Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Penerapan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Terhadap Penyitaan Barang Bukti Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pada Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Di Mahkamah Kejahatan Internasional Menurut Ketentuan Hukum Humaniter

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Pemilu Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Mekanisme KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA PEMILU PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DALAM MEKANISME KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individu Dalam Sistem Hukum Pidana Indonsia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN JURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TRAFIKING PEREMPUAN (TRAFFICKING IN WOMEN) DI INDONESIA MENURUT PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Judex Facti dihubungkan dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewakili Dan Melindungi Kepentingan Korban Pada Sistem Peradilan Pidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Good Governance Sebagai Salah Satu Pilar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UU N0.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SALAH SATU PILAR PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Asasi Manusia Pada Piagam Madinah Dihubungkan Dengan Qishash Dalam Pembaruan Pidana Mati di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Masyarakat Melalui Organisasi Non Pemerintah (NGO/LSM) Mengajukan Permintaan Pra Peradilan Terhadap SP3/SKP2 Dalam Hubungan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hakikat Dan Fungsional Pidana Denda Dalam Penanggulangan Kejahatan Non Konvensional Relevansinya Dengan Keuangan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKKSI KEUANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dihubungkan Dengan Kewenangan POLRI Sebagai Penyidik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Rekaman/Penyadap Dari KPK Dalam Sidang Di Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Acara Pemeriksaan Singkat Dan Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasrkan Asas Peradilan Cepat ,Sederhana Dan Biaya Ringan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Ajaran Kausalitas (Hubungan Sebab Akibat) Dalam Konteks Pengakanan Hukum Yang Berkeadilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Konstitusi RI.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Hukum Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual Pasca Ratifikasi Protokol Opsional Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Penyelesaian Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Putusan Hakim Bagi Terpidana Deviasi Karakter Dikaitkan Dengan Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jaminan Kepastian Hukum Dan Ketertiban Umum Dalam Tindakan Diskresi Kepolisian Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kasus VCD Porno Mahasiswa Itenas (Bandung Lautan Asmara) Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Positif Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS VCD PORNO MAHASISWA ITENAS (BANDUNG LAUTAN ASMARA) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebebasan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kepala Daerah Tentang Pemberian Dana Mobilitas Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dibidang Kehutanan Dalam Penentuan Tata Batas Kawasan Hutan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Koorporasi Dalam Usaha Investasi Emas" Dikaitkan Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia."ebijakan Kriminalisasi Terhadap Koorporasi Dalam Usaha "Investa"bijakan"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Pasar Modal Dihubungkan Dengan Penyelesaian Perkara Pidananya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Pidana Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistim Hukum Pidana Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hakim Pengawas Dan Pengamat Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dalam Mengawasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kejahatan Lintas Batas Di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste Dalam Penyalahgunaan Surat Izin Kendaraan Bermotor Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 391/KMK.05/1996 dan No. Kep/03/VI/1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum Dihubungkan Dengan Disparitas Putusan Hakim Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEMERDEKAAN PERS DALAM PENYAMPAIAN BERITA BAGI PELAKU PERS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTIK SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Proses Penyidikan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA GENG MOTOR USIA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNNGAN ANAK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Korban Yang Beritikad Baik Terhadap Penerapan Pasal 480 KUHP Dalam Prktik Kejahatan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KORBAN YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP PENERAPAN PASAL 480 KUHP DALAM PRAKTIK KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Pendudk Sipil Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional Ditinjau Dalam Praktik Pelaksanaan Tugas Pertahanan Negara di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional Dihubungkan dengan Praktek Pelaksanaan Tugas Pertahanan Negara dan Hukum Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Polri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Keimigrasian.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Saksi Untuk Mewujudkan Proses Peradilan Pidana Yang Adil (Fair Trial) Dalam Sistem Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Terhadap Orang-Orang Yang Ditahan Akibat Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia Yang Akan Datang.

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog