Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SECARA LITIGASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 198

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGELOLAAN ASET PERSEROAN YANG BELUM DISETUJUI OLEH MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN PERATURAN MENGENAI BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap produk produk Reksa Dana yang dijual oleh perbankan nasional untuk meningkatkan feebased incomedan kesehatan bank

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEKUATAN HUKUM JANJI (WA'AD) ATAS PERPINDAHAN KEPEMILIKAN PADA SAAT AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK BERAKHIR DALAM SISTEM PERBANKAN SYAIAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN FATWA DEWAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM HAL TERJADI PENUNGGAKAN PERUSAHAAN YANG MENUNGGAK IURAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK (IMA) DALAM MEKANISME PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PEMBATALAN INITIAL PUBLIC OFFERING PT MEDIA NUSANTARA CITRA (Tbk) BERDASARKAN DISCLOSURE YANG TIDAK JUJUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI KEPEMILIKAN SILANG PENYIARAN TELEVISI TERHADAP PERSAINGAN USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS DARI PERJANJIAN INVESTASI TERHADAP PERALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (TPI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS DITERBITKANNYA PBI NOMOR 16/8/PBI/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 11/12/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK TERHADAP KERJASAMA PENERBIT UANG ELEKTRONIK DENGAN PIHAK LAIN DALAM BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BANK DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENGAWASAN BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVESTASI MELALUI REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAITAN TERHADAP PELAKSANAAN AKUISISI BANK TERBUKA (Tbk) OLEH BANK ASING DALAM ANTISIPASI GOING PRIVATE DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN TENDER OFFER MENURUT KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-259/BL/2008 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL (SINGLE PRESENCE POLICY) OLEH BANK UMUM SWASTA NASIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/PBI/2006 TENTANG KEBIJAKAN KEPEMILIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI IMPLEMENTASI DUA SISTEM GADAI EMAS YANG BERLAKU DI PERUM PEGADAIAN INDONESIA MENURUT KUHPERDATA, FATWA DEWAWN SYARIAH NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN; DAN NO.26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum pasar modal terhadap proses go privateyang dilakukan oleh perusahaan terbuka berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERBANKAN ATAS WINDOW DRESSING YANG DILAKUKAN PIHAK BANK UNTUK MENYEIMBANGKAN KEUANGAN PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum perusahaan terhadap program penjatahan saham bagi karyawan dan manajemen PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA-GUNA-USAHA(LEASING) YANG DILAKUKAN OLEH MASKAPAI PENERBANGAN GARUDA INDONESIA DENGAN DUBAI AEROSPACES ENTERPRISES DITINJAU DARI SK MENTERI KEUANGAN RI NO 1169/KMK.01/1991 TENTANG KEGIATAN SEWA-GUNA-USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Terhadap Sita Harta Bersama Berdasarkan Keadilan Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia sebagai Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI BUMN ATAS LAPORAN KEUANGAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN ATAS RUSAK ATAU HILANGNYA BARANG JAMINAN DI KANTOR WILAYAH PERUM PEGADAIAN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN ATURAN DASAR PEGADAIAN (PANDHUS REGLEMENT STB. NO. 81 TAHUN 1928)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan kredit tanpa jaminandi Bank Jabar bagi pengusaha kecil dan menengah dihubungkan dengan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang berpotensi pada kredit bermasalah (NPL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA YANG MENGANDUNG KLAUSUL PENGEMBALIAN POKOK PINJAMAN DITINJAU DARI HUKUM PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) DALAM PERJANJIAN PUBLIK PRIPAT PARTNERSHIP DITINJAU DARI SISTEM HUKUM JAMINAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KONOSEMEN SEBAGAI SURAT BERHARGA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK TERHADAP PENGGUNAAN L/C SEBAGAI CARA PEMBAYARAN PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR DALAM HAL BANK PENERBIT JATUH PAILIT DITINJAU BERDASARKAN UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN YANG MASA BERLAKUNYA HABIS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA û BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DAN PERATURAN PERU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM HAL LIKUIDASI BANK YANG BERBENTUK PERUSAHAAN DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENJAMINAN AKIBAT PENCABUT IZIN USAHA DAN LIKUIDASI KANTOR PUSAT DARI CABANG BANK ASING YANG BEROPERASI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERUSAHAAN JASA PENILAI DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 406/KMK.06/2004 TENTANG USAHA JASA PENILAI BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SAHAM SEBAGAI OBJEK PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SPV (SPCIAL PURPOSE VEHICLE) DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SUKUK NEGARA) SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan dokumen elektronic contract (e-contract) dalam transaksi elektronik (e-commerce) dikaitkan dengan hukum perjanjian di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan hukum putusan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 dihubungkan dengan peranan pengadilan Negeri selaju Eksekutor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian hasil cetak database bank dalam pembayaran tagihan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank melalui ATM berpedoman kepada UU Perbankan dan kitab KUH Perdata serta HIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama pengelolaan dan pengembangan bisnis internasional PT Telekomunikasi Indonesia Internasional ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli otomotif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi bank akibat mismatch pada perdagangan valuta asing (foreign exchange) dalam analisis hukum perjanjian dan hukum perbankan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi investor dalam transakasi Reksa Dana dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM JUAL BELI LELANG TRADING CARD GAME MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENGENAI LELANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI REPO SAHAM DI PASAR MODAL DALAM HAL TERJADI GAGAL BAYAR DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri trandisional dalam upaya pengembangan usaha

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI DAN INFORMASI ELEKTRONIK PEMEGANG KARTU KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL DALAM HAL EMITEN GAGAL BAYAR (DEFAULT) DI DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DI PT. BNI Persero, TBK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI YANG DIAKIBATKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN BPR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PRAKTIK TRANSAKSI LINDUNG NILAI KURS DITINJAU BERDASARKAN POJK NOMOR 01/POJK-07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum pemegang kartu kredit (credit card holder) dalam transaksi e-commercedikaitkan dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN REMOTE TRADING SYSTEM UNTUK MENUNJANG PENGEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog