Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN ANGGOTA DPR YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Husnu Marjana Adam - Miranda Risang Ayu, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN DAN PEMBUBARAN KEMENTRIAN NEGARA MENURUT UUD 1945 DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTRIAN NEGARA

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Mei Susanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEKANISME PENGISIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AMANDEMEN KE III

ADI SAIFUL AKBAR - Dr. Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Dr. Kuntana Magnar, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1948

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. - Leli Tibaka - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dr. H. Kuntana Magnar, SH., MH. - Leli Tibaka - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Dalam Peradilan Administrasi Terhadap Para Pihak Yang Bersengketa

DEDEN SURYO RAHARDJO - Dr. H. Kuntana Magnar, SH., MH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Dengan Pola Bagi Hasil Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah ( UMKM )

Dr. H. Kuntana Magnar, SH.,MH. - H. Amiruddin A. Dajaan Imami, SH.,MH. - Susiana

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU-IV/2006 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL TERHADAP WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Neneng Lela Fitriani

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dr, H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Naksha Laraswati - Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Otonom Dan Wakil Pemerintah Dihubungkan Dengan Sistem Pengisian Jabatan Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. - Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. - Imran

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Otonomi Desa Terhadap Otonomi daerah Kabupaten/Kota Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia

DAVID APRIZON PUTRA - Dr. H. Kuntana Magnar, SH., MH. - Dr. Indra Perwira, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN OTONOMI DESA TERHADAP OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA PASCA LAHIRNYA UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

DAVID APRIZON PUTRA - DR. H. KUNTANA MAGNAR, S.H., M.H - DR. INDRA PERWIRA, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

KETETAPAN MPR SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SUATU PEMIKIRAN)

Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Kuntana Magnar - Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Bilal Dewansyah - Kuntana Magnar, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PELAKSAAN KEWENANGAN MK MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28 UUD 194

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Indra Prawira, S.H.,M.H. - Richard Parsaulian Batubara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. - H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H. - R. Wahjoe Poernomo S

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dr. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Miranda Risang Ayu, S.H.,LL.M.,Ph.D - MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengembalian Keputusan Di Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila.

Afnila - Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional.

Andi Fariana - Dr. H. Kuntana Magnar, SH., MH - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 Jo UU NO. 10 TAHUN 2004

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. - Kusnali - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PELAKSANAAN PILKADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005)

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Yayat Sumirat

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN TATA NILAI KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN YANG BERLANDASKAN PADA AJARAN AGAMA ISLAM DAN NORMA-NORMA SOSIAL MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32

BAYU ANWAR PERMANA - Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN ANGGOTA DPR YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN DAN PEMBUBARAN KEMENTRIAN NEGARA MENURUT UUD 1945 DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTRIAN NEGARA

MEKANISME PENGISIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AMANDEMEN KE III

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1948

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penegakan Hukum Dalam Peradilan Administrasi Terhadap Para Pihak Yang Bersengketa

Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Dengan Pola Bagi Hasil Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah ( UMKM )

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU-IV/2006 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL TERHADAP WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Otonom Dan Wakil Pemerintah Dihubungkan Dengan Sistem Pengisian Jabatan Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Kedudukan Otonomi Desa Terhadap Otonomi daerah Kabupaten/Kota Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia

KEDUDUKAN OTONOMI DESA TERHADAP OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA PASCA LAHIRNYA UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

KETETAPAN MPR SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SUATU PEMIKIRAN)

PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PELAKSAAN KEWENANGAN MK MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28 UUD 194

Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pengembalian Keputusan Di Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 Jo UU NO. 10 TAHUN 2004

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PELAKSANAAN PILKADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005)

UPAYA MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN TATA NILAI KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN YANG BERLANDASKAN PADA AJARAN AGAMA ISLAM DAN NORMA-NORMA SOSIAL MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi