Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6 
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN SUATU PERSEROAN TERBATAS PADA PERKARA PERMOHONAN PAILIT ANTARA THE HONGKONG CHINESE BANK MELAWAN PT DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Proses Likuidasi yang Dimohonkan Pailit Berdasarkan Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB GANTI KERUGIAN RUMAH SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM KEPADA KORBAN MALPRAKTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR YANG MERUGIKAN HARTA PAILIT TERHADAP KREDITOR DALAM KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (UU KPPU) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab hukum rumah sakit swasta yang dikekola yayasan terhadap kerugian pasien akibat kelalaian dalam pelayanan medis dihubungkan dengan UU no. 16 tahun 2001 tentang yayasan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien yang di rugikan dalam pemberian transfusi darah dihubungkan dengan Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Jo. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN (HOLDING COMPANY) TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU GROUP COMPANY DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PENJAMIN UTANG (CORPORATEGUARANTOR) ANAK PERUSAHAAN DALAM KASUS KEPAILITAN PERUSAHAAN GRUP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DEBITOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab Pedagang informal sebagai pelaku usaha terhadap kerugian konsumen NPM L2N.00.036 L2N.00.046 L2N.00.035 L2N.00.062 L2N.00.031 L2N.01.002 L2N.00.016 L2N.00.026 L2N.01.050 L2N.00.054 L2N.00.064 L2N.00.074 L2N.00.056 L2N.0

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS PASCA BERAKHIRNYA PKPU DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENGURUS YANG LALAI DALAM HAL MEMBERIKAN PENGUMUMAN DI MEDIA MASSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN DOMESTIK TERHADAP KEPEMILIKAN ARMADA PESAWAT UDARA DALAM UPAYA PELAYANAN MAKSIMAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT PLN (Persero) TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMADAMAN ARUS LISTRIK YANG TERJADI DI WILAYAH JAKARTA DAN SEKITARNYA PADA TANGGAL 12 DAN 13 SEPTEMBER 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab apoteker pengelola apotik dalam pelayanan resep dan peracikan obat di apotek dihubungkan dengan Undang Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab hukum konsultan pasar modal terhadap perusahaan go public berdasarkan kode etik profesi dihubungkan dengan Undang Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab pelaku usaha atas kegagalan bangunan dalam perjanjian jual beli rumah dihubungkan dengan UU No.4 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

The General Offering Privat Obligation For Suport The Vertcal Merger ProcessFrame Work Of Tranformation Business Telecomunication Company penawaran umum obligasi privat guna mendukung proses merger vertical dalam rangka tranformasi bisnis perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PT ASURANSI LIPPO e-NET Tbk. TERHADAP PEMBERIAN SANKSI DARI BAPEPAM DALAM HAL PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (CORE BUSINESS) DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KASUS PENGGELAPAN SAHAM PT LIPPO BANK Tbk DAN SAHAM PT BIMANTARA Tbk MILIK PARA PEMEGANG SAHAM PT LIPPO INVESTMENT MANAGEMENT (PT LIM) YANG DILAKUKAN OLEH ROLAND SWEEDER H

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH LEO JUNATAN ATAS KASUS KECELAKAAN TERKURUNGNYA ISTRI LEO JUNATAN DI MOBIL BMW SERI 3181A/E46 TAHUN 2000 TERHADAP PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk. DAN PT BMW INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KULONPROGO TERHADAP PT KALLA LINES ATAS TUMPAHNYA ASPAL CURAH DI PANTAI CONGOT KULONPROGO DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT OLEH KREDITOR MINORITAS TERHADP DEBITOR DIHUBUNGKAN DENGAN ADANYA PENUNJUKAN AGEN YANG MEWAKILI KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN KREDIT DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN PERBANKAN BERDASARKAN UU BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGABUNGAN ANTARA BANK DUTA Tbk. DENGAN BANK TUGU SEBAGAI SUATU PERSEROAN TERBATAS BERBENTUK BANK DITINJAU DARI SUDUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN LENIENCY PROGRAMME SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KASUS KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJUALAN SAHAM MILIK PT. MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK DI PT. APEXINDO PRATAMA DUTA TBK. SECARA LANGSUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT. POS INDONESIA ( PERSERO ) DALAM RANGKA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERATANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA DLM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DIHUBUNGKAN DGN UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum Adat dihubungkan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KENAIKAN TARIF METROMINI DI WILAYAH DKI JAKARTA YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG N0.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia dikaitkan Dengan Sita Eksekusi Obyek Jaminan Oleh Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Sosial

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkawinan yang dilaksanakan melalui media telekomunikasi telepon dihubungkan dengan Tanggung jawab Produsen atas tercemarnya produk makanan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT (PERSERO) ANGKASA PURA II SEBAGAI TINDAKAN PERSIAPAN DALAM MELAKSANAKAN PRIVATISASI TERHADAP ANAK PERUSAHAAN PT (PERSERO) ANGKASA PURA II

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas kepailitan lessee dalam perjanjian leasing

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas kepailitan yang dimohon debitur dalam praktik penyelesaian utang piutang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum perlindungan hak cipta karya musik dihubungkan dengan sistem pendaftaran H K I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP POLA PENAWARAN MENU MAKANAN YANG DITENTUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA RESTAURAN SIAP SAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjuan Yuridis Atas Pengaruh Penyimpangan Dokumen Letter of Credit Terhadap Penyelesaian Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Impor Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan Uniform Custom and Practise For Documentary Credit ICC Publication

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DIREKSI YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BANDUNG DALAM PRAKTIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YAG DILAKUKAN OLEH OPERATOR TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. TERHADAP PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA NOMOR 26/KPPU-L/2007 TENTANG KARTEL SMS, TANGGAL 17 JUNI 2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ONNY DELIONO SELAKU PEMEGANG SAHAM PT. CAKRA SENGON HARPINDO (PT. CSH) ATAS PEMBUBARAN PT. CSH BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NO. 187/PDT.P/2001/PN.JKT.BAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Hukum kontrak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum kepailitan (analisis hukum perselisihan dan hukum keluarga serta harta benda perkawinan)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perpajakan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sukses Bisnis Lebah Dan Madu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas-Asas Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog