Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2454 K/PDT/2019 MENGENAI SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT BANK BRI SYARIAH KCP JAKARTA MAMPANG ATAS PEMINDAHBUKUAN DANA DEPOSITO MILIK HASAN BASRI DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DAN PINJAMAN BERLEBIH DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM HAL EKSEKUSI TERHALANG OLEH GUGATAN DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN DOMPET ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBAYARAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP LANCAR, AMAN, EFISIEN, DAN ANDAL BERDASARKAN PBI NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN APLIKASI GOJEK DALAM FITUR PAYLATER DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEADAAN DARURAT SEBAGAI ALASAN UNTUK REHABILITASI PENARIK BILYET GIRO KOSONG DARI DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN BILYET GIRO KOSONG DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI POJK NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (LAKU PANDAI) DI SEKTOR PERBANKAN GUNA MEWUJUDKAN KEUANGAN INKLUSIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK ALIPAY DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis yuridis terhadap terhadap perlindungan hukum konsumen pengguna jasa telkom indihome dikaitkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SURAT UTANG JANGKA MENENGAH (MEDIUM TERM NOTES) ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBITDITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIADAN PERATURAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

OPTIMALISASI INVESTASI DANA HAJI DI BIDANG INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INVESTASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KUSTODIAN DAN INVESTASI DALAM PENYELENGGARAAN AKTIVITAS EQUITY CROWDFUNDING OLEH PT AKSELERAN KAPITAL INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PROYEK SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK MEMUAT KONTEN BERMUATAN NEGATIF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI PRE - CLOSING DI PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG PASAR MODAL DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA AKIBAT BELUM TERPENUHINYA IURAN PRODUKSI DIKAITKAN DENGAN KUH PERDATA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING OLEH PE NYE LENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING ( MONEY CHANGER ) BUKAN BANK DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 28/DSN - MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG ( AL - SHARF )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP LAYANAN FINTECH JENIUS BANK BTPN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT. HOTEL INDONESIA NATOUR (HIN) ATAS ADANYA KERUGIAN YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN BOT OLEH PT. CIPTA KARYA BUMI INDAH (CKBI) / PT. GRAND INDONESIA (GI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK KARTEL BAN MOBIL OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MODEL PENGELOLAAN BISNIS KELUARGA SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN PERSEROAN TERBATAS UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN PADA TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) YANG TIDAK DICATATKAN DAN DILAPORKAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN BANK UNTUK MEMENUHI LIKUIDITASNYA DENGAN SKEMA MINI MASTER REPURCHASE AGREEMENT (MINI MRA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN BUILD, OPERATE AND TRANSFER (BOT) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIDASARKAN PERPRES NO.38 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI BUKU III KUH PERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA LAYANAN NETFLIX YANG BELUM BERBAD AN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 20 09 TENTANG PERFILMAN & UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMOHON SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI (SKBDN) TERKAIT PRAKTIK PENCAIRAN SKBDN TANPA KONFIRMASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KEDUDUKAN LEASING PESAWAT DALAM HAL TERJADINYA PAILIT PERUSAHAAN PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI’AH DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN ATAS INSIDER TRADING YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DIREKSI PADA BUMN GO PUBLIC YANG BERLATARBELAKANG PENYELENGGARA NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN PEMODAL ASING DALAM PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API) BERDASARKAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PEMERIKSAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DIBANDINGKAN DENGAN SISTEM HUKUM DI AMERIKA SERIKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI HUNIAN SYARIAH MELALUI AKAD ISTISHNAPADA BANK SYARIAH MANDIRI DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANGNOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEAMANAN DANA DAN DATA INVESTOR DALAM SKEMA PENDANAAN FINANCIAL TECHNOLOGY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Atas Derivatif sebagai Objek Transaksi Bisnis di Pasar Modal Suatu Upaya Pengembangan Pasar Modal dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Urgensi Sertifikasi Kelembagaan Asuransi Syariah (Takaful) sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya Meningkatkan Peran Pengusaha Kecil dan Menengah Melaui Wajib Daftar Perusahaan Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab manajer investasi pada investor dalam investasdi Reksa Dana kontrak investasi kolektif (KIK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan (Asset) Daerah kabupaten tasikmalaya Melalui Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate, And Transfer Agreement)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengadaan rumah sederhana melalui penerbitan efek beragun aset (backed securities asset) oleh perusahaan fasilitas pembiayaan sekunder perumahan (secondarymortgage facility)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan kepemilikan tunggal (single presence policy) dalam mewujudkan pnguatan struktur perbankan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit kepemilikan rumah secara Buy Back Guarantee dihubungkan dengan Undang Undang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KREDIT TANPA JAMINAN YANG DITERAPKAN PADA PROGRAM BKKBN DALAM KREDIT PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (KPTTG) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER ANTARA BANK-BANK UMUM SWASTA NASIONAL YANG DIKUASAI OLEH PIHAK ASING SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 8/16/PBI/2006 TENTANG KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA (SINGLE PRESENCE POLICY) SESUAI DENGAN VISI ARSITE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONTRA BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN LAWAN ATAS DITERBITKANNYA BANK GARANSI YANG DIBERIKAN TERHADAP PEMILIK PROYEK (OBLIGEE) BERKAITAN DENGAN RISIKO WANPRESTASINYA KONTRAKTOR (PRINCIPAL) DIKAJI DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN, PERBANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelindungan hukum terhadap hak-hak istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif HAM dihubungkan dengan U U N0.1 Th 1974 dan U U N0.23 Th 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatalan Perdamaian Dalam Proses Kepailitan Oleh Kreditor Konkuren Yang Tidak Terdftar Berdasarkan Analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PROSES KEPAILITAN OLEH KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pemisahan dan pembagian warisan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBELIAN AGUNAN MILIK NASABAH DEBITOR DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP) OLEH BANK INDONSIA TERKAIT RASIO KECUKUPAN MODAL (CAR) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/30/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/26/PBI/2008 TENTANG FA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog