Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK (LIFTING BANK SECRECY) UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DENGAN KEKUATAN ALAT BUKTI HAK LAMA DITINJAU BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA JO PEARTURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG TERKENA PENGADAAN TANAH TERKAIT OENETAPAN GANTI RUGI YANG TIDAK LAYAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH B

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN SEBAGAI PEMEGANG SERTIPIKAT PEMECAHAN DARI SERTIPIKAT INDUK ATAS PEMBATALAN SERTIPIKAT INDUK (BERDASARKAN PUTUSAN MA RI NO. 71/PK/TUN/2000) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN TOWER BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSNAHNYA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH AKIBAT BENCANA ALAM TSUNAMI DI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG MEMPEROLEH HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH MELALUI LELANG EKSEKUSI DALAM HAL TERJADI GUGATAN DARI PIHAK KETIGA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perolehan dan Peralihan Hak Atas Tanah ut Melaksanakan Program Food Estate di Kalimantan Timur dlm Penerapan Asas Fungsi Sosial Tanah Ditinjau dari UU No. 5 Th 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI MELALUI KETERLIBATAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI DALAM KEANGGOTAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan Bentuk Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Akibat Pergantian Developer dlm Pembangunan Perumahan ditinjau dari UU No. 1 Th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 8 Th 1999 ttg Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PERBUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN PULAU DI INDONESIA OLEH ORANG ASING DAN IMPLIKASINYA BAGI KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGUSAHAAN TANAH DALAM PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) ANTARA PT. KAI DENGAN PASKAL HYPERSQUARE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH DARI WARGA NEGARA ASING KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBEBASAN TANAH PADA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERKAIT PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS HAK ATAS TANAH PD AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BIT-TAMMLIK (IMBT) DITINJAU BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KOMPLIKASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN DEVELOPER UNTUK MEMBANGUN RUMAH SUSUN UMUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH GUNA PEMBUATAN DAN PELEBARAN JALAN DI KOTA TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 JUNTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis terhadap pembatalan akta jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT dikaitkan dengan PP No. 24 th 1997 ttg Pendaftaran Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN SERTA PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN PT. WAY HALIM PERMAI BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANAANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN KAVELING TANAH MATANG OLEH ORANG PERORANGAN DALAM PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM KONSTRUKSI ANTARA PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA DALAM PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGGUNAAN AREAL HAK GUNA USAHA PT PERKEBUNAN NUSANTARAA VIII (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA GEDUNG DAN ASPEK PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PIHAK PENYEWA SELAKU KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2691 K/Pdt/1996 TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ATAS DASAR ALAS HAK YANG TIDAK SAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS SENGKETA IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM WILAYAH PERJANJIAN KARYA PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) MILIK PT. ARUTMIN INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap fotokopi blanko akta PPAT yang dilegalisasi oleh kantor Pertanahan guna peralihan hak atas tanah menurut PP No. 37 th 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 39/C/PK/PJK/2007 TTG PENOLAKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PT PANASONIC GOBEL ELECTRONIC COMPONENT DIKARENAKAN LEWATNYA BATAS WAKTU PENGAJUAN BANDING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PPAT SEMENTARA (CAMAT) ATAS PENANDATANGANAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH TANPA DIDAHULUI PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS SISTEM PENDAFTARAN TANAH NEGATIF DALAM MENDUKUNG TERCIPTANYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Sistem Peradilan Perdata Melalui Proses Mediasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT DALAM PEMUNGUTAN BPHTB PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN WITHHOLDING TAX TERHADAP PENGHASILAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERTIBAN BANGUNAN YANG MELANGGAR DAN TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DALAM MASALAH KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN DI LAHAN MIRING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DIKAITKAN DENGAN UU NO. 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAK DENGAN COLLECTING SYSTEM TERHADAP PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN SEBAGAI PELENGKAP SISTEM SELF ASSESSMENT DAN PENGAMANAN PENERIMAAB NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN TARIF PROGRESIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SEBAGAI USAHA MENGHAMBAT PERKEMBANGAN JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA-KOTA BESAR SERTA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERDASARKAN UU NO. 32 TH. 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUSAHAAN TANAH KAS DESA MELALUI PERJANJIAN USAHA BAGI HASIL DAN SEWA TANAH PERTANIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN NUNUKAN KALIMANTAN TIMUR ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNANDIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Arbitrase Dalam Rangka Otonomi di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYITAAN BARANG MILIK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN DAN FUNGSI PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) DALAM PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN TANAH BERSAMA, BAGIAN BERSAMA, DAN BENDA BERSAMA PADA RUMAH SUSUN DALAM PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBEDAAN PERLAKUAN TARIF PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INDUSTRI JASA KONSTRUKSI YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DIKAITKAN DENGAN PP NO. 51 TH 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI JO PP NO. 40 TH 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian kredit bank dalam pembelian unit kios satuan rumah susun yang belum bersertifikat dengan buy back guarantee berdasarkan UU Perbankan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkembangan Politik Hukum Pertanahan di Tinjau dari Hubungan Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Menurut UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar Produkai Tanaman dan Penanganan Pasca Panen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prinsip-prinsip Dasar Ekologi ; Suatu Bahasan tentang Kaidah Ekologi dan Penerapannya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku ajar alergi - imunologi anak (cet.2)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog