN UU BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN KREDIT USAHA RAKYAT DI BANK NAGARI CABANG BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PASAL 8 DAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP PENGGUNAAN VALUTA ASING PADA PARIWISATA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/3/PBI/2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK MENGHINDARI KREDIT BERMASALAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK UMUM DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK UMUM YANG MELAKUKAN PENAWARAN KREDIT TANPA AGUNAN MELALUI SHORT MESSAGESERVICE KEPADA NASABAH DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/6/PBI/2005 TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP PROSES MERGER BANK DANPAC, BANK PIKKO DAN BANK CIC DIHUBUNGKAN DENGAN UNDNAG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN TERHADAP BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN PENGAWASAN BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Sebagai Penggerak Perekonomian Dikaitkan Dengan Pembiayaan Melalui Kredit Perbankan Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Usaha Mikro kecil Sebagai Penggerak Perekonomian Dikaitkan Dengan Pembiayaan Melalui Kredit Perbankan Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN DATA STATISTIK DALAM IKLAN PRODUK SHAMPO PANTENE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI PADA SURAT KUASA PENCAIRAN SIMPANAN TABUNGAN TERHADAP KEABSAHAN SURAT KUASA DIKAITKAN DENGAN POJK NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHAPUS BUKUAN PADA BANK MANDIRI SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI JUMLAH KREDIT MACET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUASAAN SAHAM OLEH BANK AKIBAT PROSES RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENINGKATAN KESEHATAN BANK MELALUI MERGER DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM DAN ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJAMINAN PEMBIAYAAN SYARIAH KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM RANGKA MEMPERKECIL RISIKO PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJUALAN OBJEK JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIJUAL TANPA MELALUI PELELANGAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. ADIRA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penolakan Pencairan Bank Garansi Oleh Bank Terkait Dengan Wanprestasi Pemilik Proyek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENRAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH MENURUT HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK DANAMON, Tbk CABANG BUKITTINGGI PASCA GEMPA BUMI TAHUN 2007 DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 8/15/PBI/2006 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK BAGI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN PEMBIYAAN MACET PADA PEMBIYAAN PEMILIKAN RUMAH MELALUI AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI DIHUBUNGKAN DENNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN ROYA DALAM HAL SURAT KETERANGAN LUNAS DARI BANK YANG DILIKUIDASI HILANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA PENYEDIA JASA DAN PENERUS DALAM PENYELENGGARAAN JASA PENGIRIMAN UANG DIKAITKAN DENGAN UU NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN UTANG YANG DISALURKAN OLEH BANK SYARIAH KEPADA NASABAH PENGUSAHA SEKTOR USAHA KECIL YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM USAHANYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PETERNAK TERHADAP WARGA DI LINGKUNGAN PERUMAHAN TANPA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK USAHA PETERNAKAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Jaminan Ats Dana Pihak Ketiga Oleh Pemerintah Di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) Dihubungkan Dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SECARA INDEN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN OLEH BANK KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU PERBANKAN DAN UU HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIVISI KREDIT KONSUMEN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DENGAN PT. BAKRIE SWASTIKA UTAMA DALAM PENYALURAN KREDIT KEPEMILIKAN APARTEMEN PADA PROYEK KAWASAN SUPERBLOK RASUNA EPICENTRUM JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KERJASAMA PENAGIHAN KARTU KREDIT BERMASALAH ANTARA BANK DENGAN PIHAL PENAGIH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia dikaitkan Dengan Sita Eksekusi Obyek Jaminan Oleh Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Sosial

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KREDIT DENGAN PENGIKATAN AGUNAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ( SKMHT ) DI BRI UNIT SAYURAN CABANG BANDUNG AA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian kredit pembangunan kapal dengan objek jaminan kapal laut dihubungkan dengan Peraturan Peraturan no. 44 tahun 2005 tentang pengesahan international conventional on maritime liens and mortgages 1993

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN MULTI LEVEL MARKETING MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DI BALI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PEMANFAATAN ATM BERSAMA DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN ATM BERSAMA DALAM HAL TERJADI KERUSAKAN ATAU PENCURIAN DI ATM BERSAMA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Pengawasan Pekerjaan di Bidang Jasa Konstruksi Jalan Layang dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PNYERTAAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH BANK UMUM DI BIDANG ASURANSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA JAMINAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH PENGADILAN ATAS OBJEK TANAH DAN BANGUNAN YANG SUDAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DIKAITKAN DENGAN HIR DAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI JALAN DAMAI ANTARA NASABAH DAN BANK BERDASARKAN PBI NOMOR 8/5/PBI/2006 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PBI NOMOR 10/1/PBI/2008 TENTANG MEDIASI PRBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MA NO 483 K/PDT/2010 TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI IMMATERIL DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UU HUKUM PERDATA DAN HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN MAYORITAS SAHAM ASING PADA SEKTOR USAHA PERBANKAN TERHADAP PERKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PP NO. 29 TAHUN 1999 TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog