Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia

Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam yurisprudensi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UNSUR SISTEMATIS DALAM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kompendium tentang hak-hak perempuan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PIDANA TERHADAP TERDAKWA PEMILIK DAN PENGGUNA PSIKOTROPIKA UNTUK MENJALANI PERAWATAN / PENGOBATAN DISERTAI PIDANAA DENDA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN, STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NO. 77/PID/2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pemidanaan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UU Nomor. 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan UU Teknis.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Kejaksaan Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Penegakan Hukum Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengurangi Disparitas Pemidanaan Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pada Masa Transisi Dikaitkan Dengan Pemberantasan Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Penegakkan Hukum Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Praktik Pembuktian Terbalik Di Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Pengembalian Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi Sebagai Predicate Crime

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Provokasi Intelejen Dalam Menumpas Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROVOKASI INTELIJEN DALAM MENUMPAS TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERLAKUAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Putusan Hakim Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Putusan Sela Pengadilan Negeri Bale Bandung Terhadap Eksepsi Terdakwa Atas Surat Dakwaan Penun tut Umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Uud 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota DPRD Yang Telah Melakukan Pelanggaran Pemilu Dihubungkan Dengan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pemidaan Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan HAM Serta Penerapannya Dalam Penegakkan Hukum dan Pembangunan Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Status Hukum dan Peranan Justice Collaborator" Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."tatus Hukum dan Peranan "Justice Collaborator" Dalam Sistem Perad"atus Hukum dan Peranan "Justice Collabor"tus Hukum dan Pe"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERAHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1696 K/Pid/2002, TANGGAL 28 MEI 2003 ATAS NAMA TERDAKWA SAMADIKUN HARTONO TENTANG TINDAK PIDANA KORU[SI PENYALAHGUNAAN DANA BLBI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN SUBPOENA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolutions) Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI PERBUATAN PERSIAPAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kumulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Perspektif Perlindungan Terhadap Negara Dan Hak Asasi Terdakwa/Terpidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga Paksa Badan (Gijeling)Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Berdasrkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Masalah Pengawasan Orang Asing Berdasrkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dihubungkan Dengan Tugas Pokok Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME PROSES PENYIDIKAN DI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT MENURUT STATUTA ROMA 1998 DIBANDINGKAN DENGAN MEKANISME PROSES PENYIDIKAN DI PERADILAN HAM INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAM INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelanggaran Hukum Atas Merek Dagang Ditinjau Dari Sudut Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Darurat di Indonesia Menurut Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Mutilasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberlakuan Pidana adat Dalam Putusan Pengadilan Pada Wilayah Hukum Propinsi Banten Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembinaan Narapidana Politik Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Dengan Menggunakan Alat Bukti Elektronik Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemidanaan Terhadap Bank Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Kewenangan Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat Ahli Sebagai Dasar Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 842/PID.B/2000/PN.JAK.SEL. Tentang Tidak Diterimanya Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara H.M. Soeharto Alias Soeharto Mantan Presiden Republik Indonesia Kedua

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Geng Motor Dihubungkan Dengan Pasal 169 KUHP Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Terhadap Perbuatan Tukar Menukar Tanah Ankola Kecamatan Cibining Kabupaten Cianjur Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Perum Perhutani Unit HI Jawa Barat Dan PT Bahana Sukma Sejahteran (BSS), Dihubungkan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Jujur, Adil Dan Manusiawi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS RETOAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 1 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 2 TAHUN 2002 TERHADAP PERADILAN KASUS PELEDAKAN BOM DI LEGIAN BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 JO.Perpu N0.1 Tahun 2002 Dan Undang-U ndang No. 16 Tahun 2003 Jo.Perpu No.2 Tahun 2002 Terhadap Peradilan Kasusu Peledakan BOM Di Legian Bali

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Diverso oleh Pihak Kepolisian Terhadap Penyalahguna Narkotika Menuju Penyelematan Generasi Penerus Bangsa Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Sebagai Reorientasi Tujuan Penyidikan POLRI Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Terhadap Penyitaan Barang Bukti Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pada Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog