Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT OLEH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENELITIAN KEDOKTERAN PADA MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1995 TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KARTU KREDIT YANG DITERBITKAN OLEH PT GENERAL ELECTRIC (GE) FINANCE SELAKU LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANTARA DOKTER DENGAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) TENTANG PENGGUNAAN OBAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU RI NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN JO. UU RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSETUJUAN DALAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TERHADAP MANUSIA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PP. NO 39 TAHUN 1995 TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBNGAN KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PENETAPAN TARIF TAKSI OLEH ORGANDA DKI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARAANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM MELAKSANAKAN ABORTUS PROVOCATUS MEDICALIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 15 UU NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DOKTER SELAKU TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL DALAM TINDAKAN ABORSI AKIBAT KEGAGALAN PROGRAM KB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PENGGUNAAN BAHAN FORMALIN PADA PRODUK YANG DIHASILKANYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN PRODUK PANGAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN LABEL PRODUKSI DALAM BAHASA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER MILITER TANPA PERSETUJUAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA PASIEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA YANG PERKAWINANNYA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA YANG DILANGSUNGKAN MENURUT HUKUM AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA KARENA KELALAIAN DEBITUR DLM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DIDASARKAN PADA SISTEM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat hukum pembatalan perkawinan kedua terhadap tanggungjawab orang tua dihubungkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT BATAK TOBA TERHADAP KEDUDUKAN WARIS ANAK KANDUNG DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA SEBAGAI ISTRI KEDUA/KETIGA /KEEMPAT TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat perceraian dalam perkawinan campuran terhadap kekuasaan orang tua pada anak dibawah umur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat putusan perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama dihubungkan dengan Undang undang No.1 Tahun 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap kekuasaan orang tua kepada anak dihubungkan dengan Undang-Undang N0.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Terhadap Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum perkawinan Khong Hu Cu ditinjau dari peraturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP PRAKTEK-PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL SEBAGAI ALTERNATIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM UPAYA PENYEMPURNAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pewarisan pada perkawinan antar Agama di Indonesia setelah berlakunya Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dan Transaksi Jujur (Fair Dealing) Dalam Penyelesaian Sengketa E-Banking Melalui Medasi Independen Sebagai Pengembangan Hukum Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN HAK MILIK ATAS KEKAYAAN NEGARA MELALUI PERJANJIAN TUKAR GULING (RUISLAG) ANTARA BULOG DAN PT. GORO BATAR SAKTI DIHUBUNGKAN DENGAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI No. 20 TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH KEBERADAAN INDOMARET TERHADAP USAHA KECIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN DOKTER SEBAGAI TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL DALAM IKLAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK KESEHATAN DI MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHENTIAN TINDAKAN MEDIK DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN PERSETUJUAN PASIEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SISSA HUTANG KREDIT DENGAN JAMINAN PERORANGAN DITINJAU DARI UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN PERUBAHAN UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA BANK BRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog