Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI PULSA ISI ULANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN FIRST MEDIA ATAS PERUBAHAN PAKET LAYANAN INTERNET DAN TV KABEL SECARA SEPIHAK DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUKO DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG OBJEKNYA DIJAMINKAN OLEH PENGEMBANG DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING TERKAIT PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG OLEH MANTAN KARYAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA OBJEK PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL YANG MEMBERIKAN FASILITAS GARANSI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK SEMENTARA-BERGILIRAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. PLN (PERSERO) MENURUT KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK YANG BERITIKAD BAIK ATAS PEMUTUSAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SECARA SEPIHAK OLEH PEMEGANG LISENSI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLLINDUNGAN HUKUM NASABAH KARTU KREDIT TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT DALAM HAL TERJADI PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKAD KARTU PEMBIAYAAN SEBAGAI PRODUK PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA INDRAMAYU NOMOR: 086/PDT.P/2012/PA.IM TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MA No. 3203 K/ PDT/2012 ANTARA M. ALI TARYONO DENGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEMBANTU SETIABUDHI DIKAITKAN DENGAN UU PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.324 K/AG/1998 TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG PUTUS KARENA PERCERAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NI 492 K/AG/2011 TENTANG KASUS NYONYA NINING ROHAYATI MELAWAN PT BANK SYARIAH MEGA IDONESIA CABANG BANDUNG TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MURABAHAH MENGENAI PENGALIHAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NO. 118/Pdt.G/2008/P.A Bdg. TANGGAL 14 FEBRUARI 2008 YANG MENGABULKAN GUGAT CERAI DENGAN VERSTEK ANTARA LILIS TARWIPAH (PENGGUGAT) MELAWAN HERLAN HERLAMBANG (TERGUGAT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR 47/PDT/2009/PT.DKI DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA PT. DUTA PERTIWI, TBK DENGAN KHOE SENG SENG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TENTANG GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA ANTARA PERUSAHAAN NEGARA BATU BARA BUKIT ASAM DENGAN KALTIM PRIMA COAL YANG DIAJUKAN OLEH PEMPROV KALTIM DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATASAN HAK BERINTERAKSI DENGAN ANAK YANG MASIH DI BAWAH UMUR AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM JUAL BELI IJON DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SERTA SOLUSI PENANGGULANGANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEPEMILIKAN STWA LANGHA HARIMAU SUMATERA OLEH PERORANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSITEMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM BADAN USAHA MILIK PETANI SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM BIDANG PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HHUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMILIK ANJING PELIHARAAN SAINT BERNARD YANG MATI PADA SAAT PENGIRIMAN TERHADAP PEMILIK JASA DELIVERY PLANET PETSHOP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PERDATA YANG DAPAT DILAKUKAN BANK OF CHINA TERHADAP PT INDONESIA COAL RESOURCES ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MENOLAK MENCAIRKAN L/C NO.1800127/09

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ASOSIASI INDUSTRI REKAMAN INDONESIA (ASIRI) TERKAIT PENJUALAN CD/VCD/MP3 JENIS LAGU DAN VIDEO KLIP BAJAKAN OLEH ROSMIDA SINAGA BINTI NURI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IWAN SETIAWAN DALAM HAL TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR BESAR YANG DILAKUKAN MELALUI PERJANJIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH RI CQ MENTERI KEUANGAN TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH AHLI WARIS ARTIP DALAM KASUS PINJAMAN NASIONAL 1946

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT. BFI FINANCE INDONESIA, TBK. UNTUK MENDAPATKAN HAKNYA ATAS DASAR WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH ONGKO GROUP DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN GADAI ATAS SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK. TERHADAP TRANSPORTER YANG TIDAK MEMENUHI KONTRAK PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ANALISIS KONTRAK PERTAMINA DENGAN SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PEMASARAN DAN NIAGA PT PERTAMINA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ALIMENTASI TERHADAP ANAK DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT LURAGUNG KUNINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI HUBUNGAN SEDARAG (INSECT) MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISPENSASI PERKAWINAN TERKAIT BATAS USIA MINIMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEMATANGAN MEMPELAI""TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISPENSASI PERKAWINAN TERKAIT BATAS US

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN MASSAL DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELARANGAN KAWIN SIRI DAN POLIGAMI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DENGAN PENGIKATAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA MEMPELAI PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK YANG BERSENGKETA DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 119/Pdt.P/2002/PN.Jkt.Pst. DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN MICROCHIP SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN HEWAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA DALAM KAITAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN TEKSTIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BI NO. 7/52/PBI/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG PENGANGKATANNYA BATAL DEMI HUKUM ATAS PERBUATAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANALIS KESEHATAN DAN TINDAKAN HUKUM PASIEN ATAS UPAYA KESEHATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN KEPMENKES NOMOR 370/MENKES/SK/III/200

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK BARU BANGUNAN ATAU PERSIL ATASPELANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK LAMA BANGUNAN ATAU PERSIL BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DAN PEMILIK KENDARAAN TRAVEL ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN JALAN RAYA SERTA KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DANA PENSIUN TELKOM ATAS KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PENGURUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA ANGKUTAN PULANG PERGI BANDUNG-BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PENUMPANG AKIBAT TERLAMBATNYA ANGKUTAN TIBA DI BANDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIMD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM HAL GANTI KERUGIAN AKIBAT PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI ASAS TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN KESALAHAN (LIABILITY BASED ON FAULT)DAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYUSUNAN DAN PENERBITAN BUKU JOKOWI (BUKAN) UNTUK PRESIDEN" KARYA ANNISA F. RANGKUTI SECARA SEPIHAK OLEH PENERBIT ELEXMEDIA KOMPUTINDO BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA "ENYUSUNAN DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN PELAKSANA PENEMPATAN PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DALAM PEMANTAUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PER

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog