Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN YANG LAYAK TERHADAP MASYARAKAT DALAM PRAKTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRESTASI DR PERJANNIAN PEMBERIAN JASA KONSULTASI HUKUM BERUPA SUCCES FEE YG DIJADIKAN DASAR PERMOHONAN DLM PERKARA KEPAILITAN DI TINJAU DR UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRISIP KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS DALAM YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH KEKUASAAN DAN KEWENANGAN INSTANSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUK BLACKBERRY YANG BELUM MEMPUNYAI PELAYANAN PURNAJUAL (AFTER SALES SERVICE) RESMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA TRANSAKSI DAGANG MELALUI E-COMMERCE DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA KECIL DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGANNYA DARI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YUT\RIDIS TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOUSURE) DALAM PENETAPAN DAN PENILAIAN (APPRAISAL) HARGA SAHAM YANG WAJAR PADA PROSES PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Alat bukti dokumen elektronik dalam transaksi e-commerce dikaitkan dengan hukum aAcara Perdata Indonesia dan Uncitral Model Law On e-commerce

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis hukum pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan efek yang sudah dicabut izin usahanya berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Hukum Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Efek yang Sudah Dicabut Izin Usahanya Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BERJUDUL PERJANJIAN SEWA BELI" ANTARA PT OLYMPIA CREDIT COMPANY (OLYMPIA MOTOR) DAN MITRA BISNISNYA DENGAN OBYEK PERJANJIAN BARANG DARI PIHAK KETIGA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JUNCTO SK ME"NALIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( GOOD CORPORATE GOVERNANCE ) MELALUI KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB YURIDIS KOMISARIS INDEPENDEN DI PT. MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk. DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit Tanpa Melakukan Penjualan Harta Pailit Dikaitkan Dengan Perlindungan Yang Seimbang Antara Debitor Dengan Kreditor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis penggunaan akta notaris yang disimpan dalam media eletronik sebagai beck up data minuta untuk alat bukti dalam sistem hukum pembuktian perdata Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERDAGANGAN SAPI IMPOR DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK) DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 02 K/N/1998 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN ANTARA L.G. ELECTRONIC, Inc. MELAWAN PT L.G. BANGUNINDO ELECTRONIC

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1200K/PDT/2008 TERKAIT PENERAPAN PERSANGKAAN TERHADAP PEROLEHAN HARTA DALAM PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1279K/PDT/2011 TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN ANTARA PT. PENGEMBANG PARIWISATA BALI (PERSERO) DAN IR. KUSNADI SURYA CHANDRA û EDI SUKAMTO DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG û UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENYELENGGARAAN ASURANSI PARKIR DENGAN JAMINAN ALL RISK DAN TOTAL LOSS ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 145 TAHUN 2006 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NOMOR 24/KPPU-I/2009 TENTANG INDUSTRI MINYAK GORENG SAWIT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA NO.35/KPPU/-I/2010 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PERSEKONGKOLAN TENDER BERKAITAN DENGAN PROSES BEAUTY CONTEST PROYEK DONGGI-SENORO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 40/KPPU-L/2010 MENGENAI PERSEKONGKOLAN TENDER DI DINAS PERHUBUNGAN JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 400K/PDT.SUS/2011 MENGENAI SENGKETA MEREK THE INTERCONTINENTAL ANTARA INTER-CONTINENTAL HOTELS CORPORATION DENGAN PT. LIPPO KARAWACI, TBK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 77/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH INTERNASIONAL LEASE FINANCE CORPORATION TERHADAP PT. METRO BATAVIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI KEMBALI NOMOR 95/PK/PDT.SUS.2012 ANTARA OSOTSPA GRUP DENGAN PT OSOTSPA ABC INDONESIA DALAM PERKARA KEPAILITAN PERUSAHAAN KELOMPOK DAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSERO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Fungsi PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penanaman Modal di Sektor Infrastruktur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Fungsi PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Di Sektor Infrastruktur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN KEMENTERIAN BUMN SELAKU PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN BUMN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK DALAM PERDAGANGAN MELALUI MEDIA INTERNET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis yuridis terhadap kedudukan pemegang saham minoritas dalam akuisisi saham suatu perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum jaminan dalam pola pembiayaan modal ventura dikaitkan dengan Keppres RI no. 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum kedudukan Bank selaku kreditor pemegang hak tanggungan dalam keadaan debitur pailit.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pelaksanaan pelayanan dan pertanggungjawaban keuangan Rumah Sakit hasan Sadikin sebagai Badan Layanan Umum ditinjau dari Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM (BLU) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERDAGANGAN EFEK PASAR MODAL MELALUI INTERNET (ONLINE TRADING) SERTA PENGEMBANGANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum perjanjian asuransi kredit perbankan dalam perjanjian kredit usaha kecil (KUK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Kekayaan Intelektual pada Perjanjian Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah Dikaitkan Dengan Pemberdayaan Usaha Mikroo, Kecil dan Menengah Dalam Perkembangan Ekonomi Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK KEPEMILIKAN SILANG (CROSS OWNERSHIP) LEMBAGA PENYIARAN SWASTA MEDIA NUSANTARA CITRA (MNC) GROUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS DALAM TRANSAKSI EKSPOR IMPOR DENGAN LETTER OF CREDIT (L/c) MELALUI PRINSIP PEMBIAYAAN AL WAKALAH BANK SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS PENAWARAN UMUM TERBATAS IV DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DALAM RANGKA EMISI SAHAM PT BANK LIPPO Tbk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek-aspek hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa e-contract di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Batas Waktu Pemeriksaan Permohonan Pailit Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemohon Pailit Dalam Praktik di Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Beauty Contest Sebagai Metode Pemilihan Mitra Usaha dikaitkan Dengan Putusan KPPU Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISTRIBUSI PULSA ELEKTRIK MELALUI SISTEM HARD CLUSTER YANG DILAKUKAN OLEH PT TELKOMSEL KEPADA PENGUSAHA SERVER PULSA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI JAMINAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN MURABAHA BANK SYARIAH MELALUI BASYARNAS DIKAITKAN DENGAN UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM DUNIA BISNIS INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO. 128/PDT/1999 /PT.MDN TANGGAL 21 SEPTEMBER 1999 TENTANG TANGGUNG JAWAB AVALIST/PENJAMIN ATAS HUTANG DEBITUR WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 017/PK/N/2001 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2001 TENTANG PERKARA KEPAILITAN DARI HARRY SUSANTO MELAWAN PT. BANK SHINTA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu tinjauan hukum pembayaran dengan kredit berdokumen letter of credit(LC) dalam perjanjian ekspor impor

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog