Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH DI DESA SINGAKERTA KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST TERKAIT GUGATAN PEMBATALAN HIBAH GUNA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEGITIMARISDIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAHUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN PERKAWINAN MAISI SASUDUIKDAN PERKAWINAN UANG JAPUIKDITINJAU DARIUNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA WARNASARI KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR2 TAHUN1960TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 621/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Utr Mengenai Keabsahan Perjanjian Novasi dari Perjanjian Jual Beli Menjadi Perjanjian Utang Piutang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS STRICT LIABILITY PADA PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI JAMBI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan perkawinan di bawah tangan yang dicatatkan setelah suami meninggal dunia ditinjau dari undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan undang -undang No.24 Tahun 2013 perubahan atas Undang - undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO.106/Pdt.G/2015/PN.Bks MENGENAI GUGATAN AHLI WARIS KORBAN KECELAKAAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DIKAITKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NO. 02/PDT.G/2015/PN.IDM TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MEMUTUS GUGATAN PEMBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2394 K/PDT/2010 TENTANG EKSEKUSI RIIL YANG TIDAK DAPAT DILAKANSANAKAN DITINJAU DARI HUKUM ACARAPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN DALAM MENGAJUKAN GUGATAN LEGAL STANDING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BEKASEIGENDOMYANG TELAH DIKUASAI PIHAK LAINDIKAITKAN DENGAN UNDANG –UNDANG NO 5TAHUN 1960TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIADAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK DALAM PEWARISAN DARI PERKAWINAN ANTARA ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DENGAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN SEJARAH ALAM NGAJIRASA PADA MASYARAKAT DAYAK LOSARANG INDRAMAYU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM WARIS A DAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PKWT TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PERJANJIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 975K/PDT/2016 TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PROYEK PERUMAHAN DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG STATUS ANAK DARI PERKAWINAN NGEBALAU (GANTI TIKAR) DI REJANG LEBONG BENGKULU DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 92K/PDT.SUS-HKI/2017 TENTANG SENGKETA PEMBATALAN MEREK ANTARA HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG DENGAN TEDDY TAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA NO. 799/II/ARB-BANI/2016 TENTANG PEMUTUSAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK ANTARA PT KOMSERVICO MITRA GLOBAL MELAWAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ………………………...PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN KULI KAWIN DI DESA PAMANUKAN HILIR KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG NOMOR 51/PDT/2016/PT.PLG TENTANG PENERAPAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) PT. BUMI MEKAR HIJAU ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KONSESI DITINJAU DARI PASAL 1365 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT ADANYA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SELAMA PERKAWINAN BERLANGSUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3002 K/PDT/ 20 1 5 TEN TANG KEABSAHAN PERJANJIAN TUNTU TAN NAFKAH YANG DIBUAT SEBELUM PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP JUAL BELI HARTA PUSAKA TINGGI DI KOTA PADANG YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN ANGGOTA KAUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG KEWAJIBAN RITUAL SEREN TAUN DI DESA SINAR RESMI, KECAMATAN CISOLOK, KABUPATEN SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT DUTA SENAWIJAYA MANDIRI TERHADAP RETAKNYA RUMAH WARGA SEKITAR AKIBAT PEMASANGAN TIANG PANCANG DALAM PEMBANGUNAN APARTEMEN GARDENIA DI KOTA BOGOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN KEPALA ADAT DALAM PENGELOLAAN HARTA PUSAKA DI DESA BATUSANGKAR DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS AKIBAT PENJUALAN HARTA ASAL ISTERI YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TANPA SE PENGETAHUAN AHLI WARIS LAINNYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR 2350/Pdt.G/2013/PA.Tgrs TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIPUTUS VERSTEK DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GARUT NOMOR 01/PDT.SUS-BPSK/2015/PN.GRT MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN BPSK NOMOR:51/A/BPSK-KOTA.Tsm/XII/2014 KARENA ADANYA PERBEDAAN PENAFSIRAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN NGLANJA SAWAH DI DESA PAWIDEAN KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN BUKU III BW ( BURGELIJK WETBOEK )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TRANSAKSI BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA SAGALA HERANG KECAMATAN SAGALA HERANG KABUPATEN SUBANG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO.2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NO.4 TAHUN 1964 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BAGI HASIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN KALANGKAH DI DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 382K/PDT.SUS/2012 TENTANG SENGKETA MEREK ANTARA SOPHIE MARTIN TRADE AND INVESTMENT.LTD MELAWAN JAFRI YAURI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 16 K/AG/2010 TENTANG HAK MEWARIS ISTRI NON MUSLIM DARI SUAMI YANG BERAGAMA ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP DISSENTING OPINION PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2723K/PDT/2011 DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA MEWAKILI BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK BERACARA DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07 TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI SENGKETA PERBANNKAN SYARIAH YANG MELIBATKAN PIHAK NON MUSLIM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI MAHKAMAH SYAR'IYAH DI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA PADA SISTEM HUKUM NASIONAL BERDASARKAN QANUN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PERADILAN SYARI'AT ISLAM jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG SENGKETA WARISAN HARTA BERSAMA ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA ANGKAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT JAWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM TERHADAP PERKARA NO. 2368/PDT.G/2012/P.A. BANDUNG TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO DI DESA CANGKUANG KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN MASYARAKAT KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT BERLANGSUNGNYA PERTAMBANGAN PASIR OLEH PT. ABDI GUNA BAHARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR NOMOR 1999/PDT.G/2010/PA.JT TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN ISTERI KEDUA OLEH ISTERI PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS ôHARTA SUARANGö BAGI ANAK LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT MATRILINEAL DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYANGKALAN TERHADAP PERKAWINAN YANG SAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BATAK TOBA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH ANTARA PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN UU NO.7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI MUSYAWARAH SECARA ADAT DALAM PENENTUAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DI KALIMANTAN TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog