Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Perlindungan hukum bagi dokter yang telah menjalankan tugas profesi sesuai dengan standar profesi berdasarkan UU no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan KUH perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FACTOR TERHADAP KERUGIAN DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DIDASARKAN PADA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan data pribadi dalam kegiatan promosi melalui undian berhadiah berpedoman kepada hukum perikatan menurut KUH Perdata dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA ATAS PERAMPASAN BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH NEGARA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum dalam pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing dihubungkan dengan UU No. 21 thn 2007 ttg tindak pidana perdagangan orang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI RUMAH SAKIT DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPMENKES NOMOR 432 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KESEHATAN DAN KE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan anak dihubungkan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008bTentang Perlindungan Anak Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditor atas objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitor kepada pihak ketiga dihubungkan dengan UU no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG DIRUGIKAN AKIBAT EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERIKUT BENDA-BENDA YANG BUKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap hak anak-anak yang berada dalam pengasuhan Yayasan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KEPERAWATAN DALAM PENANGANAN PASIEN PENYAKIT MENULAR DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Keperawatan Dalam Penanganan Tenaga Penyakit Menular Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang bekerja pada sektor non formal ditinjau dari UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AJINOMOTO ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT AJINOMOTO INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Objeknya Digadaikan Kepada Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENYEMBUHAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap Pasien dalam pelayanan obat melalui resep dokter di apotek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Telkomsel Yang Melakukan Transaksi Elektronik Melalui SMS (Short Messages Service) Berdasarkan Hukum Asuransi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP GUGATAN PASIEN ATAS KESALAHAN PROFESIONAL (MEDICAL MALPRACTICE) TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Melindungi Keselamatan Pasien Didasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA YANG PERKAWINANNYA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA YANG DILANGSUNGKAN MENURUT HUKUM AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA KARENA KELALAIAN DEBITUR DLM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DIDASARKAN PADA SISTEM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat hukum pembatalan perkawinan kedua terhadap tanggungjawab orang tua dihubungkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT BATAK TOBA TERHADAP KEDUDUKAN WARIS ANAK KANDUNG DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA SEBAGAI ISTRI KEDUA/KETIGA /KEEMPAT TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat perceraian dalam perkawinan campuran terhadap kekuasaan orang tua pada anak dibawah umur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat putusan perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama dihubungkan dengan Undang undang No.1 Tahun 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap kekuasaan orang tua kepada anak dihubungkan dengan Undang-Undang N0.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Terhadap Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum perkawinan Khong Hu Cu ditinjau dari peraturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP PRAKTEK-PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL SEBAGAI ALTERNATIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM UPAYA PENYEMPURNAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pewarisan pada perkawinan antar Agama di Indonesia setelah berlakunya Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN TINGKAT LAYANAN BAGI PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI DI BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Salah Satu Sarana Penyelesaian Masalah Kredit Macet Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dikaitkan Dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KREDIT MACET PADA BANK NEGARA INDONESIA KANTOR WILAYAH 04 BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MENJADI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) DIHUBUNGKAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN MENURUT AGAMA MASING-MASING DIHUBUNGKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERAPI MEDIS SEL PUNCA (STEM CELL) DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT OLEH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENELITIAN KEDOKTERAN PADA MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1995 TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KARTU KREDIT YANG DITERBITKAN OLEH PT GENERAL ELECTRIC (GE) FINANCE SELAKU LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANTARA DOKTER DENGAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) TENTANG PENGGUNAAN OBAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU RI NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN JO. UU RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSETUJUAN DALAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TERHADAP MANUSIA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PP. NO 39 TAHUN 1995 TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBNGAN KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PENETAPAN TARIF TAKSI OLEH ORGANDA DKI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARAANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog