Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

ASPEK DAN VARIABEL INDEKS OTONOMI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PASAL 18.18A, DAN 18B UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Ali Abdurachman - Bilal Dewansyah - Inna junaenah - Lailani Sungkar - Rahayu Prasetianingsih

Detail Cantuman XML Detail Cite

PARTISIPASI PEREMPUAN TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG DEMOKRATIS : MERUMUSKAN RUANG LINGKUP DAN MEKANISME

Agus Pratiwi - Aisyah Ramadhania - Inna junaenah - Rahayu Prasetianingsih

Detail Cantuman XML Detail Cite

TAFSIR KONSTITUSIONAL HAK UJI MATERIAL DI MAHKAMAH AGUNG PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Diana Afifah - Inna junaenah - Rahayu Junaenah

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKUNTABILITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI ( Studi Terhadap DPRD Kota Bandung Dan Kabupaten Ciamis )

Aisyah Ramadhania - Inna junaenah - Rahayu Prasetianingsih

Detail Cantuman XML Detail Cite

HARMONISASI PERATURAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH ( STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINATAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN, PEMERINTAHAN DAERAH, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI )

Inna junaenah - Rahayu Prasetianingsih

Detail Cantuman XML Detail Cite

TAFSIR KONSTITUSIONAL HAK UJI MATERIAL DI MAHKAMAH AGUNG PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Diana Afifah - Inna junaenah - Rahayu Prasetianingsih

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Perundang-undangan Daerah Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945

Inna Junaenah, Rahayu Prasetianingsih

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi peraturan daerah tentang ketertiban kebersihan dan keindahan kota Bandung...

Prasetianingsih, Rahayu; Inna Junaenah; Bilal Dewansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan peraturan daerah dalam pembangunan hukum Indonesia

Prasetianingsih, Rahayu; Agus Kusnadi; Inna Junaenah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi perlindungan hak anak atas lingkungan yang baik dan sehat di Kab. Garut

Prasetianingsih, Rahayu; Inna Junaenah; Rachminawati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Konsep Tentang "Lembaga Negara" Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Mengadili Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Dasar

Prasetianingsih, Rahayu; Inna Junaenah

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRAKTIK EUTHANASIA MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Inna Junaenah, S.H. - Riza Rizkiawati - Rudi M. Rizki, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA PASANGAN PRIA DAN WANITA BEDA KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Hj. Sherly Imam Slamet, S.H., M.H., C.N. - Inna Junaenah, S.H. - Lamora Theresia N

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 072-073/PUU-II/2004 TENTANG UJI MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H. - Yasril Umara

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG RATIFIKASI

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Fuad hasan - Inna Junaenah, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANGUNDANG DASAR 1945

Dr. Indra Perwira S.H., M.H. - Inna Junaenah, S.H., M.H. - Ulya Fajri Amriyeny

Detail Cantuman XML Detail Cite

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DITINJAU DARI HARMONISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PELARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL)

Inna Junaenah, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa.S.H., M.H. - TAUFIK AZHARI LUBIS

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DAERAH NEGARA LAIN (SISTER CITY/SISTER PROVINCE)

Dr. Hj. Ietje K. Andries, SH., MH. - Inna Junaenah, SH., MH. - T. OCVAN RANDY

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

ANDREA TOGU M SITOMPUL - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK MENYATAKAN KEBERATAN ATAS DETENSI IMIGRASI MENURUT HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA

Inna Junaenah, S.H.,M.H. - NENENG WIDASARI - Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M.,Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Daerah Dan Konsekuensinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Inna Junaenah - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. - Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H. - M. Subhan H. Daiyan

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H. - REGA FELIX

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA SEBAGAI ISTRI KEDUA/KETIGA /KEEMPAT TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983

Evyta Rosiyanti Ramadhani - Inna Junaenah, S.H. - Prof.Dr.Veronica Komalawati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS KRITIS CIRI-CIRI ESENSIAL SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL

Inna Junaenah, S.H., M.H. - MUHAMMAD ADNAN YAZAR ZULFIKAR - Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI DESA HASIL PEMEKARAN PASCA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 140/418/PMD TAHUN 2012 TENTANG MORATORIUM PEMEKARAN DESA DAN KELURAHAN

DHANNI AZIER NANDA DWI JENDRA - Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI WUJUD FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - FAJAR HARNOWO - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DALAM RANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT PASAL 18 AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H - Helmi Nurjamil - Inna Junaenah, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIPILIH MELALUI JALUR PERSEORANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Inna Junaenah, S.H., M.H. - Mulyana

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN TATA NILAI KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN YANG BERLANDASKAN PADA AJARAN AGAMA ISLAM DAN NORMA-NORMA SOSIAL MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32

BAYU ANWAR PERMANA - Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

ASPEK DAN VARIABEL INDEKS OTONOMI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PASAL 18.18A, DAN 18B UNDANG-UNDANG DASAR 1945

PARTISIPASI PEREMPUAN TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG DEMOKRATIS : MERUMUSKAN RUANG LINGKUP DAN MEKANISME

TAFSIR KONSTITUSIONAL HAK UJI MATERIAL DI MAHKAMAH AGUNG PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

AKUNTABILITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI ( Studi Terhadap DPRD Kota Bandung Dan Kabupaten Ciamis )

TAFSIR KONSTITUSIONAL HAK UJI MATERIAL DI MAHKAMAH AGUNG PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Peraturan Perundang-undangan Daerah Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945

Implementasi peraturan daerah tentang ketertiban kebersihan dan keindahan kota Bandung...

Peranan peraturan daerah dalam pembangunan hukum Indonesia

Implementasi perlindungan hak anak atas lingkungan yang baik dan sehat di Kab. Garut

Implikasi Konsep Tentang "Lembaga Negara" Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Mengadili Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Dasar

PRAKTIK EUTHANASIA MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA PASANGAN PRIA DAN WANITA BEDA KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 072-073/PUU-II/2004 TENTANG UJI MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG RATIFIKASI

LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANGUNDANG DASAR 1945

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DITINJAU DARI HARMONISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PELARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL)

FUNGSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DAERAH NEGARA LAIN (SISTER CITY/SISTER PROVINCE)

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

HAK MENYATAKAN KEBERATAN ATAS DETENSI IMIGRASI MENURUT HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA

Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Daerah Dan Konsekuensinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia

KEDUDUKAN KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA SEBAGAI ISTRI KEDUA/KETIGA /KEEMPAT TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983

ANALISIS KRITIS CIRI-CIRI ESENSIAL SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL

EKSISTENSI DESA HASIL PEMEKARAN PASCA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 140/418/PMD TAHUN 2012 TENTANG MORATORIUM PEMEKARAN DESA DAN KELURAHAN

PENGGUNAAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI WUJUD FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945

PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DALAM RANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT PASAL 18 AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIPILIH MELALUI JALUR PERSEORANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UPAYA MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN TATA NILAI KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN YANG BERLANDASKAN PADA AJARAN AGAMA ISLAM DAN NORMA-NORMA SOSIAL MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi