Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA GENG MOTOR USIA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNNGAN ANAK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Korban Yang Beritikad Baik Terhadap Penerapan Pasal 480 KUHP Dalam Prktik Kejahatan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KORBAN YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP PENERAPAN PASAL 480 KUHP DALAM PRAKTIK KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Pendudk Sipil Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional Ditinjau Dalam Praktik Pelaksanaan Tugas Pertahanan Negara di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional Dihubungkan dengan Praktek Pelaksanaan Tugas Pertahanan Negara dan Hukum Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Polri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Keimigrasian.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Saksi Untuk Mewujudkan Proses Peradilan Pidana Yang Adil (Fair Trial) Dalam Sistem Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Terhadap Orang-Orang Yang Ditahan Akibat Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia Yang Akan Datang.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK PENCUCIAN UANG MELALUI PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Badan Usaha Milik Negara dihubungkan dengan Undang-undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana Jasa Penilai Publik Dalam Pemberian Kredit Perbankan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Korporasi Dikaitkan Dengan Aspek Hukum Administratif Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berkaitan Dengan Putusan Pernyataan Pailit Dalam Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Masih Dibawah Umur Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pidana Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Militer.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS MENGENAI PENGAWASAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERHADAP PENCEMARA YANG DITIMBULKANNYA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Perbandingan Efektivitas Rumusan Tindak Pidana Formil Dengan Rumusan Tindak Pidana Materiil Dalam Tindak Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Perdagangan Perempuan Dan Anak Berdasarkan Legislative Guide For The Implementation Of The Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN LEGISLATIVE GUIDE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI DAN MOTIFASI ANGGOTA POLRI GUNA MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DI TINGKAT KOD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANATOMI KEKERASAN MASSA DAN TEROR DALAM PERSPEKTIF NEGATIVITAS DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013/PUU-1/2003 TERHADAP PEMBERANTASAN TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGNA HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS TELUK BUYAT KAB. MINAHASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Disparitas Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Ilegal Loging.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Disparitas Pemidanaan Terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) serta Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Disparitas Penjatuhan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan dengan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIFITAS REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektifitas Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Polri Dihubungkan Dengan UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Dalam Undang-Undang N0. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dihubungkan Dengan Ketentuan Umum Perpajakan Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Extraordinary Crimes Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Th 2003 tenta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Dalam Hubungannya Dengan Hak Terpidana Mengajukan PK (Peninjauan Kembali) Dan Kewenangan Presiden Memberikan Grasi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Nasional Dihubungkan Dengan Reformasi Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Penegak Hukum Peradilan Pidana Militer Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTER (COMPLEMENTARITY) MENURUT STATUTA ROMA 1998 TERHADAP PENGADILAN NASIONAL SUATU NEGARA BAGI KEJAHATAN PALING SERIUS (THE MOST SERIOUS CRIMES)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Yurisdiksi Hukum Pidana Nasional Terhadap Tindak Pidana Perikanan oleh Nelayan Asing di Perairan Kepulauan Natuna Dihubungkan dengan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Seseorang Berkenaan Dengan Putusan Bebas Oleh Pengadilan Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peninjauan Kembali Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dan Kepaetian Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimal Khusus Dihubungkan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota POLRI Dalam Tahap Penyidikan Dan Sanksi Yang Ditetapkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Perspektif Restorative Justice.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyertaan Dalam Suatu Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Kejahatan Money Laundering

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENYIMPANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Pengadaan Barang/Jasa Di Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Penyelamatan Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN EKSISTENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbandingan Kewenangan Hakim Komisaris Menurut RUU KUHAP dan Lembaga Praperadilan Menurut Undang-Undang No.8 Tahu n 1981 Tentang KUHAP dihubungkan Dengan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perdpektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Praktek Pencucian Uang Melalui Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog