Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERKARA PERDATA NOMOR 77/Pdt.G/2016/PN.Smd

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK DAERAH MELALUI KEJAKSAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Eks. Tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742 Antara Ahli Waris dengan Pemerintah Kota Bandung dan Masyarakat Dago Elos di Kota Bandung Ditinjau Menu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI DARI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM TINJAUAN HIR/RBG DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DALAM BENTUK KREDIT MIKRO KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA PT BANK X CABANG BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN WIPO ARBITRATION & MEDIATION CENTER D2011-1076 MENGENAI SENGKETA NAMA DOMAIN ANTARA ALEXANDER WIEGAND SE & CO. KG (PEMOHON) MELAWAN ZACKARY WIKA (TERMOHON)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMBATASAN JUMLAH OUTLET/GERAI WARALABA OLEH KFC (KENTUCKY FRIED CHICKEN) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PUSAT INVESTASI PEMERINTAH SELAKU BADAN LAYANAN UMUM DIBAWAH KEMENTRIAN KEUANGAN ATAS DIVESTASI SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DLM PEMBERIAN KREDIT DGN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN (SK) ANGGOTA DPRD PD PT.BANK PEMBANGUNAN JABAR DAN BANTEN (BJB) TBK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SEKTOR PENGELOLAAN HUTAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG (PLB) OLEH PERUSAHAAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DALAM RANGKA PEMENUHAN BIAYA IBADAH UMRAH DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PENGHIBAHAN RUMAH YANG MELEBIHI 1/3 BAGIAN DARI HARTA YANG DIMILIKI PENGHIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KUH PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGAD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab dokter atas kerugian pasien akibat kesalahan dalam tindakan medik dihubungkan dengan UU no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) MASYARAKAT ASLI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT KEPAD KAUM ETNIS MINORITAS ROHINGYA YANG TIDAK MEMILIKI STATUS KEWARGANEGARAAN (STATELESS PERSON) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR DAN INVESTASI ESTATE BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PRODUK INVESTASI ALTERNATIF DI PASAR MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGGUNA NAPZA YANG SEDANG MENJALANKAN TERAPI PENGOBATAN DI PUSKESMAS KECAMATAN GAMBIR JAKARTA TERHADAP PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERBUATAN PEMALSUAN IDENTITAS DALAM AKTA OTENTIK PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 103 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS PENGALIHAN SAHAM PT GRAHA LAYAR PRIMA, TBK (BLITZMEGAPLEX) KEPADA INVESTOR ASING MELALUI KONVERSI UTANG YANG DILAKUKAN PADA SAAT PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM/INITIAL PUBLIC OFFERING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum pasar modal terhadap proses go privateyang dilakukan oleh perusahaan terbuka berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PAKET KOMPOR GAS DAN TABUNG LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) GRATIS ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA AKIBAT CACAT PRODUK BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UU NO. 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN OLEH PT POLYMATECH INDONESIA DAN PT ARTHA JASPRA MUTIARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTOGRAFI PARODI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK EKSLUSIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) DITINJAU DR UU PERBANKAN DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA JASA TRANSFER DANA DENGAN SISTEM PERBANKAN ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN RUMAH SAKIT PEMERINTAH ATAS HAK UNTUK MENDAPATKAN OBAT GENERIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/068/I/2010 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KPPU No. 05/KPPU-L/2011 TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN PT. INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM KUALA TANJUNG KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN TRANSAKSI MOBILE BANKING ANTARA BANK MANDIRI DENGAN NASABAHNYA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA DAN PERATURAN BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu dihubungkan dengan UU no. 8 tahun 1995 tentang pasar modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Bank syariah Berdasarkan Sistem Bagi Hasil Dihubungkan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASURANSI SYARIAH YANG DILAKUKAN OLEH PERBANKAN SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN YURISDIKSI NEGARA DALAM TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN KASUS PELEDAKAN BOM DI BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJUALAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) PENYADAP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNDAAN SURAT KEPERCAYAAN (LETTER OF CREDENCE) DUTA BESAR NEGARA PENERIMA OLEH NEGARA PENGIRIM DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN PRAKTIK NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERATANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA DLM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DIHUBUNGKAN DGN UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN KEDUA TANPA PERSETUJUAN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KONSUMEN DARI MAKANAN MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG DIJUAL DI LUAR LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAHAN NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN DAN UU NO. 8 TH 1999 TENTANG P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERALIHAN TANAH HAK ULAYAT MENJADI HAK MILIK DI KABUPATEN KAMPAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 1000 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGAKUAN ANAK DI LUAR KAWIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (HKI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN ASAS RETROAKTIF DALAM PASAL 43 AYAT (1) UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA LAHIR BAGI ANAK QNI KETURUNAN TIONGHOA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA KASUS PENJUALAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KEGIATAN USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN KESEIMBANGAN KEDUDUKAN ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TANGERANG DI PT FIP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRING) DALAM KEGIATAN PERBANKAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER MILITER TANPA PERSETUJUAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA PASIEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UU NO. 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN KONVENSI WINA 1969 TENTANG HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL KHUSUSNYA TENTANG RATIFIKASI

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog