Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN PADA DARI MASYARAKAT KETURUNAN TIONGHOA DIKAMPUNG KALIJAYA KECAMATAN TELUK NAGA KABUPATEN TANGGERANG DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM DUDA DARI PERKAWINAN SENTANA YANG AKAN MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI TABANAN-BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM HIBAH BENDA BERGERAK DARI ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI HIBAH YANG TELAH KELIRU MELAKUKAN PENGHIBAHAN TERHADAP PENERIMA HIBAH DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN ANTAR PEMELUK PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG MELEBIHI 4 ISTERI DALAM WAKTU BERSAMAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FATWA MUI NOMOR 17 TAHUN 2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT NGABUJANG DI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT AKIBAT PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI YANG MENOLAK EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1026 K/PDT/2010 TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN ........ 1997 TENTANG PENDAFTARAN T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 222 K/PDT/2011 TENTANG GUGATAN PERLAWANAN TEREKSEKUSI ATAS LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN ANTARA JOHANES DJONI SUPRIJATNO MELAWAN PT. BANK UOB BUANA TBK DAN KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2895/K/2010 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 312/K/AG/2008 TENTANG SENGKETA HARTA PENINGGALAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN SAUDARA KANDUNG ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAMö.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/PDT.SUS/2010 TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT ATAS PT. ALTARA EXCIS INVESTAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 1111 K/PDT/2009 TANGGAL 28 OKTOBER 2009 TENTANG SENGKETA SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 1500 YANG TERLETAK DI JALAN CENDANA NOMOR 9 JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 32 TAHUN 1979 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN NOMOR 264/PDT.G/2014/PA.PYB TENTANG GUGATAN PEMBAYARAN HUTANG MAHAR (TUOR) DALAM GUGATAN PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NO.0480/PDT.G/2010/PA.BN TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO.0471/Pdt.G/2009/PA.PBR TENTANG GUGATAN HAK WARIS IBU KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN INTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG NOMOR 131/G/2011/PHI/PN.BDG MENGENAI GUGATAN HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN PENGRAJIN TEKSTIL SINAR BARU DIHUBUNGKAN DEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 184 K/AG/2009 TENTANG TEORI PENYUSUNAN SURAT PERMOHONAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK DAN TANGGUNG JAWAB AYAH SLUNG LAÆI DALAM MASYARAKAT ADAT SIKKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES BERPERKARA PERDATA SECARA PRODEO DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDUNG DAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 234K/Pdt.Sus/2008 TENTANG SENGKETA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PT AUTO CITRA PERDANA MELAWAN M. ADI PUTRA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1264 K/PDT/2003 TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN KASASI YANG MENYATAKAN PERMOHONAN KASASI TIDAK DAPAT DITERIMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 188 K/AG/2010 MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN BASYARNAS NOMOR 16/ TAHUN 2008/BASYARNAS/KA.JAK. OLEH PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2821 K/PDT/2009 MENGENAI GUGATAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PECAH KONGSI ANTARA Tn.SOEGIANTO, B.Sc. (PENGGUGAT) MELAWAN Tn.EKA GUNAWAN (TERGUGAT) DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 123K/Pdt.Sus/2008 TENTANG PELANGGARAN MEREK TASBIH ANTAR H.ELON DACHLAN MELAWAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN (BANK SUMSEL) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 200

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 07/MEREK/2009/PN.NIAGA.JKT.PST MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN MEREK ANTARA MEREK GUCCI MILIK GUCCIO GUCCI S.P.A DENGAN GUCHI MILIK HARIANTO DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 01/KPPU-L/2011 TENTANG PELANGGARAN PASAL 19 HURUF D DAN PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999 DALAM PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN RSUD PROF.DR.MARGONO SOEKARJO, PURWOKERTO TAHUN ANGGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SUMPAH PELENGKAP (SUPPLETOIR EED) SEBAGAI ALAT BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MELALUI YAYASAN SAYAP IBU JAKARTA MENURUT DIHUBUNGKAN DENGAM UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO PP NO 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK DARI KELUARGA SEMENDA TANPA PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT PAYAKUMBUH SUMATERA BARAT DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHALANG AHLI WARIS MENDAPATKAN HARTA WARISAN DI KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ANAK LAKI-LAKI DENGAN ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU SAMBAS DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT MELAYU SAMBAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI PROVINSI SUMATRA BARAT DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN KEHADIRAN PARA PIHAK DALAM MEDIASI DI PENGADILAN ANTARA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDISKASI MEDIASI DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 382K/PDT.SUS/2012 TENTANG SENGKETA MEREK ANTARA SOPHIE MARTIN TRADE AND INVESTMENT.LTD MELAWAN JAFRI YAURI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 16 K/AG/2010 TENTANG HAK MEWARIS ISTRI NON MUSLIM DARI SUAMI YANG BERAGAMA ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP DISSENTING OPINION PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2723K/PDT/2011 DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA MEWAKILI BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK BERACARA DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07 TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI SENGKETA PERBANNKAN SYARIAH YANG MELIBATKAN PIHAK NON MUSLIM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI MAHKAMAH SYAR'IYAH DI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA PADA SISTEM HUKUM NASIONAL BERDASARKAN QANUN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PERADILAN SYARI'AT ISLAM jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG SENGKETA WARISAN HARTA BERSAMA ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA ANGKAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT JAWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM TERHADAP PERKARA NO. 2368/PDT.G/2012/P.A. BANDUNG TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO DI DESA CANGKUANG KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog