Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

RANGKAP JABATAN DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS PERBANKAN YANG DIATUR OLEH POJK NO. 18/POJK.03/2014 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REDISKONTO WESEL EKSPOR BERJANGKA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK EKSPORTIR DI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI PBI NOMOR : 12/15/PBI/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/34/PBI/2008 TENTANG TR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Usaha Waralaba di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS KPPU NO 53/KPPU-L/2008 TENTANG PEMBATASAN WILAYAH KERJA PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DARIBADAN USAHA INSTALATIR ANGGOTA AKLI BAERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 48 PK/AG/2009 TENTANG SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN AKAD MURABAHAH DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 10 K/N/1999 TANGGAL 18 MEI 1999 MENGENAI PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PT SEMEN CIBINING, Tbk. OLEH PT BANK PAPAN SEJAHTERA, Tbk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3025K/Pdt/2001 TENTANG MASALAH YURIDIS PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG PT. BANK BALI Tbk KEPADA PT ERA GIAT PRIMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 240PK/PDT/2006 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 115PK/PDT/2007 TENTANG KEWENANGAN PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK DALAM MENGEKSEKUSI JAMINAN PADA PERJANJIAN GADAI SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA No. 05/KPPU/-L/2004 MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PT. THAMES P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 476K/PDT SUS-BPSK/2013 TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA MERRY SILABAN , MELAWAN PT. BIMA MULTI FINACE DIKAITKAN DENGAN UU NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 419K/ PDT. SUS/ 2012 MENGENAI KEDUDUKAN ROBERT RAYMOND DAN MEITHY SUSANTI SELAKU PERSONAL GUARANTOR DALAM HAL KEPAILITAN GUARANTOR DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. CIPTAGRIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 PK/N/1999 Tanggal 23 Maret 1999 Mengenai Permohonan Kepailitan Oleh PT Bank Ekspor Impor Indonesia Terhadap PT Pacific International Finance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.3264.K/Pdt/1992 Tentang Batas Kewenagan Direktur Suatu Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit kepemilikan rumah secara Buy Back Guarantee dihubungkan dengan Undang Undang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KREDIT TANPA JAMINAN YANG DITERAPKAN PADA PROGRAM BKKBN DALAM KREDIT PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (KPTTG) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER ANTARA BANK-BANK UMUM SWASTA NASIONAL YANG DIKUASAI OLEH PIHAK ASING SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 8/16/PBI/2006 TENTANG KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA (SINGLE PRESENCE POLICY) SESUAI DENGAN VISI ARSITE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONTRA BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN LAWAN ATAS DITERBITKANNYA BANK GARANSI YANG DIBERIKAN TERHADAP PEMILIK PROYEK (OBLIGEE) BERKAITAN DENGAN RISIKO WANPRESTASINYA KONTRAKTOR (PRINCIPAL) DIKAJI DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN, PERBANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelindungan hukum terhadap hak-hak istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif HAM dihubungkan dengan U U N0.1 Th 1974 dan U U N0.23 Th 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatalan Perdamaian Dalam Proses Kepailitan Oleh Kreditor Konkuren Yang Tidak Terdftar Berdasarkan Analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PROSES KEPAILITAN OLEH KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pemisahan dan pembagian warisan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBELIAN AGUNAN MILIK NASABAH DEBITOR DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP) OLEH BANK INDONSIA TERKAIT RASIO KECUKUPAN MODAL (CAR) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/30/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/26/PBI/2008 TENTANG FA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian pembiayaan berdasarkan bagi hasil mudharabah oleh bank yang menjalankan usaha berdasarkan prisip Syariah dalam system perbankan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN KAIDAH-KAIDAH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI BUMN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NO.KEP-117/MBU/2002 TENTANG PENERAPAN PRAKTIK GCG PADA BUMN SEBAGAI SALAH SA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGANAN BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN PERNYATAAN MODAL SEMENTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DUAL BANKING SYSTEM DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP) PADA PT. BANK NIAGA Tbk. DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.D.4

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Para Pihak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK SEWA ATAS KIOS BANDUNG TRADE CENTER (BTC) SEBAGAI JAMINAN DALAM KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Bank Berdasarkan Undang-Undang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK ATAS KERUGIAN PIHAK APPLICANT AKIBAT PENGAKHIRAN KONTRA GARANSI DIKAITKAN DENGAN KITAB UU HUKUM PERDATA DAN KETENTUAN BANK GARANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP KERUGIAN DALAM TRANSAKSI FORWARD BANK UMUM DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH AKIBAT KERUGIAN YANG TIMBUL DALAM PELAPORAN DATA SISTEM INFORMASI DEBITUR KEPADA BANK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN MENYESATKAN BERUPA PERNYATAAN BERLEBIH (OVERSTATEMENT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab kontraktor dalam perjanjian pemborongan kerja dihubungkan dengan UU no. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Hal Bank Gagal Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Tentang LPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENILAI PUBLIK YANG MELAKUKAN KESALAHAN PENILAIAN ASET DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.01/2008 TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HUKUMAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SYARIAH ATAS KERUGIAN NASABAH DALAM PENAGIHAN UTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH DEBT COLLECTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIALANG BERJANGKA YANG WANPRESTASI PADA PRAKTIK PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR DAN INVESTASI ESTATE BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PRODUK INVESTASI ALTERNATIF DI PASAR MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PT ASURANSI LIPPO e-NET Tbk. TERHADAP PEMBERIAN SANKSI DARI BAPEPAM DALAM HAL PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (CORE BUSINESS) DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM AKUISISI BANK SWASTA NASIONAL OLEH PIHAK ASING DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/15/PBI/2005 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/16/PBI/2007 TENTANG JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas penerapan prinsip kehati-hatian pada perusahaan Syariah sebagai upaya menciptakan perbankan yang sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas perjanjian pinjaman pada perum penggadaian sebagai lembaga keuangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas perjanjian waralaba antara pengusaha kecil sebagai penerima waralaba dengan pengusaha besar atau menengah sebagai pemberi waralaba

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI AKUISISI DAN KONVERSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum perjanjian pinjaman luar negeri berupa fasilitas kredit agreement dalam pengadaan barang militer

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum tentang penawaran tentang penawaran umum saham perseroan terbatas sebagai upaya pembiayaan perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog