Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM DUDA DARI PERKAWINAN SENTANA YANG AKAN MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI TABANAN-BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM HIBAH BENDA BERGERAK DARI ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI HIBAH YANG TELAH KELIRU MELAKUKAN PENGHIBAHAN TERHADAP PENERIMA HIBAH DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN ANTAR PEMELUK PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG MELEBIHI 4 ISTERI DALAM WAKTU BERSAMAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FATWA MUI NOMOR 17 TAHUN 2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT NGABUJANG DI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT AKIBAT PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI YANG MENOLAK EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1026 K/PDT/2010 TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN ........ 1997 TENTANG PENDAFTARAN T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 222 K/PDT/2011 TENTANG GUGATAN PERLAWANAN TEREKSEKUSI ATAS LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN ANTARA JOHANES DJONI SUPRIJATNO MELAWAN PT. BANK UOB BUANA TBK DAN KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2895/K/2010 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 312/K/AG/2008 TENTANG SENGKETA HARTA PENINGGALAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN SAUDARA KANDUNG ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAMö.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/PDT.SUS/2010 TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT ATAS PT. ALTARA EXCIS INVESTAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 1111 K/PDT/2009 TANGGAL 28 OKTOBER 2009 TENTANG SENGKETA SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 1500 YANG TERLETAK DI JALAN CENDANA NOMOR 9 JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 32 TAHUN 1979 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN NOMOR 264/PDT.G/2014/PA.PYB TENTANG GUGATAN PEMBAYARAN HUTANG MAHAR (TUOR) DALAM GUGATAN PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NO.0480/PDT.G/2010/PA.BN TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO.0471/Pdt.G/2009/PA.PBR TENTANG GUGATAN HAK WARIS IBU KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN INTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG NOMOR 131/G/2011/PHI/PN.BDG MENGENAI GUGATAN HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN PENGRAJIN TEKSTIL SINAR BARU DIHUBUNGKAN DEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 184 K/AG/2009 TENTANG TEORI PENYUSUNAN SURAT PERMOHONAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK DAN TANGGUNG JAWAB AYAH SLUNG LAÆI DALAM MASYARAKAT ADAT SIKKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES BERPERKARA PERDATA SECARA PRODEO DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDUNG DAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 234K/Pdt.Sus/2008 TENTANG SENGKETA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PT AUTO CITRA PERDANA MELAWAN M. ADI PUTRA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1264 K/PDT/2003 TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN KASASI YANG MENYATAKAN PERMOHONAN KASASI TIDAK DAPAT DITERIMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 188 K/AG/2010 MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN BASYARNAS NOMOR 16/ TAHUN 2008/BASYARNAS/KA.JAK. OLEH PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2821 K/PDT/2009 MENGENAI GUGATAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PECAH KONGSI ANTARA Tn.SOEGIANTO, B.Sc. (PENGGUGAT) MELAWAN Tn.EKA GUNAWAN (TERGUGAT) DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 123K/Pdt.Sus/2008 TENTANG PELANGGARAN MEREK TASBIH ANTAR H.ELON DACHLAN MELAWAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN (BANK SUMSEL) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 200

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 07/MEREK/2009/PN.NIAGA.JKT.PST MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN MEREK ANTARA MEREK GUCCI MILIK GUCCIO GUCCI S.P.A DENGAN GUCHI MILIK HARIANTO DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 01/KPPU-L/2011 TENTANG PELANGGARAN PASAL 19 HURUF D DAN PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999 DALAM PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN RSUD PROF.DR.MARGONO SOEKARJO, PURWOKERTO TAHUN ANGGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SUMPAH PELENGKAP (SUPPLETOIR EED) SEBAGAI ALAT BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MELALUI YAYASAN SAYAP IBU JAKARTA MENURUT DIHUBUNGKAN DENGAM UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO PP NO 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK DARI KELUARGA SEMENDA TANPA PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT PAYAKUMBUH SUMATERA BARAT DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHALANG AHLI WARIS MENDAPATKAN HARTA WARISAN DI KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ANAK LAKI-LAKI DENGAN ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU SAMBAS DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT MELAYU SAMBAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI PROVINSI SUMATRA BARAT DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN KEHADIRAN PARA PIHAK DALAM MEDIASI DI PENGADILAN ANTARA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDISKASI MEDIASI DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN MASYARAKAT KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT BERLANGSUNGNYA PERTAMBANGAN PASIR OLEH PT. ABDI GUNA BAHARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR NOMOR 1999/PDT.G/2010/PA.JT TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN ISTERI KEDUA OLEH ISTERI PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS ôHARTA SUARANGö BAGI ANAK LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT MATRILINEAL DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYANGKALAN TERHADAP PERKAWINAN YANG SAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BATAK TOBA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH ANTARA PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN UU NO.7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI MUSYAWARAH SECARA ADAT DALAM PENENTUAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DI KALIMANTAN TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2596/K/pdt/2008 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2008 TENTANG GUGATAN ACTIO POPULARIS PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2008 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMBER NOMOR 09/Pdt.G.PLW/1998/PN.sBR TENTANG GUGATAN PERLAWANAN TERHADAP LELANG EKSEKUSI KP2LN WILAYAH III CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERLAWAN PEYITA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG KEWAJIBAN TURUT TERGUGAT MEMBAYAR KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH DDDDDDDDDPERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PUTUSAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM PRAKTIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog