Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG BERGERAK DI BIDANG KEPENTINGAN PUBLIK DIKAITKAN DENGAN KEDUDUKAN ASET NEGARA DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PADA TRANSAKSI DI BURSA BERJANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENERBITA BUKU ANTARA PENGARANG DAN PENERBIT DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA jo UU NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KECURANGAN ASURANSI (INSURANCE FRAUD) YANG DILAKUKAN OLEH TERTANGGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTUKARAN INFORMASI DATA POTENTIAL CUSTOMER SECARA RESIPROKAL ANTARA ENTITAS UTAMA DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON BANK DALAM KONGLOMERASI LEMBAGA JASA KEUANGAN PT X

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENCHARTER KAPAL DAN PEMILIK KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CHARTER WAKTU ATAS TINDAKAN NAHKODA DIKAITKAN DENGAN KUHD DAN HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEGIATAN PEMASARAN ASURANSI MIKRO OLEH AGEN LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI) DIHUBUNGKAN DENGAN KEDUDUKAN AGEN DAN TANGGUNG JAWAB BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ANTARA PT. INDOSAT Tbk. DENGAN PT. SATELINDO DAN PT. INDOSAT MULTIMEDIA (IM3) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN ASURANSI KREDIT DALAM MEMBANTU MENGATASI RISIKO PENGEMBALIAN KREDIT USAHA KECIL DIHUBUNGKAN DENGAN EKSISTENSI USAHA KECIL DALAM DUNIA USAHA MENURUT UU NO. 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN GADAI DI PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN KABUPATEN CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BUKU III

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEK BERAGUN ASET (ASET BACKED SECURITIES) SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI DIHUBUNGKAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Jo. PERATURAN BAPEPAM No. IX.K1.1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM No. Kep. 28/PM 2003 TENTANG PEDOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI HARTA PAILIT MELALUI LELANG OLEH KURATOR YANG BERASAL DARI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT TIDAK SELESAINYA EKSEKUSI OLEH KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLIKASI BERLAKUNYA KETENTUAN ANTI DUMPING DALAM AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI OF GATT 1994 (ANTI DUMPING CODE 1994) TERHADAP KETENTUAN HUKUM ANTI DUMPING INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN VULTURE INVESTOR DI INDONESIA DAN KETERLIBATAN VULTURE INVESTOR DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN OLEH PT. JASA RAHARJA KEPADA PENGEMUDI KENDARAAN PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PENANGGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HAK EKSLUSIF ATAS PEMANFAATAN RIGHT OF WAYY KETENAGALISTRIKAN KEPADA PT. INDONESIA COMMENTS PLUS OLEH PT. PLN PERSERO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI TIDAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN SYARI'AH BAGI USAHA KECIL OLEH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENERBITAN OBLIGASI KONVERSI OLEH PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN PRINSIP PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( DALAM KASUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PT. PLN (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK OLEH PT. PLN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM BILYET GIRO KOSONG YANG DIGUNAKAN DALAM PERJANJIAN JUAL û BELI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG BILYET GIRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM TANPA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PROSES PERTUKARAN SAHAM ANTARA PT. ADQUANTUM ADVERTISING COMMUNICATIONS DENGAN BRANDZ GROUP PTE LTD SINGAPORE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKUISISI PT KALTIM PRIMA COAL OLEH PT BUMIRESOURCESTBK DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM PT BUMI RESOURCES TBK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis hukum pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan efek yang sudah dicabut izin usahanya berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN OLEH PT. PINDAD (Persero) BANDUNG SELAKU BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) TERHADAP KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERDAGANGAN KOMODITAS PERTANIAN BAWANG PUTIH UNTUK MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KASUS DUGAAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM 9INSIDER TRADING) PT. BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA, TBK. DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS MENGENAI KEGIATAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI NO. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 TTG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DAN IMPLIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 09/KPPU-M/2012 TENTANG KETERLAMBATAN PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA MELAKUKAN PEMBERITAHUAN AKUISISI PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10 PK/N/2002 ANTARA PT. METRO CORP INDONUSA MELAWAN PT. TRUBA RAYA TRADING TENTANG PERKARA KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NO.08/KPPU-M/2012 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 BERKAITAN DENGAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KPPU No. 05/KPPU-L/2011 TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN PT. INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM KUALA TANJUNG KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENANGGUNGAN UTANG PADA KEGIATAN PENJAMINAN KREDIT KOPERASI DAN USAHA KECIL OLEH KOPERASI PENJAMIN KREDIT JAWA BARAT SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN ASURANSI KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA FITUR TELEPON RUMAH YANG DIPASANG SECARA SEPIHAK OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk DIVRE III

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI USAHA KECIL DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BERLAKUNYA PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CINA (ACFTA) DALAM PRAKTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DIVESTASI SEWAKTU-WAKTU YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI (EBA-SP) SEBAGAI DIVERSIFIKASI EFEK BAGI INVESTOR, DITINJAU DARI HUKUM PASAR MODAL DAN PERPRES NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM DUNIA BISNIS INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI PT JASARAHARJA DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG (ASURANSI SOSIAL) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NO 40 TH 2007 TTG PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DIATUR DALAM UU NO. 5 TH 1999 TTG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DISTRIBUTOR KEGIATAN USAHA MULTI LEVEL MARKETING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN DANA INITIAL PUBLIC OFFERING PT. KATARINA UTAMA TBK BERDASARKAN HUKUM PASAR MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN OBLIGASI KONVERSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESEIAN SENGKETA BISNIS PASAR MODAL MELALUI BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESEIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERALIHAN STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI ASET PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKSANAKAN MERGER DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN DAN HUKUM PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog