Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6 
No Pict

PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN KREDIT DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN PERBANKAN BERDASARKAN UU BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGABUNGAN ANTARA BANK DUTA Tbk. DENGAN BANK TUGU SEBAGAI SUATU PERSEROAN TERBATAS BERBENTUK BANK DITINJAU DARI SUDUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN LENIENCY PROGRAMME SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KASUS KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJUALAN SAHAM MILIK PT. MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK DI PT. APEXINDO PRATAMA DUTA TBK. SECARA LANGSUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT. POS INDONESIA ( PERSERO ) DALAM RANGKA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERATANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA DLM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DIHUBUNGKAN DGN UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum Adat dihubungkan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KENAIKAN TARIF METROMINI DI WILAYAH DKI JAKARTA YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG N0.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia dikaitkan Dengan Sita Eksekusi Obyek Jaminan Oleh Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Sosial

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkawinan yang dilaksanakan melalui media telekomunikasi telepon dihubungkan dengan Tanggung jawab Produsen atas tercemarnya produk makanan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Lembaga Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum atas penggunaan data elektronik (Sisminbakum) dalam pendirian perseroan terbatas dihubungkan dengan hukum pembuktian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM ASURANSI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (TRAVEL) DENGAN WARNA TANDA NOMOR KENDARAAN HITAM TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Terhadap Persaingan Usaha Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen Dalam Rangka Menciptakan Dunia Usaha Nasional Yang Sehat Dalam Sektor Telekomunikasi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Undang-Undang No. 37 Tahunn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit Pada Kasus Kepailitan Berdasarkan Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian UU Kepailitan terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 18/Kepailitan/1998/PN Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 21 Desember 1998 tentang kepailitan komisaris dan PT Kutai Kartanegara Prima Coal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP PAILIT PADA SUATU BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARANN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan hukum pemegang hak jaminan keberadaan dalam praktik dihubungkan dengan Undang- Undang No. 37 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KONOSEMEN SEBAGAI SURAT BERHARGA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK TERHADAP PENGGUNAAN L/C SEBAGAI CARA PEMBAYARAN PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR DALAM HAL BANK PENERBIT JATUH PAILIT DITINJAU BERDASARKAN UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan perseroan Dihubungkan Dengan Hak Pemegang Jaminan Kebendaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan pradja Sentosa Cs.Sebagai Pemegang Yang Sah Hak atas tanah lapangan Golf Emeralda Dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit PT Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta Terhadap Perkabha Digdaya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SITA PAJAK TERHADAP ASET PT. BOURAQ INDONESIA AIRLAINES DALAM PERKARA KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN OPERASIONAL OLEH KOMISARIS UTAMA PT. BPR-KS BERDASARKAN PUTUSAN RUPS DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan eksekusi grosse akta berdasarkan 224 Regleman Indonesia yang diperbarui dan atau pasal 258 Regleman daerah seberang dalam penyelesaian kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh/di hadapan notaris dalam kaitannya dengan Undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT DIHADAPAN CAMATSEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN BANK YANG IZIN USAHANYA DICABUT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kesehatan perusahaan asuransi dalam kepailitan Perusahaan Ansuransi Jiwa dihubungkan dengan Undang-Undang Kepailitan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi direksi dan komisaris Badan Usaaha Milik Negara dalam rangka penerapan prinsip prinsip good corporate governance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI KERUGIAN TERHADAP KARTEL SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) YANG DILAKUKAN OLEH BEBERAPA OPERATOR SELULER BERDASARKAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARTA BERSAMA YANG TERMASUK DALAM BOEDEL PAILIT TERKAIT DENGAN DIPAILITKANNYA SUAMI ATAU ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan melalui media telekonferensi terhadap keotentikannya dalam perspektif UU jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN TERHADAP ASET YAYASAN LEMBAGA KEAGAMAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTEGRASI VERTIKAL SEBAGAI SUATU PERJANJIAN YANG DILARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YUT\RIDIS TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOUSURE) DALAM PENETAPAN DAN PENILAIAN (APPRAISAL) HARGA SAHAM YANG WAJAR PADA PROSES PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjuan Yuridis Atas Pengaruh Penyimpangan Dokumen Letter of Credit Terhadap Penyelesaian Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Impor Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan Uniform Custom and Practise For Documentary Credit ICC Publication

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DIREKSI YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BANDUNG DALAM PRAKTIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YAG DILAKUKAN OLEH OPERATOR TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. TERHADAP PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA NOMOR 26/KPPU-L/2007 TENTANG KARTEL SMS, TANGGAL 17 JUNI 2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ONNY DELIONO SELAKU PEMEGANG SAHAM PT. CAKRA SENGON HARPINDO (PT. CSH) ATAS PEMBUBARAN PT. CSH BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NO. 187/PDT.P/2001/PN.JKT.BAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Hukum kontrak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum kepailitan (analisis hukum perselisihan dan hukum keluarga serta harta benda perkawinan)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perpajakan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sukses Bisnis Lebah Dan Madu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas-Asas Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog