Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Efektifitas Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Polri Dihubungkan Dengan UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Agus Pranoto - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Dalam Undang-Undang N0. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dihubungkan Dengan Ketentuan Umum Perpajakan Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2000

Eko Sylistyo Basuki - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Extraordinary Crimes Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Renharet Ginting

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektivitas Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Th 2003 tenta

ADITIYA PERMATA PUTRA - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksekusi Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Dalam Hubungannya Dengan Hak Terpidana Mengajukan PK (Peninjauan Kembali) Dan Kewenangan Presiden Memberikan Grasi.

Abdul Azis Muhammad - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Nasional Dihubungkan Dengan Reformasi Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Udin Zainuddin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Penegak Hukum Peradilan Pidana Militer Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Sjaiful Nursaid

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Seseorang Berkenaan Dengan Putusan Bebas Oleh Pengadilan Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Mangapul Manalu - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peninjauan Kembali Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dan Kepaetian Hukum

Donald Togi Joshua S - Prof. Dr. H. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimal Khusus Dihubungkan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

JONNI PANGGABEAN - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. - Rohaenah Padmadinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota POLRI Dalam Tahap Penyidikan Dan Sanksi Yang Ditetapkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ida Djamila - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Perspektif Restorative Justice.

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Ridwan Mansyur

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyertaan Dalam Suatu Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Kejahatan Money Laundering

Helmy Farouq - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENYIMPANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA.

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Syahirul Hatta.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Pengadaan Barang/Jasa Di Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Penyelamatan Keuangan Negara.

Patris Yusrian Jaya - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN EKSISTENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

ADI AL FATAH WALLAD - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr. Indriyanto Seno Adjie, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perbandingan Kewenangan Hakim Komisaris Menurut RUU KUHAP dan Lembaga Praperadilan Menurut Undang-Undang No.8 Tahu n 1981 Tentang KUHAP dihubungkan Dengan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Veronica Vinencia Bekti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perdpektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Praktek Pencucian Uang Melalui Perbankan

ASEP JENAL AHMADI - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice.

A. Kamil Razak - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Dan Pembatasan Hak-Hak Tersangka Di Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) Dikaitkan Dengan Tugas Dan Wewenang Kepolisian

AGUS SUMARTONO - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN DAN PPEMBATASAN HAK-HAK TERSANGKA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 ( KUHAP ) DIKAITKAN DENGAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN

AGUS SUMARTONO - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hak Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Rochiyanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tindak Pidana Pemilu Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Mekanisme KUHAP

Maria Silnya E. Wangga - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individu Dalam Sistem Hukum Pidana Indonsia

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Purwanto Puji Sutan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Judex Facti dihubungkan dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., - Richat Herianto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Di Mahkamah Kejahatan Internasional Menurut Ketentuan Hukum Humaniter

Mahfud - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Koleksi

Efektifitas Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Polri Dihubungkan Dengan UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Dalam Undang-Undang N0. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dihubungkan Dengan Ketentuan Umum Perpajakan Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2000

Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Extraordinary Crimes Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Efektivitas Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Th 2003 tenta

Eksekusi Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Dalam Hubungannya Dengan Hak Terpidana Mengajukan PK (Peninjauan Kembali) Dan Kewenangan Presiden Memberikan Grasi.

Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Nasional Dihubungkan Dengan Reformasi Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

Eksistensi Penegak Hukum Peradilan Pidana Militer Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pengaturan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Seseorang Berkenaan Dengan Putusan Bebas Oleh Pengadilan Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peninjauan Kembali Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dan Kepaetian Hukum

Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimal Khusus Dihubungkan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota POLRI Dalam Tahap Penyidikan Dan Sanksi Yang Ditetapkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Perspektif Restorative Justice.

Penyertaan Dalam Suatu Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Kejahatan Money Laundering

PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENYIMPANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA.

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Pengadaan Barang/Jasa Di Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Penyelamatan Keuangan Negara.

PERANAN EKSISTENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Perbandingan Kewenangan Hakim Komisaris Menurut RUU KUHAP dan Lembaga Praperadilan Menurut Undang-Undang No.8 Tahu n 1981 Tentang KUHAP dihubungkan Dengan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Perdpektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Praktek Pencucian Uang Melalui Perbankan

Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice.

Perlindungan Dan Pembatasan Hak-Hak Tersangka Di Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) Dikaitkan Dengan Tugas Dan Wewenang Kepolisian

PERLINDUNGAN DAN PPEMBATASAN HAK-HAK TERSANGKA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 ( KUHAP ) DIKAITKAN DENGAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN

Perlindungan Hak Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri

Tindak Pidana Pemilu Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Mekanisme KUHAP

Tinjauan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individu Dalam Sistem Hukum Pidana Indonsia

Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Judex Facti dihubungkan dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tanggung Jawab Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Di Mahkamah Kejahatan Internasional Menurut Ketentuan Hukum Humaniter

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi