Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

BPOM Bandung:Pengujian Obat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Apotek Kimia Farma 43 Bandung:Interaksi Obat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Industri Tanabe Indonesia Bandung:Pengujian Adona (AC-17) Injeksi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BPOM Bandung:Penelusuran kasus Air Minum dalam Kemasan (AMDK) yang Berlendir dan Super Visi Produk Kosmetika tidak terdaftar.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisa Kuantitatif Antibiotik Golongan Non Betalaktam.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaruh Minum Teh Hijau (Camellia sinensis (L.) O.K.) terhadap Kadar Low Density Lipoprotein Teroksidasi dalam Plasma.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etanol dan Fraksi n-Heksan, Etil Asetat dan Air Buah Mengkudu (Morinda citrifolia L.) pada Mencit.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penelitian Praformulasi Obat-Obat Parenteral.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aktivitas Farmakologi Senyawa Aroma dalam Tumbuhan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan penggunaan Amilum Manikot sebagai bahan Pembantu Tablet beberapa Pabrik Farmasi di Kota Madya Bandung.

Detail CantumanXML DetailCite
Metodologi Penelitian Kualitatif

Metodologi Penelitian Kualitatif

Detail CantumanXML DetailCite
Metodologi Penelitian Kualitatif

Metodologi Penelitian Kualitatif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UNSUR SISTEMATIS DALAM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kompendium tentang hak-hak perempuan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Kriminologis Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai restrukturisasi melalui pengambilalihan Perseroan Terbatas terbuka oleh kredittor dengan debt to equity swap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Perlakuan Diskriminasi Kebebasan Beragam Yang Berakibat Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Ketentuan Pasal 175 Jo 176 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis tentang Restorative Justice Dihubungkan dengan Upaya Penerapan Hukum yang Berkeadilan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika dalam Unda-Undang No. 35 Th 2009 tentang Narkotika Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Th 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Tentang Restorative Justice Dihubungkan Dengan Upaya Penerapan Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahab Video Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN VIDEO TELECONFERENCE SEBAGAO ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Menangani Perkara Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer Aktif Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN (PASAL-PASAL) KUH PIDANA DALAM MENYELESEIKAN TINDAK PIDANA PERS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PIDANA TERHADAP TERDAKWA PEMILIK DAN PENGGUNA PSIKOTROPIKA UNTUK MENJALANI PERAWATAN / PENGOBATAN DISERTAI PIDANAA DENDA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN, STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NO. 77/PID/2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pemidanaan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UU Nomor. 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan UU Teknis.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Kejaksaan Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Penegakan Hukum Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengurangi Disparitas Pemidanaan Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pada Masa Transisi Dikaitkan Dengan Pemberantasan Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Penegakkan Hukum Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Praktik Pembuktian Terbalik Di Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Pengembalian Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi Sebagai Predicate Crime

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Provokasi Intelejen Dalam Menumpas Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROVOKASI INTELIJEN DALAM MENUMPAS TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERLAKUAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Putusan Hakim Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Putusan Sela Pengadilan Negeri Bale Bandung Terhadap Eksepsi Terdakwa Atas Surat Dakwaan Penun tut Umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Uud 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota DPRD Yang Telah Melakukan Pelanggaran Pemilu Dihubungkan Dengan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pemidaan Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan HAM Serta Penerapannya Dalam Penegakkan Hukum dan Pembangunan Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Status Hukum dan Peranan Justice Collaborator" Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."tatus Hukum dan Peranan "Justice Collaborator" Dalam Sistem Perad"atus Hukum dan Peranan "Justice Collabor"tus Hukum dan Pe"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERAHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1696 K/Pid/2002, TANGGAL 28 MEI 2003 ATAS NAMA TERDAKWA SAMADIKUN HARTONO TENTANG TINDAK PIDANA KORU[SI PENYALAHGUNAAN DANA BLBI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN SUBPOENA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolutions) Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI PERBUATAN PERSIAPAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog