Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Kualifikasi Perusahaan Terafiliasi dalam Hal Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perubahan Perjanjian Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha Penyedia Jasa Angkutan Udara Dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Praktik Perjanjian Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) dalam Penanaman Modal di Indonbesia Ditinjau dari Hukum Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN BERAS KEMASAN DENGAN PENCANTUMAN LABEL YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL KEMASAN BERAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2205 K/PDT/2016 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP BANK NUSANTARA PARAHYANGAN ATAS TRANSAKSI PENTRANSFERAN TERHADAP DANA MILIK NASABAH PRIMA DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERTANGGUNGAN ANGGOTA TUBUH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM POLIS STANDAR KECELAKAAN DIRI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN WANPRESTASI BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG - UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TIN JAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER ATAS KERUGIAN KONSUMEN YANG DISEBABKAN OLEH IKLAN YANG DILAKUKANNYA DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI BARANG SECARA ONLINE DENGAN MEKANISME PENGEMBALIAN DANA DALAM BENTUK VOUCHER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PROPERTI (DEVELOPER) SEBAGAI PIHAK PENGELOLA SEMENTARA DALAM PENARIKAN IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (IPL) PADA UNIT APARTEMEN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN DIREKSI YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN RUPS ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM DENGAN HAK SUARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR PADA PRODUK PANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS MUSNAHNYA MINUTA AKTA YANG DISIMPAN OLEH NOTARIS DITINJAU DENGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NO . 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PELAKSANAAN HAK EKSEKUTORIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI HUKUM ATAS KETIDAKTERSEDIAAN SUKU CADANG KENDARAAN COMPLETELY BUILT UP (CBU) DI INDONESIA OLEH IMPORTIR UMUM KENDARAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SKEMA PENYERTAAN ( CROWDFUNDING EQUITY BASED ) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SKEMA PENYERTAAN ( CROWDFUNDING EQUITY BASED ) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 514 K/PDT.SUS - PAILIT/2013, TANGGAL 30 DESEMBER 2013 MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH PT. GALENA SURYA GEMILANG TERHADAP PT. MANDIRI AGUNG JAYA UTAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN MENGENAI PRAKTIK PENGUMPULAN DANA SOSIAL MELALUI CROWDFUNDING DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK OLAHAN YANG ILEGAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENGGABUNGAN KOPERASI (AMALGAMASI) SEBAGAI LANGKAH MEREVITALISASI KOPERASI DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA JALAN TOL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTRI PEKERJAAN UMUM NO. 16 PRT/M/2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN TELEPON SELULER DAUR ULANG MEREK IPHONE DENGAN CACAT TERSEMBUNYI TANPA INFORMASI PRODUK YANG BENAR DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PENYELENGGARAAN HAJI OLEH BADAN HUKUM BERBENTUK YAYASAN DENGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETAMBAK GARAM DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 125/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PT.POS INDONESIA YANG BARANGNYA DIKEMBALIKAN TANPA PERSETUJUAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENARIKAN KEMBALI SAHAM HIBAH SECARA SEPIHAK OLEH PEMBERI HIBAH DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewajiban hukum perusahaan asuransi pailit terhadap nasabah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN GUGATAN KEBERATAN PUTUSAN BPSK DIHUBUNGKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Elektronik dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM ATAS PEMBERHENTIAN SECARA SEPIHAK TERHADAP DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA PATRA NIAGA MELALUI RUPS SIRKULER DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB EMITEN PT BANK PAPAN SEJAHTERA Tbk. (DALAM LIKUIDASI) ATAS PEMBERIAN INFORMASI YANG SESAT KEPADA INVESTOR PEMEGANG SAHAM PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER HIPERMARKET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN HAK EKSEKUSI TERHADAP ASET PRIBADI PENGURUS PERSEROAN TERBATAS YANG MENJADI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS UTANG PERSEROAN OLEH KREDITOR DALAM KEPAILITAN PERSEORAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWAJIBAN TERA (PENGUKURAN TIMBANGAN) OLEH PELAKU USAHA PASAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI SUATU USAHA UNTUK MENGHINDARI PERUSAHAAN DARI KEBANGKRUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENGATURAN MENGENAI PENGGABUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENJUALAN HARTA PAILIT DI BAWAH TANGAN DAN TIDAK MELALUI PROSEDUR PELELANGAN OLEH KURATOR SEHINGGA MERUGIKAN DEBITOR DAN KREDITOR DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMAKAIAN GELATIN PADA PRODUK MAKANAN MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL OLEH LPPOM DAN PELABELAN HALAL OLEH BPOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP OLEH PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencacatan saham suatu PT. (Perseroan Terbatas) lembaga penyiaran swasta melalui pemegang saham (back door lesting) rangka pengembangan perusahaan induk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN LABEL HALAL TERHADAP SEPATU BERBAHAN KULIT BABI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat Hukum Mengenai Kedudukan Judiono Tosin dan Yannes Naibaho Selaku Personal Guarantor Dalam Hal Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh PT ASTRIA RAYA BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DOKTRIN ULTRA VIRES TERHADAP DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KETENTUAN TENTANG PARITAS CREDITORIUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM KASUS KEPAILITAN PT SINDOLL PRATAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DITINJAU DARI PBI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM DAN PBI TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO. 128/PDT/1999 /PT.MDN TANGGAL 21 SEPTEMBER 1999 TENTANG TANGGUNG JAWAB AVALIST/PENJAMIN ATAS HUTANG DEBITUR WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 017/PK/N/2001 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2001 TENTANG PERKARA KEPAILITAN DARI HARRY SUSANTO MELAWAN PT. BANK SHINTA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog