Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TIN JAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER ATAS KERUGIAN KONSUMEN YANG DISEBABKAN OLEH IKLAN YANG DILAKUKANNYA DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjuan Yuridis Atas Pengaruh Penyimpangan Dokumen Letter of Credit Terhadap Penyelesaian Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Impor Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan Uniform Custom and Practise For Documentary Credit ICC Publication

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis asas tanggung jawab mutlak (strick liability)dalam penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk cacat dihubungkan dengan UU no. 8 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGGUNAAN KARTU ATM DALAM TRANSAKSI PERBANKAN OLEH NASABAH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan kewarisan menurut kitab undang Undang Undang perkawinan No. 1 Tahun 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGAGALAN PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT KARENA KESALAHAN SISTEM INFORMASI DEBITUR DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 1/POJK.07/2013 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai restrukturisasi melalui pengambilalihan Perseroan Terbatas terbuka oleh kredittor dengan debt to equity swap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai sita jaminan dalam pemutusan pailit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN BAPEPAM TERHADAP PRAKTIK WINDOW DRESSING DALAM MEKANISME PASAR MODAL INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DENGAN WARKAT DI PT KPEI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang keberadaan komite audit dalam organ perseroan terbatas pada usaha milik negara untuk mewujudkan good governance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang tanggungjawab PT Pos Indonesia Persero terhadap kerugian yang diderita pelanggan dihubungkan dengan UU N0.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIVESTASI SAHAM INDOSAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DALAM BANK SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATUTAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRISIP KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS DALAM YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH KEKUASAAN DAN KEWENANGAN INSTANSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA KECIL DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGANNYA DARI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Tentang Kemungkinan Diterapkannya Konsep Fresh Start Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Restrukturisasi perusahaan penyiaran dengan cara pemasukan saham induk perusahaan kepada anak perusahaan ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 01 K/N/1998 TENTANG PERKARA PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT ATAS PT OMETRACO CORPORATION Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2332/K/Pdt/1985 MENGENAI WEWENANG DIREKSI MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TANPA SURAT KUASA KHUSUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 298 K/PDT/2000 TANGGAL 26 APRIL 2001 TENTANG PUTUSAN JUDEX FACTIE DINILAI SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP PENILAIAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA ANTARA NY. RD. INCKE SUPRAPTINI (PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 09 / PK/ N/ 1999 MENGENAI PERKARA KEPAILITAN ANTARA IBJ ASIA LIMITED, KOREA COMMERCIAL FINANCE LIMITED DAN HANAREUM BANKING CORPORATION DENGAN PT CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 013 PK/N/1999 TANGGAL 2 AGUSTUS 1999 PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH PT ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA TERHADAP PERUSAHAAN INVESTASI KANADA POLLACK PARADISE FORTUNE INTERNATIONA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.01 K/N/2001 TENTANG PENOLAKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.02/PKPU/2000 JO NOMOR 100/PAILIT/1999/P.NIAGA.JKT.PST TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1843 K/PDT/1996 TANGGAL 29 JANUARI 1999 MENGENAI PERKARA MEREK POLO RALPH LAUREN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 010 PK/N/1999 MENGENAI PERKARA PERMOHONAN KEPAILITAN PT HANIL BAKRIE FINANCE Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2058 K/SIP/1980, TANGGAL 5 JUNI 1981 TENTANG KEKUATAN HUKUM ATAS TESTAMEN YANG DIBUAT DI SINGAPURA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3051 K/SIP/1981 TANGGAL 28 DESEMBER 1983 DALAM PERKARA MEREK GOLD BOND DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDAANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 PK/N/1999 Tanggal 23 Maret 1999 Mengenai Permohonan Kepailitan Oleh PT Bank Ekspor Impor Indonesia Terhadap PT Pacific International Finance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 010 K/N/2000 TANGGAL 10 APRIL 2000 MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH PT ASTRIA RAYA BANK TERHADAP PT ASMAWI AGUNG CORPORATION

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1861 K/PDT/1996 TANGGAL 14 JANUARI 1997 TENTANG SENGKETA PERJANJIAN ASURANSI EKSPOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3310 K/Pdt/1987, TANGGAL 13 SEPTEMBER 1987, TENTANG PENAFSIRAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 118 AYAT (3) H.I.R. DAN KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM MENGADILI PER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewajiban hukum perusahaan asuransi pailit terhadap nasabah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Elektronik dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB EMITEN PT BANK PAPAN SEJAHTERA Tbk. (DALAM LIKUIDASI) ATAS PEMBERIAN INFORMASI YANG SESAT KEPADA INVESTOR PEMEGANG SAHAM PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER HIPERMARKET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencacatan saham suatu PT. (Perseroan Terbatas) lembaga penyiaran swasta melalui pemegang saham (back door lesting) rangka pengembangan perusahaan induk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat Hukum Mengenai Kedudukan Judiono Tosin dan Yannes Naibaho Selaku Personal Guarantor Dalam Hal Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh PT ASTRIA RAYA BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi direksi dan komisaris Badan Usaaha Milik Negara dalam rangka penerapan prinsip prinsip good corporate governance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan melalui media telekonferensi terhadap keotentikannya dalam perspektif UU jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Lembaga Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum atas penggunaan data elektronik (Sisminbakum) dalam pendirian perseroan terbatas dihubungkan dengan hukum pembuktian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Undang-Undang No. 37 Tahunn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit Pada Kasus Kepailitan Berdasarkan Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian UU Kepailitan terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 18/Kepailitan/1998/PN Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 21 Desember 1998 tentang kepailitan komisaris dan PT Kutai Kartanegara Prima Coal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan hukum pemegang hak jaminan keberadaan dalam praktik dihubungkan dengan Undang- Undang No. 37 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan perseroan Dihubungkan Dengan Hak Pemegang Jaminan Kebendaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan eksekusi grosse akta berdasarkan 224 Regleman Indonesia yang diperbarui dan atau pasal 258 Regleman daerah seberang dalam penyelesaian kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog