Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

PENELANTARAN ANAK OLEH KEDUA ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BI NO. 7/52/PBI/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG PENGANGKATANNYA BATAL DEMI HUKUM ATAS PERBUATAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANALIS KESEHATAN DAN TINDAKAN HUKUM PASIEN ATAS UPAYA KESEHATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN KEPMENKES NOMOR 370/MENKES/SK/III/200

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK BARU BANGUNAN ATAU PERSIL ATASPELANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK LAMA BANGUNAN ATAU PERSIL BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DAN PEMILIK KENDARAAN TRAVEL ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN JALAN RAYA SERTA KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DANA PENSIUN TELKOM ATAS KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PENGURUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA ANGKUTAN PULANG PERGI BANDUNG-BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PENUMPANG AKIBAT TERLAMBATNYA ANGKUTAN TIBA DI BANDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIMD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM HAL GANTI KERUGIAN AKIBAT PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI ASAS TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN KESALAHAN (LIABILITY BASED ON FAULT)DAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HHUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMILIK ANJING PELIHARAAN SAINT BERNARD YANG MATI PADA SAAT PENGIRIMAN TERHADAP PEMILIK JASA DELIVERY PLANET PETSHOP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PERDATA YANG DAPAT DILAKUKAN BANK OF CHINA TERHADAP PT INDONESIA COAL RESOURCES ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MENOLAK MENCAIRKAN L/C NO.1800127/09

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TONNY KARYAWAN TERHADAP BANK DANAMON CABANG SEMARANG DALAM EKSEKUSI AGUNAN KREDIT DARI KURNIADI BERUPA TANAH MILIKNYA YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ASOSIASI INDUSTRI REKAMAN INDONESIA (ASIRI) TERKAIT PENJUALAN CD/VCD/MP3 JENIS LAGU DAN VIDEO KLIP BAJAKAN OLEH ROSMIDA SINAGA BINTI NURI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ARSWENDO ATMOWILOTO ATAS KERUGIAN YANG DIDERITANYA AKIBAT PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK OLEH BELLA SAPHIRA DALAM PERJANJIAN KESEPAKATAN KERJA BERMAIN SINETRONBURSA EFEK JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IWAN SETIAWAN DALAM HAL TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR BESAR YANG DILAKUKAN MELALUI PERJANJIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH RI CQ MENTERI KEUANGAN TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH AHLI WARIS ARTIP DALAM KASUS PINJAMAN NASIONAL 1946

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT. BFI FINANCE INDONESIA, TBK. UNTUK MENDAPATKAN HAKNYA ATAS DASAR WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH ONGKO GROUP DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN GADAI ATAS SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK. TERHADAP TRANSPORTER YANG TIDAK MEMENUHI KONTRAK PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ANALISIS KONTRAK PERTAMINA DENGAN SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PEMASARAN DAN NIAGA PT PERTAMINA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ALIMENTASI TERHADAP ANAK DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT LURAGUNG KUNINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI HUBUNGAN SEDARAG (INSECT) MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISPENSASI PERKAWINAN TERKAIT BATAS USIA MINIMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEMATANGAN MEMPELAI""TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISPENSASI PERKAWINAN TERKAIT BATAS US

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA YANG DI BUAT OLEH DEWAN KARYAWAN DENGAN PIHAK PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN MASSAL DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELARANGAN KAWIN SIRI DAN POLIGAMI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap kedudukan organisasi notaris bagi notaris di Indonesia dikaitkan dengan ketentuan mengenai organisasi notaris dalam UU no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DENGAN PENGIKATAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA MEMPELAI PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK YANG BERSENGKETA DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI GOLONGAN PASIEN MISKIN ATAU TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKITPEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DITITIPKAN DI BADAN HUKUM YAYASAN DAY CARE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM REALISASI KREDIT PADA BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PASCA PERCERAIAN LIÆAN AKIBAT DUGAAN HASIL PERBUATAN ZINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RESI GUDANG SEBAGAI SURAT BERHARGA DAN OBJEK JAMINAN DILIHAT DARI HUKUM SURAT BERHARGA DAN OBEJK JAMINAN DILIHAT DARI HUKUM SURAT BERHARGA DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM MENDIRIKAN PERUSAHAAN DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR) jo UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HKM TERHADAP PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT TERKAIT DGN PEMULANGAN PASIEN YG MSH MEMBUTUHKAN PERAWATAN DIHUBUNGKAN DGN UU NO 36 THN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO 44 THN 2009 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ANAK YG DI LAHIRKAN DLM PERKAWINAN SAH YG MENDAPATKAN PENYANGKALAN OLEH AYAHNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP POLA PENAWARAN PRODUK DENGAN HADIAH DARI PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK ATAS WARIS DENGAN ADANYA WASIAT DITINJAU DARI KUH PERDATA (KASUS SURAT WASIAT SUZANNA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS AKTA TANAH HIBAH TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DGN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR PEMBIAYAAN ARDH AL-HASAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA ANGKUTAN BUS KOTA TERHADAP RENDAHNYA KEAMANAN DAN KENYAMANAN BUS KOTA YANG TIDAK LAYAK JALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERMENHUB NO.98 TAHUN 2013 TENTANG STANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL HUBUNGAN KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIJUAL OLEH SHOWROOM SECARA TIDAK ASLI DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMALSUAN SERTIFIKASI LABELISASI HALAL PRODUK KOSMETIKA SEBAGAI BENTUK LEGITIMASI KEHALALAN PRODUK DI INDONESIA DIKAITKAN DGN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI PULSA ISI ULANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN FIRST MEDIA ATAS PERUBAHAN PAKET LAYANAN INTERNET DAN TV KABEL SECARA SEPIHAK DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog