Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Apotek Kimia Farma 127 Ujung Berung:Survey Kepuasan Pelanggan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Industri Tanabe Abadi Bandung:Kalibrasi Termometer

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BPOM Bandung:Pengujian Obat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Apotek Kimia Farma 43 Bandung:Interaksi Obat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Industri Tanabe Indonesia Bandung:Pengujian Adona (AC-17) Injeksi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BPOM Bandung:Penelusuran kasus Air Minum dalam Kemasan (AMDK) yang Berlendir dan Super Visi Produk Kosmetika tidak terdaftar.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etanol dan Fraksi n-Heksan, Etil Asetat dan Air Buah Mengkudu (Morinda citrifolia L.) pada Mencit.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aktivitas Farmakologi Senyawa Aroma dalam Tumbuhan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisa Kuantitatif Antibiotik Golongan Non Betalaktam.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaruh Minum Teh Hijau (Camellia sinensis (L.) O.K.) terhadap Kadar Low Density Lipoprotein Teroksidasi dalam Plasma.

Detail CantumanXML DetailCite
Metodologi Penelitian Kualitatif

Metodologi Penelitian Kualitatif

Detail CantumanXML DetailCite
Metodologi Penelitian Kualitatif

Metodologi Penelitian Kualitatif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN SUBPOENA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolutions) Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI PERBUATAN PERSIAPAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kumulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Perspektif Perlindungan Terhadap Negara Dan Hak Asasi Terdakwa/Terpidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga Paksa Badan (Gijeling)Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Berdasrkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Masalah Pengawasan Orang Asing Berdasrkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dihubungkan Dengan Tugas Pokok Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME PROSES PENYIDIKAN DI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT MENURUT STATUTA ROMA 1998 DIBANDINGKAN DENGAN MEKANISME PROSES PENYIDIKAN DI PERADILAN HAM INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAM INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelanggaran Hukum Atas Merek Dagang Ditinjau Dari Sudut Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Darurat di Indonesia Menurut Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Mutilasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberlakuan Pidana adat Dalam Putusan Pengadilan Pada Wilayah Hukum Propinsi Banten Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembinaan Narapidana Politik Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Dengan Menggunakan Alat Bukti Elektronik Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemidanaan Terhadap Bank Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Kewenangan Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat Ahli Sebagai Dasar Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 842/PID.B/2000/PN.JAK.SEL. Tentang Tidak Diterimanya Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara H.M. Soeharto Alias Soeharto Mantan Presiden Republik Indonesia Kedua

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Geng Motor Dihubungkan Dengan Pasal 169 KUHP Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Terhadap Perbuatan Tukar Menukar Tanah Ankola Kecamatan Cibining Kabupaten Cianjur Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Perum Perhutani Unit HI Jawa Barat Dan PT Bahana Sukma Sejahteran (BSS), Dihubungkan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Jujur, Adil Dan Manusiawi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS RETOAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 1 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 2 TAHUN 2002 TERHADAP PERADILAN KASUS PELEDAKAN BOM DI LEGIAN BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 JO.Perpu N0.1 Tahun 2002 Dan Undang-U ndang No. 16 Tahun 2003 Jo.Perpu No.2 Tahun 2002 Terhadap Peradilan Kasusu Peledakan BOM Di Legian Bali

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Diverso oleh Pihak Kepolisian Terhadap Penyalahguna Narkotika Menuju Penyelematan Generasi Penerus Bangsa Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Sebagai Reorientasi Tujuan Penyidikan POLRI Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Terhadap Penyitaan Barang Bukti Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pada Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Di Mahkamah Kejahatan Internasional Menurut Ketentuan Hukum Humaniter

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Pemilu Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Mekanisme KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA PEMILU PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DALAM MEKANISME KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individu Dalam Sistem Hukum Pidana Indonsia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN JURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TRAFIKING PEREMPUAN (TRAFFICKING IN WOMEN) DI INDONESIA MENURUT PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Judex Facti dihubungkan dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewakili Dan Melindungi Kepentingan Korban Pada Sistem Peradilan Pidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Good Governance Sebagai Salah Satu Pilar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UU N0.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SALAH SATU PILAR PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog