Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

KLAUSUL PERJANJIAN WARALABA YANG DAPAT MENGHAMBAT PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM HUKUM UNTUK KUSNADI GUNAWAN DALAM KASUS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KUSNADI GUNAWAN DENGAN A. SAIFULLAH DALAM PENGADAAN KAYU BANGUNAN (KAYU JATI MERAHAN ASLI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM DALAM SENGKETA PERJANJIAN LISENSI MEREK 'CAP KAKI TIGA' ANTARA PT. SINDE BUDI SENTOSA DENGAN WEN KEN DRUG CO PTE LTD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER PERUSAHAAN ASURANSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (KMK) NO.481/KMK.017/1999 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI SAHAM TANPA WARKAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM) SECARA ON-LINE DIHUBUNGKAN DENGAN PENGESAHAN PERUBAHAN AKTA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN MENTERI NO: M-01-ht.01-10 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SUBROGASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI ADIRA DINAMIKA CABANG BANDUNG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM ASURANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BUS TRANSJAKARTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA PERATURAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI EFEK PT WAHANAARTHA HARSAKA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBENTUKAN SIPF SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI PENGATURAN OJK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN CORPORATE GUARANTEE DAN CASH COLLATERAL KEPADA UMKM UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT DALAM RANGKA HUBUNGAN KEMITRAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROA TERBATAS DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN PERJANJIAN ASURANSI DALAM HAL HILANGNYA POLIS AKIBAT BENCANA TSUNAMI DI ACEH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR MENURUT HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP) PADA PT. BANK NIAGA Tbk. DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.D.4

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM POLIS ASURANSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 30 TH 1999 TTG ARBISTRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERKAIT DENGAN TEMUAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) MENGENAI PRODUK MAKANAN BERMELAMIN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TERHADAP KREDITOR ATAS PAILITNYA PERSEROAN TERBATAS AKIBAT KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENGURUSAN DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG PENGANGKATANNYA BATAL DEMI HUKUM ATAS PERBUATAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN ATAS KERUGIAN DAN UTANG ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN DOKTRIN-DOKTRIN HUKUM KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KOPERASI DW ATAS HILANGNYA BENDA JAMINAN MILIK ANGGOTA DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR TERHADAP PENUMPANG ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PENGGUNAAN BAHAN KLORIN DALAM PRODUK PANGAN (BERAS) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen karena informasi yang menyesatkan dalam perdangangan secara elektronik (electronic commerce) berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 11

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA ANGKUTAN PULANG PERGI BANDUNG-BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PENUMPANG AKIBAT TERLAMBATNYA ANGKUTAN TIBA DI BANDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIMD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT MANDALA AIRLINES TERHADAP WARGA JALAN JAMIN GINTING MEDAN SELAKU PIHAK KETIGA (KORBAN) KECELAKAAN PESAWAT MANDALA AIRLINES DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT PLN (PERSERO) TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN OPAL (OPERASI PENERTIBAN ARUS LISTRIK) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TELAAH HUKUM ASURANSI DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ASURANSI KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN (ASKESKIN) DALAM HAL TERJADINYA TUNGGAKAN KLAIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PT. ASABRI TERHADAP MANTAN DIREKSI BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA HENRY LEO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN PENGHAMBATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG PD PASAR TOHAGA TERHADAP TOKO ANANDA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENDIRIAN MINIMARKET DAN JARAK ANTARA MINIMARKET DENGAN PASAR TRADISIONAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS ISTIMEWA JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM SEBAGAI REALISASI DARI PERJANJIAN ASURANSI KERUGIA PADA PT. ASURANSI TRI PAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK TERTANGGUNG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJAMINAN (SURETY BOND) OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PEMBUKAAN STANDBY L/ DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FREIGHT FORWARDER (PERUSAHAAN PENGURUSA JASA MUATAN) DALAM KEGIATAN PENGANGKUTAN INTERMODAL MELALUI LAUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN ASURANSI HAJI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN HAJI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM PT. UNITED TRACTORS Tbk. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FASILITAS CALL FORWARDING PADA TELEPON SELULER BERBASIS CDMA DIHUBUNGKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA ANTAR PENYELENGGARA TELEPON SELULER BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADINYA FORCED SELL DI PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN DALAM HAL DEBITOR PAILIT MENGAJUKAN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITOR DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PEMBATALAN KEPAILITAN TERHADAP KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS YANG MEMEGANG HAK TANGGUNGAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN ATAS DUPLIKASI AKTA PENDIRIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 16 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS PEMBATALAN PENGGABUNGAN PERSEROAN OLEH KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA TERHADAP STATUS HUKUM PERSEROAN YANG TELAH MELAKUKAN PENGGABUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS TINDAKAN SPIN OFF SEBAGAI UPAYA RESTRUKTURISASI PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERALIHAN ASET PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM KEPAILITAN TERHADAP PENJAMIN (GUARANTOR) BERKAITAN DENGAN PERSONAL GUARANTIEE ATAU CORPORATE GUARANTEE DALAM PERKARA KEPAILITAN DEBITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP TRANSAKSI SHORT SELLING MENURUT PERATURAN BURSA EFEK NO II-H DAN PERATURAN BAPEPAM-LK NO V.D.6 DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH DARI BANK UMUM BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PENYERAHAN PIUTANG DARI KREDITOR AWAL )PT BANK TABUNGAN NEGARA) KEPADA SPECIAL PURPOSE VEHICLE (PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAN) DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET DAN DAMPAKNYA BAGI PARA INVESTOR PEMEGANG EFEK BERAGUN ASE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM ASURANSI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (TRAVEL) DENGAN WARNA TANDA NOMOR KENDARAAN HITAM TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM ASURANSI TERHADAP KEGIATAN FACTORING UNTUK ANTISIPASI DEBITOR WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY) TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN KUALITAS PRODUK PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog