Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP KONFLIK PEREBUTAN WARISAN ANTARA ANAK DARI PERNIKAHAN PERTAMA DENGAN SUAMI PERNIKAHAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEWARISAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H - RETTA RUMATA LARASATI DEW

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR NOMOR 7/PDT.SUS-BPSK/2019/PN.BSK TERHADAP KASUS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ATAS KETIDAKABSAHAN WEWENANG DARI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BUKITTINGGI

Aam Suryamah, S.H.,M.H - DEVIANA YUANIASATI, SH.MH - LARASATI ANYUFA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBUKTIAN UNSUR DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU PADA PERKARA PENGANIAYAAN PASAL 353 AYAT 2 KUHP DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Budi Arta Atmaja, S.H., M. H. - Larasati Dwi Rizqiqa - Somawidjadja, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP KONFLIK PEREBUTAN WARISAN ANTARA ANAK DARI PERNIKAHAN PERTAMA DENGAN SUAMI PERNIKAHAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEWARISAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. - RETTA RUMATA LARASATI DEWI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perubahan Perjanjian Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha Penyedia Jasa Angkutan Udara Dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen

Agus Suwandono, S.H., LL.M - Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN. - Ovelia Ayu Larasati

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK YANG TIDAK BERIZIN DIKAITKAN DENGA N PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/20/PBI/2016 TENTANG KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

Dr. Etty Mulyati, S.H., M.H. - Larasati Anggun Meganusanti Syamsudin - Nun Harrieti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Djanuardi - Efa Laela Fakhriah - Gladis Dewi Larasati

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA ATAS ADANYA PROTES DARI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENERAPAN PENGATURAN PEMBATASAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN PRODUK HEWAN OLEH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN GATT 1994-WTO DAN AGREEMENT ON IMPORT LICEN

Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H.,LL.M. - MARIA ELYZA LARASATI - Prita Amalia, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENDIRIAN MINIMARKET DAN JARAK ANTARA MINIMARKET DENGAN PASAR TRADISIONAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS ISTIMEWA JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

Agus Suwandono, S.H., LL.M. - Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H., M.H. - LARASATI DEWI HARSONO

Detail Cantuman XML Detail Cite

HARMONISASI INSTRUMEN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DALAM LINGKUP ASEAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Laina Rafianti S.H., M.H. - Parindrati Ayu Larasati - Prof. Huala Adolf S.H., LL.M., Ph.D. FCB.Arb

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO.463/MENHUT-II/2013 TERKAIT ALIH FUNGSI KAWASAN INDUSTRI MENJADI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KOTA BATAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG

Dr. Yani Pujiwati, S.H., M.H. - WINDA AYU LARASATI - Yusuf Saepul Zamil, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP JAMINAN SOSIAL DALAM KONVENSI ILO

Atje, S.H.,M.H. - H. Augs Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Shinta Candra P Larasati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP KONFLIK PEREBUTAN WARISAN ANTARA ANAK DARI PERNIKAHAN PERTAMA DENGAN SUAMI PERNIKAHAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEWARISAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR NOMOR 7/PDT.SUS-BPSK/2019/PN.BSK TERHADAP KASUS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ATAS KETIDAKABSAHAN WEWENANG DARI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BUKITTINGGI

PEMBUKTIAN UNSUR DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU PADA PERKARA PENGANIAYAAN PASAL 353 AYAT 2 KUHP DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP KONFLIK PEREBUTAN WARISAN ANTARA ANAK DARI PERNIKAHAN PERTAMA DENGAN SUAMI PERNIKAHAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEWARISAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perubahan Perjanjian Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha Penyedia Jasa Angkutan Udara Dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen

PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK YANG TIDAK BERIZIN DIKAITKAN DENGA N PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/20/PBI/2016 TENTANG KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA ATAS ADANYA PROTES DARI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENERAPAN PENGATURAN PEMBATASAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN PRODUK HEWAN OLEH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN GATT 1994-WTO DAN AGREEMENT ON IMPORT LICEN

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENDIRIAN MINIMARKET DAN JARAK ANTARA MINIMARKET DENGAN PASAR TRADISIONAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS ISTIMEWA JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

HARMONISASI INSTRUMEN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DALAM LINGKUP ASEAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

TINJAUAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO.463/MENHUT-II/2013 TERKAIT ALIH FUNGSI KAWASAN INDUSTRI MENJADI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KOTA BATAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP JAMINAN SOSIAL DALAM KONVENSI ILO

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi