Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DITINJAU DARI PBI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM DAN PBI TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO. 128/PDT/1999 /PT.MDN TANGGAL 21 SEPTEMBER 1999 TENTANG TANGGUNG JAWAB AVALIST/PENJAMIN ATAS HUTANG DEBITUR WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 017/PK/N/2001 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2001 TENTANG PERKARA KEPAILITAN DARI HARRY SUSANTO MELAWAN PT. BANK SHINTA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu tinjauan hukum pembayaran dengan kredit berdokumen letter of credit(LC) dalam perjanjian ekspor impor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN SUATU PERSEROAN TERBATAS PADA PERKARA PERMOHONAN PAILIT ANTARA THE HONGKONG CHINESE BANK MELAWAN PT DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Proses Likuidasi yang Dimohonkan Pailit Berdasarkan Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB GANTI KERUGIAN RUMAH SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM KEPADA KORBAN MALPRAKTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR YANG MERUGIKAN HARTA PAILIT TERHADAP KREDITOR DALAM KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (UU KPPU) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab hukum rumah sakit swasta yang dikekola yayasan terhadap kerugian pasien akibat kelalaian dalam pelayanan medis dihubungkan dengan UU no. 16 tahun 2001 tentang yayasan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien yang di rugikan dalam pemberian transfusi darah dihubungkan dengan Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Jo. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN (HOLDING COMPANY) TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU GROUP COMPANY DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PENJAMIN UTANG (CORPORATEGUARANTOR) ANAK PERUSAHAAN DALAM KASUS KEPAILITAN PERUSAHAAN GRUP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DEBITOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab Pedagang informal sebagai pelaku usaha terhadap kerugian konsumen NPM L2N.00.036 L2N.00.046 L2N.00.035 L2N.00.062 L2N.00.031 L2N.01.002 L2N.00.016 L2N.00.026 L2N.01.050 L2N.00.054 L2N.00.064 L2N.00.074 L2N.00.056 L2N.0

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS PASCA BERAKHIRNYA PKPU DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENGURUS YANG LALAI DALAM HAL MEMBERIKAN PENGUMUMAN DI MEDIA MASSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN DOMESTIK TERHADAP KEPEMILIKAN ARMADA PESAWAT UDARA DALAM UPAYA PELAYANAN MAKSIMAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT PLN (Persero) TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMADAMAN ARUS LISTRIK YANG TERJADI DI WILAYAH JAKARTA DAN SEKITARNYA PADA TANGGAL 12 DAN 13 SEPTEMBER 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab apoteker pengelola apotik dalam pelayanan resep dan peracikan obat di apotek dihubungkan dengan Undang Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab hukum konsultan pasar modal terhadap perusahaan go public berdasarkan kode etik profesi dihubungkan dengan Undang Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab pelaku usaha atas kegagalan bangunan dalam perjanjian jual beli rumah dihubungkan dengan UU No.4 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

The General Offering Privat Obligation For Suport The Vertcal Merger ProcessFrame Work Of Tranformation Business Telecomunication Company penawaran umum obligasi privat guna mendukung proses merger vertical dalam rangka tranformasi bisnis perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PT ASURANSI LIPPO e-NET Tbk. TERHADAP PEMBERIAN SANKSI DARI BAPEPAM DALAM HAL PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (CORE BUSINESS) DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KASUS PENGGELAPAN SAHAM PT LIPPO BANK Tbk DAN SAHAM PT BIMANTARA Tbk MILIK PARA PEMEGANG SAHAM PT LIPPO INVESTMENT MANAGEMENT (PT LIM) YANG DILAKUKAN OLEH ROLAND SWEEDER H

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH LEO JUNATAN ATAS KASUS KECELAKAAN TERKURUNGNYA ISTRI LEO JUNATAN DI MOBIL BMW SERI 3181A/E46 TAHUN 2000 TERHADAP PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk. DAN PT BMW INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KULONPROGO TERHADAP PT KALLA LINES ATAS TUMPAHNYA ASPAL CURAH DI PANTAI CONGOT KULONPROGO DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT (PERSERO) ANGKASA PURA II SEBAGAI TINDAKAN PERSIAPAN DALAM MELAKSANAKAN PRIVATISASI TERHADAP ANAK PERUSAHAAN PT (PERSERO) ANGKASA PURA II

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas kepailitan lessee dalam perjanjian leasing

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas kepailitan yang dimohon debitur dalam praktik penyelesaian utang piutang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum perlindungan hak cipta karya musik dihubungkan dengan sistem pendaftaran H K I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP POLA PENAWARAN MENU MAKANAN YANG DITENTUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA RESTAURAN SIAP SAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi direksi dan komisaris Badan Usaaha Milik Negara dalam rangka penerapan prinsip prinsip good corporate governance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI KERUGIAN TERHADAP KARTEL SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) YANG DILAKUKAN OLEH BEBERAPA OPERATOR SELULER BERDASARKAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARTA BERSAMA YANG TERMASUK DALAM BOEDEL PAILIT TERKAIT DENGAN DIPAILITKANNYA SUAMI ATAU ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan melalui media telekonferensi terhadap keotentikannya dalam perspektif UU jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN TERHADAP ASET YAYASAN LEMBAGA KEAGAMAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTEGRASI VERTIKAL SEBAGAI SUATU PERJANJIAN YANG DILARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Lembaga Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum atas penggunaan data elektronik (Sisminbakum) dalam pendirian perseroan terbatas dihubungkan dengan hukum pembuktian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM ASURANSI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (TRAVEL) DENGAN WARNA TANDA NOMOR KENDARAAN HITAM TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Terhadap Persaingan Usaha Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen Dalam Rangka Menciptakan Dunia Usaha Nasional Yang Sehat Dalam Sektor Telekomunikasi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Undang-Undang No. 37 Tahunn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit Pada Kasus Kepailitan Berdasarkan Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian UU Kepailitan terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 18/Kepailitan/1998/PN Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 21 Desember 1998 tentang kepailitan komisaris dan PT Kutai Kartanegara Prima Coal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP PAILIT PADA SUATU BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARANN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan hukum pemegang hak jaminan keberadaan dalam praktik dihubungkan dengan Undang- Undang No. 37 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KONOSEMEN SEBAGAI SURAT BERHARGA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK TERHADAP PENGGUNAAN L/C SEBAGAI CARA PEMBAYARAN PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR DALAM HAL BANK PENERBIT JATUH PAILIT DITINJAU BERDASARKAN UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan perseroan Dihubungkan Dengan Hak Pemegang Jaminan Kebendaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan pradja Sentosa Cs.Sebagai Pemegang Yang Sah Hak atas tanah lapangan Golf Emeralda Dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit PT Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta Terhadap Perkabha Digdaya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SITA PAJAK TERHADAP ASET PT. BOURAQ INDONESIA AIRLAINES DALAM PERKARA KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog