Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KONTRAK OPSI DALAM AKUISISI SAHAM PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK. OLEH BANK DANAMON INDONESIA TBK. DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/3/PBI/2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELARANGAN OJEK BERBASIS ONLINE DALAM MELAYANI KONSUMEN OLEH PERKUMPULAN OJEK KONVENSIONAL DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KITAB UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM PARA PEMEGANG OBLIGASI DALAM HAL BANK SELAKU PENERBIT OBLIGASI TERSEBUT PAILIT MENURUT UU NO. 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL DALAM HAL BANK KUSTODIAN PAILIT MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL JUNCTO UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai restrukturisasi melalui pengambilalihan Perseroan Terbatas terbuka oleh kredittor dengan debt to equity swap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai sita jaminan dalam pemutusan pailit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB YAYASAN YANG MENYELENGGARAKAN PERGURUAN TINGGI SWASTA TERHADAP MAHASISWANYA YANG MASIH AKTIF PASCA DIBUBARKANNYA PERGURUAN TINGGI SWASTA TERSEBUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN GOOD PENSION FUND GOVERNANCE DALAM KEGIATAN INVESTASI DANA PENSIUN INTI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RELEVAN DENGAN DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KLAUSULA NON KOMPETISI DALAM PERJANJIAN JOINT VENTURE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN BAPEPAM TERHADAP PRAKTIK WINDOW DRESSING DALAM MEKANISME PASAR MODAL INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DENGAN WARKAT DI PT KPEI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN INVESTOR ATAS PENUTUPAN OPERASI PERUSAHAAN SEKURITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK PERJANJIAN TERTUTUP DALAM PERSAINGAN USAHA DI PASAR RITEL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang keberadaan komite audit dalam organ perseroan terbatas pada usaha milik negara untuk mewujudkan good governance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang tanggungjawab PT Pos Indonesia Persero terhadap kerugian yang diderita pelanggan dihubungkan dengan UU N0.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BUKU DANA PESERTA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN ATAS HUTANG PESERTA KEPADA PIHAK LAIN MENURUT UNDANG û UNDANG NO. 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG û UNDANG HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIVESTASI SAHAM INDOSAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PERATURAN KPPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN VULTURE INVESTOR DI INDONESIA DAN KETERLIBATAN VULTURE INVESTOR DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPAILITAN, RESTRUKTURISASI UTANG DAN PEMBARUAN UTANG BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UUKPKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KURATOR MEMBATALKAN TINDAKAN DEBITOR YANG DIANGGAP MERUGIKAN KREDITOR (ACTIO PAULIANA) SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KREDITOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG TIDAK BERGERAK DALAM HAL EKSEKUSI LELANG BARANG JAMINAN OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) / KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) BANDUNG I BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.49 PRP TAHUN 1960

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PERALIHAN WEWENANG ORGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KURATOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA BERDASARKAN PERSEPSI HUKUM PERSAINGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN PERIZINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBANAN IMBALAN JASA KURATOR SETELAH TERJADINYA PEMBATALAN STATUS PAILIT OLEH MAHKAMAH AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP TERIGU IMPOR DARI TURKI DITINJAU DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DALAM BANK SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATUTAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENYAMPINGKAN KLAUSULA ARBITRASE OLEH PENGADILAN NIAGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGABUNGAN PENJUALAN PER PAKET (BUNDLING) IPHONE-TELKOMSEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEKONGKOLAN PEMBOCORAN RAHASIA PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAH SEHAT (Studi Ksus Teradap Sengketa Dewa 19 vs. PT Aquarius Musikindo)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN YANG LAYAK TERHADAP MASYARAKAT DALAM PRAKTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRESTASI DR PERJANNIAN PEMBERIAN JASA KONSULTASI HUKUM BERUPA SUCCES FEE YG DIJADIKAN DASAR PERMOHONAN DLM PERKARA KEPAILITAN DI TINJAU DR UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRISIP KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS DALAM YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH KEKUASAAN DAN KEWENANGAN INSTANSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUK BLACKBERRY YANG BELUM MEMPUNYAI PELAYANAN PURNAJUAL (AFTER SALES SERVICE) RESMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA TRANSAKSI DAGANG MELALUI E-COMMERCE DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA KECIL DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGANNYA DARI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YUT\RIDIS TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOUSURE) DALAM PENETAPAN DAN PENILAIAN (APPRAISAL) HARGA SAHAM YANG WAJAR PADA PROSES PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Alat bukti dokumen elektronik dalam transaksi e-commerce dikaitkan dengan hukum aAcara Perdata Indonesia dan Uncitral Model Law On e-commerce

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis hukum pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan efek yang sudah dicabut izin usahanya berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Hukum Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Efek yang Sudah Dicabut Izin Usahanya Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BERJUDUL PERJANJIAN SEWA BELI" ANTARA PT OLYMPIA CREDIT COMPANY (OLYMPIA MOTOR) DAN MITRA BISNISNYA DENGAN OBYEK PERJANJIAN BARANG DARI PIHAK KETIGA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JUNCTO SK ME"NALIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( GOOD CORPORATE GOVERNANCE ) MELALUI KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB YURIDIS KOMISARIS INDEPENDEN DI PT. MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk. DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit Tanpa Melakukan Penjualan Harta Pailit Dikaitkan Dengan Perlindungan Yang Seimbang Antara Debitor Dengan Kreditor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis penggunaan akta notaris yang disimpan dalam media eletronik sebagai beck up data minuta untuk alat bukti dalam sistem hukum pembuktian perdata Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERDAGANGAN SAPI IMPOR DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK) DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 02 K/N/1998 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN ANTARA L.G. ELECTRONIC, Inc. MELAWAN PT L.G. BANGUNINDO ELECTRONIC

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1200K/PDT/2008 TERKAIT PENERAPAN PERSANGKAAN TERHADAP PEROLEHAN HARTA DALAM PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1279K/PDT/2011 TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN ANTARA PT. PENGEMBANG PARIWISATA BALI (PERSERO) DAN IR. KUSNADI SURYA CHANDRA û EDI SUKAMTO DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG û UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENYELENGGARAAN ASURANSI PARKIR DENGAN JAMINAN ALL RISK DAN TOTAL LOSS ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 145 TAHUN 2006 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog