Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP LAYANAN FINTECH JENIUS BANK BTPN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Oleh PT Semen Baturaja (Persero) Dalam Kajian Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Usaha Waralaba di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 10 K/N/1999 TANGGAL 18 MEI 1999 MENGENAI PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PT SEMEN CIBINING, Tbk. OLEH PT BANK PAPAN SEJAHTERA, Tbk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 PK/N/1999 Tanggal 23 Maret 1999 Mengenai Permohonan Kepailitan Oleh PT Bank Ekspor Impor Indonesia Terhadap PT Pacific International Finance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.3264.K/Pdt/1992 Tentang Batas Kewenagan Direktur Suatu Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit kepemilikan rumah secara Buy Back Guarantee dihubungkan dengan Undang Undang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KREDIT TANPA JAMINAN YANG DITERAPKAN PADA PROGRAM BKKBN DALAM KREDIT PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (KPTTG) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelindungan hukum terhadap hak-hak istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif HAM dihubungkan dengan U U N0.1 Th 1974 dan U U N0.23 Th 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatalan Perdamaian Dalam Proses Kepailitan Oleh Kreditor Konkuren Yang Tidak Terdftar Berdasarkan Analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pemisahan dan pembagian warisan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian pembiayaan berdasarkan bagi hasil mudharabah oleh bank yang menjalankan usaha berdasarkan prisip Syariah dalam system perbankan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Bank Berdasarkan Undang-Undang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum pasar modal terhadap proses go privateyang dilakukan oleh perusahaan terbuka berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum perusahaan terhadap program penjatahan saham bagi karyawan dan manajemen PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Terhadap Sita Harta Bersama Berdasarkan Keadilan Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia sebagai Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan kredit tanpa jaminandi Bank Jabar bagi pengusaha kecil dan menengah dihubungkan dengan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang berpotensi pada kredit bermasalah (NPL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) DALAM PERJANJIAN PUBLIK PRIPAT PARTNERSHIP DITINJAU DARI SISTEM HUKUM JAMINAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan dokumen elektronic contract (e-contract) dalam transaksi elektronik (e-commerce) dikaitkan dengan hukum perjanjian di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan hukum putusan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 dihubungkan dengan peranan pengadilan Negeri selaju Eksekutor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian hasil cetak database bank dalam pembayaran tagihan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank melalui ATM berpedoman kepada UU Perbankan dan kitab KUH Perdata serta HIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama pengelolaan dan pengembangan bisnis internasional PT Telekomunikasi Indonesia Internasional ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli otomotif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi bank akibat mismatch pada perdagangan valuta asing (foreign exchange) dalam analisis hukum perjanjian dan hukum perbankan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi investor dalam transakasi Reksa Dana dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri trandisional dalam upaya pengembangan usaha

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DI PT. BNI Persero, TBK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI YANG DIAKIBATKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN BPR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum pemegang kartu kredit (credit card holder) dalam transaksi e-commercedikaitkan dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap investor karena informasi yang menyesatkan misteading information dalam transaksi di pasar modal dihubungkan dengan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal well known merk WTO ûTRIPS dikaitkan dengan pengaturan dan prakteknya di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap nasabah deposan bank dalam penyehatan berdasarkan UU Perbankan dan UU Lembaga Penjamin Simpanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap nasabah deposan bank sebagai konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NSABAH ATAS TIDAK DIBERITAHUKANNYA HAK NASABAH PADA PENERAPAN KONTRAK BAKU DALAM PELAKSANAAN AKAD QARDH BERAGUN EMAS DARI POJK NO 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang saham Minoritas Dalam Praktik Backdoor Listing Melalui AkuisisiDan Merger Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (INVESTOR) REKSADANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM HAL TERJADINYA KEGAGALAN INVESTASI YANG DILAKUKAN OLEH MANAGER INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PAASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap penerima waralaba dalam perjanjian waralaba dengan pihak asing

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan nasabah bank dalam transaksi perbankan melalui internet banking

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK OLEH BADAN PENGAWAS PASAR MODAL KEPADA BANK INDONESIA UNTUK MENGETAHUI ALIRAN DANA DAN PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM PT BANK UNIBANK Tbk. DI BURSA EFEK JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK TERHADAP NASABAH DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAL MODAL DAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NO. KEP-27/PM/96 TENTANG PENGAWASAN WAKIL DAN PEGAWAI PERUSAHAAN EFEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PertanggungJawaban Pidana Korporasi Akibat Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Sumber Daya Air Terkait Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 85/PUU-XII/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA MISLEADING PROSPECTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis penerapan prinsip good coporate governanceterhadap perusahaan go publicdi pasar modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN SERTIFIKAT SAHAM OLEH PT DANAREKSA (PERSERO) DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 25 TAHUN 1976 TENTANG PT DANAREKSA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHDAP PEMEGANG SAHAM YANG DIRUGIKAN DALAM EKSEKUSI GADAI SAHAM SECARA DIBAWAH TANGAN BERDASARKAN KITAB UU HUKUM PERDATA DAN UU NO 40 THN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tanda tangan elektronik elektronic signature dalam sistem hukum pembuktian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK DALAM SISTEM E-BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang transaksi derifatif dengan prisip kehati hatian bank

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASET TERLANTAR (UNCLAIMED ASSET) PERUSAHAAN YANG TELAH DELESTING DALAM REKENING PT KSEI (KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA) DITINJAU DARI HUKUM PASAR MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog