Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 510.K/Pdt/2000 TANGGAL 27 FEBRUARI 2001 MENGENAI GUGATAN PERLAWANAN DARI TERMOHON SITA TERHADAP SITA JAMINAN ATAS TANAH HAK GARAP ANTARA MOCH. SAMIN Cs. MELAWAN Dep. PENERANGAN RI C

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1990.K/Pdt/2000 TENTANG EKSEKUSI GROSSE AKTA HIPOTIK DALAM PERKARA ANTARA OGAN GUNAWAN DAN NY. ERNAWATY MELAWAN P.T. BANK ARTHA GRAHA CABANG BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 879.K/PDT/1999 TANGGAL 29 JANUARI 2001 TENTANG SALAH PENERAPAN HUKUM ôPETITUM TANPA DASAR POSITAö DALAM KASUS KREDIT EKSPOR ANTARA PT SEJAHTERA BANK UMUM MELAWAN PT WIROS KONSUMINDO PRATAMA DAN NEG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDUNG NO. 275/PDT.G/2002/PN.BDG. TANGGAL 20 MEI 2003 TENTANG PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG MENGANDUNG SEBAB YANG TIDAK HALAL MERUPAKAN PERJANJIAN YANG TIDAK SAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA MEWAKILI BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK BERACARA DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07 TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI SENGKETA PERBANNKAN SYARIAH YANG MELIBATKAN PIHAK NON MUSLIM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI MAHKAMAH SYAR'IYAH DI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA PADA SISTEM HUKUM NASIONAL BERDASARKAN QANUN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PERADILAN SYARI'AT ISLAM jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG SENGKETA WARISAN HARTA BERSAMA ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA ANGKAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT JAWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM TERHADAP PERKARA NO. 2368/PDT.G/2012/P.A. BANDUNG TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO DI DESA CANGKUANG KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PERDAMAIAN PENGADILAN MEGERI KELAS I A BANDUNG NO. 17/PDT/G/2005/PN.BDG. TANGAL 21 MARET 2005 MENGENAI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA RUDHY MUSTAFA MOKOBBOMBANG (PENGGUGAT) MELAWAN ERWIN GULTOM (TERGUGAT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN MASYARAKAT KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT BERLANGSUNGNYA PERTAMBANGAN PASIR OLEH PT. ABDI GUNA BAHARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR NOMOR 1999/PDT.G/2010/PA.JT TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN ISTERI KEDUA OLEH ISTERI PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS ôHARTA SUARANGö BAGI ANAK LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT MATRILINEAL DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYANGKALAN TERHADAP PERKAWINAN YANG SAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BATAK TOBA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH ANTARA PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN UU NO.7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI MUSYAWARAH SECARA ADAT DALAM PENENTUAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DI KALIMANTAN TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2596/K/pdt/2008 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2008 TENTANG GUGATAN ACTIO POPULARIS PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2008 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMBER NOMOR 09/Pdt.G.PLW/1998/PN.sBR TENTANG GUGATAN PERLAWANAN TERHADAP LELANG EKSEKUSI KP2LN WILAYAH III CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERLAWAN PEYITA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG KEWAJIBAN TURUT TERGUGAT MEMBAYAR KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH DDDDDDDDDPERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PUTUSAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM PRAKTIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG DIKELUARKAN SEKOLAH KARENA MENIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NJNKNKN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DALAM PEWARISAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK GUGAT WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PASAL 122, 390 DAN 391 HIR TENTANG PEMANGGILAN SECARA SAH DAN PATUT DIHUBUNGKAN DENGAN ACARA ISTIMEWA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM MENGELOLA HARTA PUSAKA TINGGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH USIA 16 TAHUN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN PADA DARI MASYARAKAT KETURUNAN TIONGHOA DIKAMPUNG KALIJAYA KECAMATAN TELUK NAGA KABUPATEN TANGGERANG DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM DUDA DARI PERKAWINAN SENTANA YANG AKAN MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI TABANAN-BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM HIBAH BENDA BERGERAK DARI ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI HIBAH YANG TELAH KELIRU MELAKUKAN PENGHIBAHAN TERHADAP PENERIMA HIBAH DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN ANTAR PEMELUK PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG MELEBIHI 4 ISTERI DALAM WAKTU BERSAMAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FATWA MUI NOMOR 17 TAHUN 2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT NGABUJANG DI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT AKIBAT PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI YANG MENOLAK EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1026 K/PDT/2010 TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN ........ 1997 TENTANG PENDAFTARAN T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 222 K/PDT/2011 TENTANG GUGATAN PERLAWANAN TEREKSEKUSI ATAS LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN ANTARA JOHANES DJONI SUPRIJATNO MELAWAN PT. BANK UOB BUANA TBK DAN KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2895/K/2010 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 312/K/AG/2008 TENTANG SENGKETA HARTA PENINGGALAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN SAUDARA KANDUNG ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAMö.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/PDT.SUS/2010 TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT ATAS PT. ALTARA EXCIS INVESTAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 1111 K/PDT/2009 TANGGAL 28 OKTOBER 2009 TENTANG SENGKETA SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 1500 YANG TERLETAK DI JALAN CENDANA NOMOR 9 JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 32 TAHUN 1979 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN NOMOR 264/PDT.G/2014/PA.PYB TENTANG GUGATAN PEMBAYARAN HUTANG MAHAR (TUOR) DALAM GUGATAN PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NO.0480/PDT.G/2010/PA.BN TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO.0471/Pdt.G/2009/PA.PBR TENTANG GUGATAN HAK WARIS IBU KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN INTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG NOMOR 131/G/2011/PHI/PN.BDG MENGENAI GUGATAN HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN PENGRAJIN TEKSTIL SINAR BARU DIHUBUNGKAN DEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 184 K/AG/2009 TENTANG TEORI PENYUSUNAN SURAT PERMOHONAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog