Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PEMBATALAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP OLEH PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencacatan saham suatu PT. (Perseroan Terbatas) lembaga penyiaran swasta melalui pemegang saham (back door lesting) rangka pengembangan perusahaan induk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN LABEL HALAL TERHADAP SEPATU BERBAHAN KULIT BABI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat Hukum Mengenai Kedudukan Judiono Tosin dan Yannes Naibaho Selaku Personal Guarantor Dalam Hal Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh PT ASTRIA RAYA BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DOKTRIN ULTRA VIRES TERHADAP DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KETENTUAN TENTANG PARITAS CREDITORIUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM KASUS KEPAILITAN PT SINDOLL PRATAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DITINJAU DARI PBI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM DAN PBI TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi direksi dan komisaris Badan Usaaha Milik Negara dalam rangka penerapan prinsip prinsip good corporate governance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI KERUGIAN TERHADAP KARTEL SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) YANG DILAKUKAN OLEH BEBERAPA OPERATOR SELULER BERDASARKAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARTA BERSAMA YANG TERMASUK DALAM BOEDEL PAILIT TERKAIT DENGAN DIPAILITKANNYA SUAMI ATAU ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan melalui media telekonferensi terhadap keotentikannya dalam perspektif UU jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN TERHADAP ASET YAYASAN LEMBAGA KEAGAMAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTEGRASI VERTIKAL SEBAGAI SUATU PERJANJIAN YANG DILARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Lembaga Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum atas penggunaan data elektronik (Sisminbakum) dalam pendirian perseroan terbatas dihubungkan dengan hukum pembuktian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM ASURANSI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (TRAVEL) DENGAN WARNA TANDA NOMOR KENDARAAN HITAM TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Terhadap Persaingan Usaha Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen Dalam Rangka Menciptakan Dunia Usaha Nasional Yang Sehat Dalam Sektor Telekomunikasi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Undang-Undang No. 37 Tahunn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit Pada Kasus Kepailitan Berdasarkan Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian UU Kepailitan terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 18/Kepailitan/1998/PN Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 21 Desember 1998 tentang kepailitan komisaris dan PT Kutai Kartanegara Prima Coal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP PAILIT PADA SUATU BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARANN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan hukum pemegang hak jaminan keberadaan dalam praktik dihubungkan dengan Undang- Undang No. 37 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KONOSEMEN SEBAGAI SURAT BERHARGA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK TERHADAP PENGGUNAAN L/C SEBAGAI CARA PEMBAYARAN PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR DALAM HAL BANK PENERBIT JATUH PAILIT DITINJAU BERDASARKAN UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan perseroan Dihubungkan Dengan Hak Pemegang Jaminan Kebendaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan pradja Sentosa Cs.Sebagai Pemegang Yang Sah Hak atas tanah lapangan Golf Emeralda Dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit PT Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta Terhadap Perkabha Digdaya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SITA PAJAK TERHADAP ASET PT. BOURAQ INDONESIA AIRLAINES DALAM PERKARA KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN OPERASIONAL OLEH KOMISARIS UTAMA PT. BPR-KS BERDASARKAN PUTUSAN RUPS DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan eksekusi grosse akta berdasarkan 224 Regleman Indonesia yang diperbarui dan atau pasal 258 Regleman daerah seberang dalam penyelesaian kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh/di hadapan notaris dalam kaitannya dengan Undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT DIHADAPAN CAMATSEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN BANK YANG IZIN USAHANYA DICABUT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kesehatan perusahaan asuransi dalam kepailitan Perusahaan Ansuransi Jiwa dihubungkan dengan Undang-Undang Kepailitan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS PERUSAHAAN DEVELOPER YANG DIMOHONKAN PKPU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA PADA KASUS PAILIT BATAVIA AIR DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENGGUNAAN TABUNG GAS ELPIJI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA OLEH PT. PERTAMINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap tindakan-tindakan dalam periode keadaan diam (standstill) akibat permohonan pailit dari kreditor kepada pengadilan dikaitkan dengan UU no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pe

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN KARTU HALO DALAM PENENTUAN TOTAL BIAYA PENGGUNAAN YANG DIKARENAKAN SECARA SEPIHAK OLEH PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (PT. TELKOMSEL) BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK DAGANG ATAS PENIRUAN MEREK DAGANG ANTARA DELWARE CAPITAL FORMATION INC. DENGAN KHE SUSANTO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTAN G MEREK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHUNI RUMAH SUSUN ATAS TINDAKAN PENGEMBANG SEBAGAI PIHAK PENGELOLA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Investor Obligasi Tanpa Jaminan Yang diterbitkan Oleh PT. Terbuka Dikaitkan Dengan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 DALAM HAL PENANGGUHAN EKSEKUSI JAMINAN UTANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA DALAM PERDAGANGAN SAHAM MENGGUNAKAN ONLINE TRADING SYSTEM YANG DITERAPKAN OLEH PERUSAHAAN SEKURITAS DI BURSA EFEK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR M

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI PASAR TRADISIONAL DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan produk pangan olahan impor dihubungkan era perdagangan bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Mengamankan Harta Pailit Dalam Praktik Berdasarkan Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dihubungkan dengan persaingan usaha tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap Pasien dalam pelayanan obat melalui resep dokter di apotek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU BISNIS WARALABA (FRANCHISOR DAN FRANCHISEE) ATAS LARANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TENTANG PENETAPAN HARGA BARANG/JASA DALAM BISNIS WARALABA DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 42 TH 2007 TENTANG WARALABA DAN U

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog