Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
Hukum Perlindungan Saksi dan Korban: Telaah pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia

Hukum Perlindungan Saksi dan Korban: Telaah pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERBUATAN HUBUNGAN SEKSUAL ANTARA MANUSIA DENGAN HEWAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 21 / 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBUATAN SUAP DALAM PENGATURAN SKOR (MATCH FIXING) PADA PERTANDINGAN SEPAKBOLA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP DIKAITKAN DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 terhadap Wewenang Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Kota Bandung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum kabupaten Sumedang menuju kota ramah anak.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konstribusi peran perempuan dalam pengembangan fungsi dan mekanisme sosial budaya kelembagaan desa (Studi kasus pada...)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyerapan tenaga kerja perempuan kaitannya dengan kawin usia muda dan upaya pemberdayaannya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRAFIKING ANAK (CHILD TRAFFICKING) SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN MENURUT HUKUM INTERASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDOESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PIDANA PENJARA TERHADAP ANGGOTA GENG MOTOR USIA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PIDANA TERHADAP TERDAKWA PEMILIK DAN PENGGUNA PSIKOTROPIKA UNTUK MENJALANI PERAWATAN / PENGOBATAN DISERTAI PIDANAA DENDA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN, STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NO. 77/PID/2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Poligami Sebagai Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA NO. 66/PID.B/2005/PN.MJL TENTANG PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH MUHAMAD SAPRUDIN BIN MUHTAR TERHADAP SOBIRIN BIN H. PAHRUROJI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 743/K/Pid/1982 TENTANG TINDAK PIDANA SUBVERSI MENGENAI MASA PENAHANAN YANG DIPERHITUNGKAN DENGAN PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN TERHADAP TERPIDANA ABUBAKAR BASYIR BIN ABUD BASYIR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG N

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 772/K/PID/2002 TENTANG PIDANA BERSYARAT YANG DIJATUHKAN TERHADAP TERDAKWA OMPU MUCHAMAD TAUFIK DKK. DALAM PERKARA PENGANIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN MA RI NO.223K/PID/2002 DALAM HAL JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG MENAFSIRKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PADA KANTOR CATATAN SIPIL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 734 K/PID/2001 TENTANG PUTUSAN PEMBEBASAN YANG TIDAK MURNI DALAM HAL TINDAK PENIPUAN EX PASAL 374 KUHP JO PASAL 80 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1112.K/PID/2001 TANGGAL 25 JANUARI 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA NIKAH UNTUK MENGUASAI HARTA GONO-GINI YANG MENJADI HAK ISTERI PERTAMA MENDIANG SUAMINYA EX PASAL 263 AYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1051.K/PID/2000 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN NO.84/PID/1999/PT BJM KARENA TIDAK MENJATUHKAN HUKUMAN KUMULATIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KOMISIS PEMBERANTASAN KORUPSI (kpk) DALAM PENYIDIKAN KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS TERHADAP TERSANGKA SJAMSUL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN DALAM PELANGGARAN HAM BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN STATUTA ROMA (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT/ICC)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF ABOLISIONISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab negara atas hak anak jalanan untuk memperoleh pendidikan dikaitkan dengan UU no. 23 tahun 2002 ttg perlindungan anak dan UU no. 39 tahun 1999 ttg hak asasi manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya dalam kerangka UU no. 23 thn 2002 ttg Perlindungan Anak jo UU no. 23 thn 2004 ttg Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TIJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PENIPUAN DAN PEMALSUAN SERTIFIKAT DEPOSITO RAHMAT SUKMAJAYA OLEH PETUGAS BANK MANDIRI PADA KANTOR CABANG BANK MANDIRI ENGGANO JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN PENYIKSAAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN KONVENSI ANTI PENYIKSAAN (CONVENTION AGAINST TORTURE) (Suatu Studi Kasus di Kantor Kepolisian Wilayah Bandung)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI CEDAW (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN SISTEM KEKERABATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENAHANAN GINANJAR KARTASASMITA OLEH JAKSA AGUNG DALAM PERKARA PRA PERADILAN NO. 11/PID.PRAD/2001/PN. JAKSEL MENGENAI TINDAK PIDANA KONEKSITAS DITINJAU DARI UU NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 19

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA MENURUT PASAL 57 UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum dalam pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing dihubungkan dengan UU No. 21 thn 2007 ttg tindak pidana perdagangan orang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang bekerja pada sektor non formal ditinjau dari UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DALAM RUMAH TANGGA YANG MENGALAMI PENGANIYAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSIDANGAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN HAM DIKAITKAN DENGAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA INTERNAL BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA KECELAKAAN YANG DESEBABKAN PELANGGARAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH JAKARTA TIMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH TAYANGAN KEKERASAN SMACKDOWN DI TELEVISI TERHADAP PENYIMPANGAN PERILAKU ANAK DIKAITKAN DENGAN UU NO. 32 TH 2002 TTG PENYIARAN DAN UU NO. 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI SECARA HUKUM PERDATA BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RYMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PEMASUNGAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYIARAN BERITA KRIMINAL DI TELEVISI DIKAITKAN DENGAN ASAS ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)DAN UU NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BENTUK-BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITADALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CODEW)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE DI BEBERAPA NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog